Probis

Ekonomi Provinsi Maluku Tumbuh Solid

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Noviarsano Manullang dan Penjabat Sekda Maluku Kasrul Selang

SALAH satu tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah adalah melaksanakan fungsi advisory kebijakan kepada kepala daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. 

Produk pokok dari tugas tersebut adalah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang saat ini telah berganti nama menjadi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku yang diterbitkan dalam bentuk buku dan softcopy LPP juga dapat diakses serta diunduh melalui website Bank Indonesia, www.bi.go.id.

Dalam rangkaian Diseminasi LPP Edisi Agustus 2019, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Selasa 24 September 2019,  bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku yang akan mendiseminasikan Kajian Fiskal Regional (KFR). 

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Maluku juga hadir sebagai narasumber dan moderator.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Noviarsano Manullang, pada kesempatan tersebut menyampaikan perihal perkembangan ekonomi Maluku yang terdiri dari perkembangan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan inflasi Maluku. 

“Ekonomi Provinsi Maluku tumbuh solid, hal ini tercermin pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II 2019 yang tercatat tumbuh 6,09% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi tetap tumbuh positif,” ujar Manulang.

Namun demikian, menurut Manulang, ekonomi Maluku triwulan II 2019 tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 6,32% (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan II 2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (yoy).

Pada Agustus 2019, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,13% secara bulanan (mont-to-month), namun secara tahunan perlu diwaspadai karena masih sebesar 5,09% (year on year/yoy), atau berada di atas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). 

“Deflasi Maluku secara bulanan pada Agustus 2019 tersebut menurun dibandingkan deflasi Juli 2019 yang sebesar 0,17% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 5,24% (yoy),” paparnya.

Selanjutnya, kata Manulang, angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 menurun. Jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91% terhadap total angkatan kerja sebanyak 764.939 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 54.891 orang atau 7,27% terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang. 

Dengan kondisi tersebut, maka angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 7,26% (yoy) dibandingkan Februari 2018. 

“Namun, penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat menurun sebesar 16,50% (yoy),” jelasnya.

Selain itu ketimpangan kesejahteraan di Maluku juga menurun. Angka gini ratio Maluku pada bulan Maret 2019 sebesar 0,324, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2018 yang sebesar 0,326. Kondisi ini menunjukan bahwa penurunan penduduk miskin Maluku berdampak pada penurunan ketimpangan antar penduduk di Maluku, terutama di kota.

“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta instansi dan lembaga terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku yang berkualitas, serta menjaga angka inflasi tetap rendah dan stabil,” tandas Manullang. (RM)

------ ======================

Berita Populer

To Top