OPINI

Era Baru Sertifikasi Halal

A. BANDJAR || PUSAT KAJIAN HALAL, FMIPA Unpatti

OLEH : A. BANDJAR
                 || PUSAT KAJIAN HALAL, FMIPA Unpatti

UNDANG-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan, salah satunya adalah kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, produk makanan dan minuman halal menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun faktanya, banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk makanan dan minuman.

Kita tentunya masih ingat, hasil penelitian yang dilakukan Prof. Dr. Tri Susanto (alm), dosen Universitas Brawijaya, Malang 1988, yang sangat menggemparkan masyarakat muslim Indonesia pada saat itu bahwa makanan dan minuman yang diperjual belikan di sekitar kampusnya mengandung lemak babi dan turunannya seperti gelatin dari babi, yang dilarang (haram) untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Tak ayal dampaknya luar biasa, penjualan beberapa produk makanan dan minuman dengan merk yang terkenal saat itu turun sekitar 25 – 35 %, dan dampak turunannya sangat serius terhadap perekonomian nasional pada saat itu. Kejadian serupa berulang lagi tahun 2011, dimana salah satu produk bumbu masak merk terkenal terbukti mengandung/ bersentuhan dengan barang haram yaitu babi.

Berhubungan dengan kejadian itu,dalam rangka melindungi masyarakat muslim dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai syariah Islam maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang – Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 yang menetapkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai tanggal 17 October 2019 (pasal 4, PP 31, 2019, dengan tenggang waktu 5 tahun). Selain itu pelaku usaha yang memproduksi produk atau bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan (tidak halal), wajib juga mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Jika pada undang – undang sebelumnya produk yang diperdagangkan dan diperjual belikan di wilayah Indonesia boleh /tidak menggunakan label halal/tidak halal maka amanat UU 33, 2014 dan PP 31 , 2019 mengamanatkan wajib hukumnya dilabelkan.

Poin penting lain dari amanat undang – undang ini adalah Instansi/ badan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal bukan hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti sebelumnya, namun berubah menjadi kewenangan tiga instansi/badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH, Kemenag RI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia, sebagai pemberi fatwa halal haramnya suatu produk. Sesuai pasal 6 UU 31, 2014, kewenangan BPJPH adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan akreditasi terhadap LPH dan melakukan registrasi terhadap auditor halal.

Selanjutnya LPH terdiri dari tiga auditor yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan MUI, yang bisa berasal dari Perguruan Tinggi Negri atau dari Yayasan Islam. Semangat baru dari undang-undang ini adalah sertifikasi halal tidak menjadi kewenangan mutlak suatu instansi/ badan, namun tiga badan, yang saling bergantung , untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu kewenangan BPJPH, yang merupakan bagian dari pemerintah dalam menerbitkan sertifikat halal dan label halal diharapkan dapat membantu meningkatkan export produk halal ke manca negara yang mensyaratkan sertikat/label halal dikeluarkan oleh badan pemerintah. Dengan meningkatnya penduduk muslim di belahan dunia saat ini, tentunya kebutuhan akan produk halal semakin tinggi pula, hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan export Negara kita terutama ke Negara – Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan kajian “The State of the global Islamic economies” 2018 – 2019, total belanja masyarakat muslim dunia 2017 di berbagai sector halal mencapai 2,1 Triliun US$, dan diperkirakan meningkat mencapai 3 Triliun, US$ ,2025. Namun sayang peluang besar itu belum dapat kita nikmati. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kita menjadi pasar/konsumen produk halal dunia dan bukan sebagai produsen halal.

Lalu bagaimana dengan dunia usaha yang ingin memiliki sertifikat halal ? Untuk menjamin kepastian dunia usaha yang ingin memiliki sertifikat halal pada produknya, Undang-undang mengatur lama waktu pengurusan sertifikat halal yaitu 47 hari dari sejak diusulkan kepada BPJPH denga besaran biaya yang diatur dalam peraturan menteri. Dalam hal dunia usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin mengurus sertifikat halal dimungkinkan untuk difasilitasi pemerintah pusat/daerah dan atau lembaga swasta. Undang – undang juga mengatur peran umat dalam mengawasi produk yang beredar, membuat pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH. Semoga era baru sertifikasi halal dapat melindungi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haram sekaligus menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman halal dunia. (***)

------ ======================

Berita Populer

To Top