" >Ketika Kepala Daerah, (TIDAK) MASUK KANTOR – Rakyat Maluku
OPINI

Ketika Kepala Daerah, (TIDAK) MASUK KANTOR

Saidin Ernas | Dosen di IAIN Ambon & Peneliti di Lingkaran Studi Pancasila

BEBERAPA hari terakhir, teguran Ombudsman perwakilan Maluku terhadap Gubernur Maluku Murad Ismail, yang dituduh jarang masuk kantor telah memicu kontroversi. Di media sosial dapat dibaca kalau ada banyak pihak yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra terhadap teguran tersebut. Bagi mereka yang pro (setuju), menganggap bahwa teguran Ombudsman adalah sesuatu yang normal sebagai bagian dari tugas pokok dan wewenangnya untuk mengawasi pelayanan public, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Sedangkan bagi sebagian pendukung gubernur yang kontra (tidak setuju), menganggap bahwa teguran Ombudsman terlalu tendensius dan berlebihan, terutama ketika menyoroti absensi seorang pejabat penting seperti gubernur. Sebab seorang Gubernur adalah pejabat negara yang menjalankan berbagai tugas dan fungsi pemerintahan yang kompleks dan tidak mudah, terutama terkait dengan empat tugas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 65-75 UU No. 23 Tahun 2014. Maka seorang gubernur tidak bisa dipersamakan dengan para pejabat biasa yang diwajibkan kehadirannya di kantornya setiap hari dalam durasi waktu tertentu. Bagi seorang gubernur, kantor hanya satu tempat untuk bekerja dan melakukan aktifitas kedinasan, serta mengurus berbagai urusan adminsitrasi pemerintahan. Setiap gubernur memiliki spectrum kinerja tanpa batas, beberapa diantara mereka bahkan harus secara terus menerus menerima tamu, siang dan malam di rumah dinas atau kediaman pribadi mereka. Melakukan perjalanan dinas berhari-hari dari kampung ke kampung, berlayar dari pulau ke pulau di wilayah kerjanya, hanya untuk memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Fenomena di Era Desentralisasi

Tampaknya berita tentang kepala daerah tidak masuk kantor, adalah sebuah fenomena yang jamak dijumpai di era desentralisasi dan otonomi daearah dewasa ini. Banyak kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) yang sering lalai pada kewajiban administrative di kantor. Disebut lalai karena ada informasi yang menyebutkan bahwa beberapa kepala daerah tidak masuk kantor selama bermingu-minggu bahkan bulan, mereka tinggal berlama-lama di Jakarta atau di kota besar lainnya tanpa keterangan yang jelas, entah apa yang sedang mereka urus di sana. Banyak diantara mereka yang diketahui memiliki rumah mewah atau apartemen pribadi di ibu kota negara. Penjelasan paling umum yang sering disampaikan adalah hendak melobi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah, atau sedang bertemu investor yang hendak berinvestasi di daerahnya.

Padahal meninggalkan daerah dalam waktu yang lama adalah sebuah masalah serius. Apalagi tidak semua tugas pokok pemerintahan dapat didelegasikan kepada wakil gubernur, sekretaris daerah atau bawahan lainnya. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran gubenur, bupati atau walikota dalam menyelesaikan urusan pokok di kantor telah mengakibatkan ketersendatan administrasi, pelambatan eksekusi kebijakan strategis, dan tersendatnya pembangunan daerah secara keseluruhan. Apalagi jika hal itu terkait dengan urusan menandatangani surat dan dokumen penting, atau mengurusi isu penting yang menuntut kehadiran gubenur, bupati atau walikota. Hal ini pernah terjadi di beberapa tempat, dimana gubernur, bupati atau walikota yang lalai pada hal-hal adminsitrasi, telah mengakibatkan mundurnya pembahasan anggaran daerah, rendahnya serapan anggaran pembangunan sehingga dana harus dikembalikan ke pusat, ataupun tersendatnya investasi, yang membuat investor “kabur” dari daerah. Semua itu merugikan masyarakat di daerah dan menghambat pembangunan.

