Berita Utama

Kurnala Terancam Tak Dilantik

PDI-P Maluku Menunggu Surat Putusan DPP

KENDATI pelantikan anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 yang telah ditetapkan KPU Maluku tinggal tiga hari lagi, tapi masih ada persoalan di kubu PDI-P Maluku, terkait siapa wakil dari daerah pemilihan 5, yaitu Maluku Tenggara, Tual dan Aru yang bakal duduk di baileo rakyat Karangpanjang Ambon itu.

Welem Kurnala, ataukah Benhur George Watubun yang akan dilantik pada Senin, 16 September 2019 ini. Pasalnya, kendati Kurnala telah ditetapkan oleh KPU Maluku sebagai anggota DPRD terpilih, Putusan Mahkamah Partai berlambang banteng bermoncong putih itu, memenangkan Watubun.

Pasalnya, Benhur Watubun punya bukti-bukti kuat bahwa suaranya dicuri oleh Kurnala bahkan sengaja dihilangkan sehingga Kurnala bisa menjadi pemenang. Keputusan Mahkama Partai bahkan sudah final dan tinggal menunggu surat dari DPP PDI-P untuk disampaikan ke KPU Maluku.

”Kalau dalam beberapa hari ini, keputusannya keluar dari DPP, maka dipastikan yang akan dilantik adalah Benhur George Watubun. Pasalnya, pada Rabu, 11 September, sudah dilakukan pelno di DPP PDI-P di Jakarta yang menguatkan keputusan Mahkama Partai sehingga surat keputusannya segera dikirim,” kata sumber RakyatMaluku.com di DPD PDI-P Maluku.

Lalu apa komentar Pengurus DPD PDI-P Maluku terkait hal ini?
Bendara DPD PD-P Maluku, Lucky Wattimury yang dikonfirmasi mengatakan, DPD Maluku sementara menunggu surat keputusan dari DPP PDI-P terkait persoalan ini.

”Iya, hingga kini kami sementara menunggu surat keputusan dari DPP. Saya yakin dalam satu dua hari ini secara resmi sudah ada surat keputusan DPP karena pelantikan semakin dekat, sehingga sebelum pelantikan, pastinya keputusan itu sudah ada,” ujar Wattimury.

Wattimury enggan berspekulasi siapa yang akan diputuskan oleh DPP untuk mewakili PDI-P Maluku dari Dapil 5 untuk duduk di DPRD Provinsi Maluku.

”Yang jelas, jika sudah ada keputusan dari DPP, kami akan berkoordinasi dengan Ketua DPD PDI-P Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail yang juga GubernuR Maluku, juga dengan DPD secara keseluruhan melalu rapat untuk menentukan langkah-langkah seperti apa yang akan diambil,” tandasnya.

Menyinggung soal koordinasi dengan KPU terkait dengan pelantikan, jika ada perubahan yang telah mempunyai kekuatan hukum, Lucky mengakuinya.

”Iya, juka ada perubahan, dimana Benhur Watubun yang menang, kami akan berkordinasi internal maupun eksternal. Pastinya juga dengan KPU Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku karena merekalah yang mengatur pelantikan,” tandas Wattimury.

Intinya, lanjut politisi senior PDI-P Maluku yang telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Maluku periode 2019-2024 ini, dalam beberapa hari ini sudah ada putusan dari DPP.

Untuk diketahui, perselisihan internal calon legislatif di PDI-P Maluku untuk dapil 5 yaitu, Malra, Tual dan Aru akhirnya dibawa ke Mahkama Partai. Sebelumnya, persoalan ini sempat diproses di Bawaslu Maluku. Bawaslu memutuskan menerima gugatan Benhur Watubun yang merasa dirugikan karena suaranya dicuri dan dihilangkan di dapil tersebut.

Hanya saja, DPP memerintahkan agar persoalan internal di PDI-P sebaiknya diselesaikan lewat Mahkama Partai sehingga Benhur kemudian mencabut aduannya dari Bawaslu Maluku.

Ada dua pokok laporan terkati pelanggaran yang diajukan oleh Watubun ke Mahkama Partai PDI-P. Yang pertama pokok persoalan yang terjadi di Maluku Tenggara dimana Watubun kehilangan 28 suara. Ada 12 yang berpindah ke Welem Kurnala, kemudian 4 suara berpindah ke John Rahantoknam. Selain itu 12 suara lainnya milik Benhur Watubun juga hilang di wilayah itu.

Pokok persoalan yang kedua terjadi juga pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di kecamatan Sir-Sir dimana Benhur Watubun kehilangan 23 suara. Mahkama Partai Sudah menerima dan mengabulkan gugatan Benhur Watubun karena disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang kuat termasuk hasil rekapitulasi yang berhologram, sehingga telah diputuskan Watubun memiliki suara lebih banyak dari Kurnala dengan selisih 21 suara.

Pleno DPP PDI-P di Jakarta terkait perselisihan ini bahkan telah dilakukan bersamaan dengan sejumlah perselisihan di wilayah lain dan dalam waktu dekat surat keputusan DPP akan disampaikan ke DPD masing-masing, termasuk DPD PDI-P Maluku. (NAM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top