NEWS UPDATE

Tahun 2018 Yayasan Milik Bupati SBB ‘Dijatahi’ Rp.1,5 M

Yasin Payapo

Sariwating : Jika Terbukti Bupati Dapat Diberhentikan

BUPATI Kabupaten Seram Bagian Barat, Yasin Payapo diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana larangan yang tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Dalam pasal 76 ayat (1) butir c disebutkan, kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau pengurus yayasan bidang apapun.

Dari dokumen yang diterima redaksi Rakyat Maluku, dalam akta notaris Yayasan Yasifa, yang bergerak dalam bidang formal dan informal seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, koperasi dan lain-lainnya.

Yasin Payapo tercatat sebagai ketua Yayasan ada juga nama Saripa Payapo yang diduga merupakan istri Bupati sebagai bendahara yayasan yang disahkan pada 26 Juni 2012 oleh kementrian hukum dan HAM 

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Maluku Jan Sariwating menduga akta notaris itu masih berlaku dan belum ada perubahan terhadap struktur intinya. 

Maka jika terbukti, Bupati Kabupaten SBB Yasin Payapo dapat diberhetikan sementara mengingat dalam pasal 77 ayat (1) butir c, ditegaskan kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau pengurus yayasan bidang apapun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) butir c, dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara 3 bulan oleh Presiden untuk gubernur dan wakil gubernur, serta oleh menteri untuk bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Apalagi dalam perjalanan kepemimpinan Yasin Payapo di SBB, sesuai dokumen APBD tahun 2018, pemerintah kabupaten SBB mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1,5 miliar untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasaranan pendidikan Yayasan tersebut meliputi, pembangunan TK Yasifah, pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Yasifah. 

Menurut Sariwating, Yasin Payapo memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dan luas sehingga kebijakan apapun yang diambil tentu saja harus dituruti bawahannya. 

“Kaitan dengan hal itu, diduga ada intervensi dari Bupati untuk memuluskan anggaran pembiyaan bagi yayasan yang dipimpinnya masuk dalam APBD,” kata Sariwating.

Untuk itu, Sariwating mengajak semua kalangan, supaya masalah ini dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh aparat penegak hukum. 

Mendagri diminta untuk membentuk tim investigasi, seingga bisa diketahui apakah status Yasin Payapo yang merangkap ketua Yayasan Yasifah telah melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 ataukah tidak. 

Aparat penegak hukum pun harus bergerak menyelidikinya, jangan sampai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembahasan hingga pembangunan pasilitas pendidikan milik Yayasan Yasifah itu. 

” Kami juga sudah berulang kali mencoba konfirmasi kasus ini kepada Pemkab maupun Bupati SBB namun tidak ada hasil karena terbatasnya akses,” akui Sariwating sembari menduga kalaupun yayasan ini sudah beralih kepengurusannya ke pihak lain, hal itu tidak berarti Bupati akan lepas tangan, mengingat kepengurusan pertama ada ditangan Bupati.

“Walaupun  sudah beralih ke pihak lain tetap saja benang merah dan tidak menghapus jejak Bupati SBB Yasin Payapo,” tuturnya. 

Sementara itu, Bupati Yasin Payapo yang dikonfirmasi melalui pesan pendek, mengaku yayasan tersebut masih aktif. Sususan kepengurusannya pun belum berubah dia masih menjabat sebagai ketua Yayasan Yasifah.

“Masih aktif ade, masih ketua ade, sementara proses pergantian,” kata Yasin.(ARI)

------ ======================

Berita Populer

To Top