Berita Utama

Jaksa Dalami Kasus Korupsi Pengadaan Tanah PLTMG Namlea

TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga saat ini belum juga menetapkan sejumlah pihak yang terlibat dalam praktek korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Namlea Kabupaten Buru pada PT. PLN Maluku-Maluku Utara (Malut) tahun 2016, sebagai tersangka. Sebab, penyidik masih mendalami berita acara pemeriksaan (BAP) saksi-saksi ditahap penyidikan.

“Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk PLTMG Namlea, calon tersangkanya belum ada. Karena Jaksa Penyidik masih melakukan pendalaman kasus,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Jumat, 6 September 2019.

Selain melakukan pendalaman kasus, lanjut Samy, Jaksa Penyidik juga masih mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya untuk kepentingan pengumpulan bukti perbuatan tindak pidana guna menemukan tersangkanya.

“Beberapa hari lalu Jaksa Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pertanahan sebagai saksi, dan selanjutnya masih diagendakan pemeriksaan saksi-saksi lainnya, diantaranya saksi ahli pidana,” jelas Samy.

Dijelaskan, setelah pemeriksaan ahli, selanjutnya tim Jaksa Penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku dalam rangka audit perhitungan kerugian keuangan negaranya.

“Tentunya kita akan bekerja cepat untuk menuntaskan perkara ini, sehingga ketika penyidik sudah mengantongi hasil kerugian keuangan negaranya, maka pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas perbuatannya,” jelas Samy.

Untuk diketahui, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 megawatt me­ru­pakan program nasional yang diperuntukan bagi tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Namlea Kabupa­ten Buru.

Namun dalam proses jual beli, diduga ada konspirasi untuk mengge­lembungkan harga lahan seluas 48.645,50 hektar di Desa Sawa yang dibeli PT PLN wi­layah Maluku dan Maluku Utara (Malut) dari pemilik lahan Ferry Tanaya.

Sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp 36.000 per meter kubik persegi. Namun diduga ada kongkalikong dengan pihak PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehingga harganya di mark up menjadi Rp 131.600 per meter.

Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, maka nilai lahan yang harus dibayar PLN hanya sebesar Rp 1.751.238.000. Namun karena NJOP diabaikan, PLN diduga telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6.401.813.600 sesuai kese­pa­katan dengan Ferry Tanaya itu, se­hingga negara dirugikan sebesar Rp 4. 650.575.600. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top