" >Cadar: Antara Isu Radikalisme dan Hak Konstitusi – Rakyat Maluku
OPINI

Cadar: Antara Isu Radikalisme dan Hak Konstitusi

Dr. Nasaruddin Umar, MH || Anggota Majelis Hukum dan HAM MUI Prov. Maluku

Dr. Nasaruddin Umar, MH || Anggota Majelis Hukum dan HAM MUI Prov. Maluku

WACANA pelarangan cadar dan berbagai atribut seperti celana cingkrang yang kembali viral dengan berbagai stigmatisasinya hingga alasan radikalisme, seolah olah kembali “mengoyak hati sebagian umat Islam”, yang merasa mendapat stigma negatif digeneralisasi bahwa cadar seolah-olah identik dengan gerakan radikalisme yang membahayakan negara. Merupakan wacana yang harus disikapi dengan hati-hati dan perlu segera dihentikan karena bisa mengusik dan mencederai hati dan perasaan umat Islam.

Tujuan negara dalam Alinea ke-4 secara tegas telah menyebutkan Negara hadir untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegasian ini secara expresiss verbis memberikan makna tegas bahwa Pemerintahan negara memiliki tanggung jawab konstitusional u hadir dalam pemenuhan dan memberikan pelindungan konstitusional kepada seluruh kehidupan negara ini termasuk seluruh kehidupan rakyat baik dalam konteks ekonomi, sosial, adat istiadat, sumber daya alam hingga agama.

Itulah sebabnya tujuan negara sbg staatsidee atau cita negara tersebut kemudian dijabarkan negara dalam Pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk u memeluk agamanya masing2 dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Begitu pentingnya perlindungan atas kemerdekaan beragama, maka jaminan negara diberikan tidak hanya kepada Warga Negaranya tetapi juga kepada orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itulah sebabnya pemuliaan kepada agama dan pranata ibadah dan keyakinan bergama sgt dijunjung tinggi oleh negara, karena dia tau dirinya bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 2 UUUD NRI Tahun 1945). Karena negara ini juga pula sadar seyakin-yakinnya bahwa kemerdekaan negara ini pula diraih atas berkat Rahmat Allah Swt selain dengan didorong keinginan luhur (pembukaan UUD 1945).

Sehingga jika ada kebijakan pemerintah memproteksi bahkan melarang rakyat menjalankan agama sesuai dengan agama dan keyakinannya/kepercayaannya. Sesungguhnya merupakan penghianatan nyata terhadap konstitusi, atau barangkali bisa kita sebut sebagai upaya radikal trhdp konstitusi, karena upaya melakukan perubahan sistem sosial secara paksa atas dasar kekuasaan.

Meminjam pendapat Thomas Paine bahwa konstitusi atau verfassung itu sendiri dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan sebaliknya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat. Maka suatu kebijakan pemerintah tidak boleh menginjak injak konstitusinya, sebab negara dibentuk secara etis sebagai konsensus rakyat yang ingin hidup damai keselamatan bersama dibawah kekuasaan negara dan hukum. Inilah esensi aturan dasar bernegara dibawah ideologi Pancasila dan konstitusi negara.

Sehingga kebijakan pelarangan cadar dengan alasan radikalisme adalah tidak relevan dan bisa menyakiti rasa keadilan umat Islam yang menjadikan pakaian sbg Pelindung bagian dari keyakinan bergama yang secara ijtihadi memang telah disepakati hukumnya dianjurkan sebagian ulama fiqh seperti dalam mazhab Hanafi dalam (ad Durr Al Muntaqa 81) dan mazhab Maliki bahkan diwajibkan oleh imam syafi’i bahwa aurat wanita di depan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh tubuh. Demikian pula Iman Ahmad bil Hambal berkata bahwa Setiap tubuh wanita adalah auraT termasuk pula kukunya (Zaadul Masiir 6/31) Jadi jelas bahwa persoalan cadar merupakan hak beragama yg memiliki pijakan yang jelas dalam agama Islam yang seharusnya dilindungi pemerintah dan negara, jika Pemerintahan ini masih mau menghormati konstitusi dan Agama Ini.

Dalam konteks hak asasi manusia (Human right) pung demikian, UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28E ayat 1 menyebutkan setia orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…”, Selanjutnya dalam Pasal 28 G ayat 1 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Artinya jika ada pelarangan penggunaan cadar baik diruang publik atau diruang pemerintah maka akan menimbulkan ketakutan apalagi jika distigma sebagai radikalisme yang pada akirnya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, padahal setiap orang berhak medapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Demikian pula dalam konteks hukum konstitusi (constititutional law) Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ” Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada setiap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa hak asasi manusia hanya bisa dibatasi oleh undang-undang. Maka dalam konteks itu tidak boleh ada regulasi di bawah undang-undang seperti peraturan menteri, keputusan pejabat pemerintah atau surat edaran dan lain-lain sebagainya yang membatasi hak asasi seseorang warga negara, termasuk dalam hal menggunakan cadar sebagai ekspresi agama umat Islam, karena pembatasan atau restriksi hukum hanya bisa dilakukan melalui undang-undang. Inilah prinsip negara hukum dan hak asasi manusia yang harus dihormati, ditegakkan oleh setiap warga negara, terutama pemerintah. Karena dalam pasal 28 I ayat 4 ditegaskan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Oleh karena itu sejatinya cadar atau nikap adalah ekspresi keberagamaan umat muslim yang harus dihormati dan dilindungi bersama sebagai tanggung jawab konstituaional dan hak asasi manusia di Indonesia. (***)

------------
------ ======================

Berita Populer

To Top