Berita Utama

MUI Minta Umat Tetap Berdoa

Rakaytmaluku.com – ISU bohong atau hoax soal gempa dan tsunami di Ambon sangat meresahkan warga. Ironisnya para pelaku seenaknya saja menyebarkan kabar palsu itu kepada masyarakat melalui media sosial. Tak tanggung-tanggung, pelaku juga mengatasnamakan Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Hal ini membuat walikota berang dan meminta pihak kepolisian untuk segera melacak keberadaan mereka yang nekat itu.

Richard Louhenapessy

“Saya tegaskan. Saya telah intruksikan kepada bagian hukum Pemkot untuk segera memproses hukum pelaku hoax yang mengatasnamakan dirinya dan pemerintah Kota Ambon dan melaporkam kepada kepolisian agar dilacak sumber berita tersebut serta pihak yang bermain didalamnya,”tegas Walikota kepada wartawan melalui telephone, Senin 7 Oktober 2019.

Louhenapessy mengatakan, sangat prihatin terhadap kelompok maupun oknum-oknum penyebar informasi bohong alias hoax yang telah memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan suasana runyam dan meresahkan warga serta masyarakat di Ambon. ”Pesan yang bertebaran di media sosial itu tidak benar dan benar-benar hoax,” tekan dia.

Walikota kembali menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan perkataan sebagaimana yang tersebar di medsos tersebut. “Saya rasa itu tidak benar. Hanya bagi mereka yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan serta tidak menghargai semangat keharmonisan yang ada yang melakukan itu,” ujar Walikota.

Menurut dia, di tengah-tengah situasi masyarakat yang risau dan yang rentan terhadap isu-isu yang beredar, tidak elok jika ada oknum yang memainkan peran dengan menyebar informasi yang menyesatkan. Lebih fatal lagi, menyangkut dengan himbauan yang mengatasnamakan pemerintah Kota Ambon. “Saya mau tegaskan, berita yang beredar atas nama saya selaku Walikota adalah bohong dan juga Hoax yang betul-betul telah menciptakan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat,” tegas Walikota.

Walikota meminta agar semua pihak menyatukan barisan dan mengecek langsung kepada sumber beritanya untuk memastikan langsung benar dan tidaknya berita maupun himbauan yang tersebar melalui akun-akun medsos. Kepada seluruh masyarakat untuk tetap memanjatkan doa serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sekiranya tidak terjebak dengan betita-berita yang menyesatkan masyarakat.

Walikota juga mengaku, pemerintah Kota Ambon tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan informasi seperti yang beredar tanpa mengkonfirmasi dengan pihak terkait yakni BMKG. “Satu yang ingin saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini, tidak ada satu ahli maupun teknologi pun yang bisa memprediksikan kapan terjadi bencana di suatu tempat. Oleh karena itu, ini adalah berita bohong alias hoax,” bebernya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon, Sirjohn Slarmanat menyatakan Pemkot Ambon, telah resmi melaporkan akun pembuat berita hoax atau berita bohong yang beredar dan membuat resah warga Ambon ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Maluku pada pukul 12.30 WIT. “’Kami untuk sementara menyampaikan laporan lisan dengan menyertakan penggalan berita hoax yang beredar di dunia maya khususnya facebook dan WA. Ini sebagai laporan awal. Dan dalam waktu singkat, laporan tertulis akan kami sampaikan,’’ beber Slarmanat.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Pemkot Ambon dalam pelaporan tersebut, yaitu soal menciptakan keresahan yang mendalam di masyarakat Ambon dan juga terkait dengan pencemaran nama baik pemerintah dalam hal ini walikota. Dit Reskrimsus juga mengapreseasi Pemkot Ambon yang sudah mengcounternya melalui akun Tabea-Amq kepada masyarakat. ‘’Intinya masyarakat diminta untuk tidak mempercayai berita yang sementara viral di medsos yang seolah-olah benar bersumber dari walikota. Sebab itu tidak benar, itu hoax. Karena tidak ada seorangpun yang bisa memprediksi terjadinya bencana atau gempa,” tegasnya.

Dia mengaku akan intens melakukan kordinasi dengan Dit Reskrimsus Polda Maluku terkait laporan yang disampaika tim hukum Pemkot Ambon, agar masalah ini dapat ditelusuri dan diusut tuntas. Pihaknya berharap, pelaku dapat diadili sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain mengandung unsur hoax, informasi yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab itu mengandung unsur pencemaran nama baik pemkot dalam hal ini Walikota. Sehingga diharapkan oknun-oknum penyebar Hoax dapat ditangkap agar ada efek jera. “Kami optimis, aparat kepolisian mampu mengungkap para oknum penyebar berita bohong yang kerap meresahkaan masyarakat. Untuk itu, diharapkan laporan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti pihak kepolisian,” tegas dia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Abdullah Latuapo, juga mengajak masyarakat Kota Ambon untuk tidak perlu percaya dengan isu-isu yang belum tentu benar. Berita bohong yang bertebaran dimedia sosial haruslah ditanggapi santai jangan sampai mengganggu aktivitas, dan tetap percaya terhadap pemerintah. “Kita sudah menghimbau juga di mesjid-mesjid kepada jemaah agar tidak boleh percaya dengan isu-isu hoax.”

Bencana yang melanda tiga wilayah di Maluku ini pun harus dianggap sebagai ujian dari Tuhan kepada hambanya. Bencana gempa bumi yang terus melanda Pulau Ambon, Pulau Seram dan gugus Pulau Lease juga harus dijadikan sebagai bahan renungan bersama. “Kita memang patut ihtiar dan itu wajib, akan tetapi jangan terpengaruh terhadap berita-berita palsu dan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” saran Latuapo yang kembali mengingatkan ummat beragama agar saling menyadarkan dan tetap berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa semoga Ambon dan Maluku mendapatkan keselamatan dariNya. (SAH/ARI)

|| Baca terus berita update di Harian Rakyat Maluku dan rakyatmaluku.com

------ ======================

Berita Populer

To Top