Daerah

Sarana Prasarana Nelayan Masih Minim Di Kabupaten SBT

Echal Voth, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menanggapi kebutuhan nelayan di Kabupaten SBT saat jumpa pers yang digelar Himpunan Nelayan Mandiri Indonesia (HINMI) di Bula.

SARANA dan prasarana nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih minim. Padahal kebutuhan nelayan di SBT cukup banyak. Terutama alat tangkap ikan yang belum memadai dan  tempat penampungan  ikan atau coldstorage yang hingga kini tidak ada.

Padahal daerah seperti  Watubela, Pulau Panjang, Geser, dan Grogos, seharusnya sudah di sediakan tempat penampungan ikan, walaupun sederhana.

“Jika transaksi jual beli ikan bisa berjalan dengan baik. Maka dipastikan roda perekonomian tetap berputar dengan baik. Dan hal itu sangat membantu kehidupan kesejahteraan nelayan,” ungkap pembina  Himpunan Nelayan Mandiri Indonesia (HINMI) Kabupaten SBT, Martho Zein Warat, kepada pers Kamis 5 September 2019.

Martho yang didampingi puluhan nelayan di kota Bula itu menjelaskan, tentang potensi laut, di SBT mempunyai potensi laut  cukup luar biasa. Dan menurutnya, semua potensi bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan di SBT. “Namun beginilah kondisi nelayan SBY saat ini,” kata Martho.

Aktivis SBT ini berharap, Pemerintah Daerah (Pemda)  seharusnya banyak memberikan anggaran ke dinas pemberdayaan Desa (Pemdes) untuk difokuskan dalam menjawab kebutuhan nelayan agar hidup lebih sejahtera seperti nelayan-nelayan pada provinsi lainya.

Selain itu menanggapi kebutuhan nelayan di SBT, anggota DPRD Kabupaten SBT, Echal Voth mengatakan, dirinya berkewajiban untuk mengawal semua program yang diusulkan dari nelayan.

“Maka saya berkewajiban  untuk melakukan pengawasan terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan,” tutur anggota DPRD SBT itu.

Kehadiran Voth sebagai pemateri dalam diskusi sehari bersama HINMI itu, meminta agar sesegera mungkin semua pikiran nelayan dituangkan dalam satu bentuk rekomendasi agar tidak terkesan ada rekayasa.

“Dan peryataan itu benar-benar dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam dari orang-orang nelayan. Karena selama ini mereka ingin hidup layak seperti nelayan yang ada di Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan di provinsi lain” ucap anggota politisi partai Gerinda itu.

Tentang pengawasan, Voth mengakui pihaknya sudah melakukan usaha. Namun masih terkendala pada beberapa hal teknis.

“Kerena DPRD harus keras mengambil langkah dan tegas dalam pengawasan” desak Voth.

Voth mengaku di Kabupaten SBT  hanya ada tiga program yang paling penting yakni, pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Dan nelayan, mereka masuk pada poin ketiga.

Olehnya itu Voth mengharapkan, apa yang menjadi program nelayan secara khusus segara dilakukan dengan baik, benar dan merata. Agar bantuan yang diberikan juga tidak salah arah. “Jangan sampai pertanian diberikan bantuan nelayan. Kalau ada, saya rasa itu Natasa pengawasan buang salah,” tandasnya.

Kepala Bagian Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan SBT La Mance mengungkapkan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab kebutuhan nelayan terkait minimnya sarana dan prasarana bagi nelayan.

“Semoga kendala di tahun ini, tahun depan tidak lagi menjadi kendala,” ucap La Mance, yang juga pemateri dalam acara diskusi tersebut. Namaun, dirinya mengungkapkan, kegiatan seperti ini kedepannya agar lebih terarah. Supaya dapat menciptakan kehidupan nelayanyan yang sejahtera.

“Diskusi harus berkelanjutan, tidak sampai disini saja. Dan semua usulan yang dibuat segera dikomunikasikan, agar program yang disusun nanti, kedepannya bisa searah dengan program yang di usulkan dinas perikanan. Supaya tidak adalagi ketimpangan,” tegas La Mance. (MHS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top