Berita Utama

Praktisi Hukum : Jaksa Harus Berani Periksa Barnabas Orno

Barnabas Orno

PENYELIDIKAN terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah dari Kementrian Perhubungan kepada PT. Kalwedo selaku pengelola operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Marsela, masih terus dilakukan oleh Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Sayangnya, serangkaian penyelidikan dengan melakukan pulbaket dan puldata oleh Korps Adhyaksa hingga saat ini tak kunjung mengungkap pihak-pihak yang paling bartanggungjawab atas penggunaan dana hibah dari Kementrian Perhubungan itu.

Praktisi Hukum Marnex Ferison Salmon, SH, kepada RakyatMaluku.com saat dimintai tanggapannya, di Ambon, Selasa, 10 September 2019, mengatakan, untuk membongkar dugaan praktek korupsi berjamaah tersebut, Jaksa harus berani menyentuh mantan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dua periode, Barnabas Orno, yang saat ini menjabat wakil Gubernur Maluku.

Sebab, sebagai kepala daerah di MBD saat itu, Barnabas Orno adalah pemegang saham sekaligus pengawas terhadap kinerja direksi PT. Kalwedo. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang menyebutkan bahwa direksi berada dibawah pengawasan kepala daerah atau pemegang saham atau saham prioritet atau badan yg ditunjuknya.

Selain Barnabas Orno, lanjut Marnex, pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas laporan penggunaan dana hibah dari Kementrian Perhubungan itu adalah Lukas Tapilou selaku mantan Dirut PT. Kalwedo dan Bili Ratuhunolry selaku Plt. Dirut PT. Kalwedo.

Sebab, permasalahan tidak beroperasinya KMP Marsela itu diketahui sejak tahun 2016, dimana saat itu PT. Kalwedo dipimpin oleh Lukas Tapilou, yang kemudian dilanjutkan oleh Bili Ratuhunolry.

“Berbicara tentang KMP Marsela, perlu kita lihat dulu tahun berapa KMP Marsela tidak beroperasi. Jika di tahun 2016, maka tuduhan terhadap mantan Dirut PT Kalwedo Benyamin Thomas Noach alias Oyang Noach, yang saat ini menjabat Bupati MBD, tidak tepat sasaran. Sebab, kepimpinan Oyang Noach sebagai dirut sejak tahun 2012-2014,” ungkap Marnex.

“Setelah Oyang Noach, PT Kalwedo dipimpin oleh Lukas Tapilou, yang kemudian dilanjutkan oleh Bili Ratuhunolry. Sehingga, secara pandangan hukum terhadap kasus ini, yang paling bertanggungjawab adalah Lukas Tapilou dan Bili Ratuhunolry, termasuk juga Barnabas Orno. Sebab, mandeknya operasi KMP Marsela tidak terlepas dari tanggung jawab bupati saat itu,” tegas Marnex menambahkan.

Ia berharap, pihak Kejati Maluku sebagai lembaga penegak hukum di Bumi Raja-Raja ini tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus ini. Dan kepada masyarakat Maluku khususnya di Kabupaten MBD, Ia juga mengingatkan agar tidak terprovokasi atas kepentingan politik sejumlah oknum dalam kasus ini.

“Kejaksaan harus profesional usut kasus ini, tidak boleh tebang pilih karena semua orang sama dimata hukum. Masyarakat juga harus cerdas melihat persoalan ini, tidak gampang terpancing sehingga ikut menyudutkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak tahu dalam kasus ini,” pinta Marnex. (RIO)

------ ======================

Berita Populer

To Top