Ironisnya fenomena kepala daerah meninggalkan kantor atau tempat tugas dalam waktu lama, dengan alasan mengurus berbagai program pemerintahan, atau mengurus anggaran di pusat kekuasaan juga menular pada para pejabat publik yang lebih rendah; Kepala Dinas, Kepala Kecamatan (Camat), bahkan Kepala Desa. Mereka juga sering bepergian dan berlama-lama di luar tempat tugasnya dengan alasan yang hampir serupa; mengurus kepentingan daerah di Ibu Kota (kecamatan, kabupaten, provinsi atau ibu kota negara). Masyarakat di berbagai wilayah, sering mengeluhkan para pimpinan daerah tersebut karena banyak yang sulit ditemui di kantor atau di tempat tugasnya. Kalau tidak percaya, silahkan dicek di beberapa daerah kabupaten, pasti ada banyak informasi tentang hal tersebut.

Jika kita mengetik kata kunci “kepala daerah tak masuk kantor” atau “kepala daerah tidak tinggal di daerah” pada mesin pencari google, maka dengan mudah didapatkan puluhan bahkan ratusan informasi terkait permasalahan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam management dan tata kelola pemerintahan yang dijalankan pemerintah dari pusat hingga daerah di era desentralisasi dan otonomi daerah ini, sehingga memaksa setiap gubernur, bupati dan walikota harus berebut “melancong” dan tinggal di Ibukota Jakarta hanya untuk melobi sejumlah anggaran pembangunan, atau untuk merayu para investor agar tertarik berinvestasi di daerah. Sepatutnya berbagai proses tersebut bisa dilakukan secara terintegrasi, terkoneksi, dan terkoordinasi melalui sejumlah kementerian dan lembaga negara yang telah dibentuk untuk itu. Dalam beberapa kasus, lobi-lobi anggaran yang terjadi di Jakarta, banyak yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab (illegal) hingga memicu tingginya korupsi dan penyalagunaan anggaran, sebagaimana yang dialami oleh beberapa kepala daerah dan anggota legeslatif yang secara menyedihkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Studi Edward Aspinal dan Ward Berenschot (2019) yang diberi judul “Democracy for Sale; Election, Clientelism and the State in Indonesia,” banyak menyinggung tragedi tersebut.

Perlu Pengaturan yang Jelas

Menurut hemat penulis, seorang kepala daerah sebaiknya tidak diikat dengan kewajiban formil untuk selalu masuk kantor, sebagaimana yang berlaku untuk pejabat biasa. Namun demikian, seorang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, terutama tugas-tugas di luar kantor atau diluar daerah sepatutnya dilakukan secara proporsional dan bertanggungjawab. Hal-hal seperti ini harus diatur secara jelas dengan mempertimbangan tugas dan tanggungjawab kepala daerah yang semakin kompleks di erah otonomi ini. Demikian pula, keharusan bagi pemerintah pusat melakukan perencanaan sekaligus pengalokasian anggaran daerah secara transparan dan berkaeadilan tanpa harus memaksa kepala daerah untuk berlama-lama di Jakarta guna melakukan lobi-lobi yang memiliki banyak konsekwensi hukum. Tanpa aturan yang jelas pasti akan terus bermunculan fenomena seperti diatas, dimana rakyat yang akan dirugikan.

Akhirnya penulis hanya ingin mengatakan bahwa sepatutnya teguran Ombudsman terhadap Gubernur Maluku, dilihat secara rasional dan proporsional, terutama dalam perbaikan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Bukan sekedar kecaman atau pembelaan dalam konteks politik “suka atau tidak suka” yang hanya akan mengaburkan subtansi dan melahirkan apriori serta kecurigaan-kecurigaan yang tidak produktif. Ombudsman dan kepal daerah yang ditegur perlu melakukan koordinasi dan komunikasi terkait dengan permasalahan yang ada, untuk mencari solusi dan penyelesaian yang tepat, demi kepentingan publik. Meminjam istilah Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, “sebaiknya setiap permasalahan yang muncul di daerah hendaknya diselesaikan, bukan sekedar diramaikan.” Semoga..! (*)

Baca juga | POLITIK “HOMO LUDENS” Kontekstualisasi Pancasila untuk Generasi Muda

------------
------ ======================

Berita Populer

To Top