NEWS UPDATE

Pemda Diingatkan Prioritaskan Anak Daerah

ILUSTRASI

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah memasuki tahap pendaftaran. Kuota yang disediakan pun sangat sedikit. Hanya 1.939 formasi secara keseluruhan di Maluku. Untuk lingkup Pemprov Maluku hanya 369 formasi. Dari 369. formasi guru sebanyak 262, disusul tenaga teknis 97, dan tenaga kesehatan 10 formasi, sisanya dibagi ke 11 kabupaten/kota lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra mengatakan, keterbatasan kuota untuk Maluku harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena itu pemerintah daerah perlu memprioritaskan anak-anak daerah. “Anak-anak daerah diutamakan dulu, baru sisanya untuk yang lain,” kata Amir kepada Rakyat Maluku di ruang kerjanya, Rabu 20 November 2019.

Menurut politisi PKS itu, bukan bermaksud untuk mengesampingkan yang lainnya, tetapi di daerah lain pun melakukan hal yang sama. Mereka memprioritaskan anak-anak daerah. Apalagi angka pengangguran yang cukup tinggi. Lapangan kerja kecil, sementara pencari kerja banyak. Maka kesempatan yang ada harus diprioritaskan untuk putra-putri terbaik asli Maluku. “Yang memiliki KTP Maluku misalnya, ini harus diprioritaskan,” pesan dia.

Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan angka passing grade. ”Memang ada penurunan angka passing grade di tiga unsur penilaian, tetapi itu harus dikawal dengan benar.”

Amir mengingatkan, jangan sampai peristiwa tahun 2017 terulang kembali, di mana generasi Maluku yang mengikuti seleksi CPNS gagal memenuhi passing grade sehingga kuota CPNS yang mestinya diisi Maluku dialihkan ke daerah lainnya. Padahal Sumber Daya Manusian (SDM) anak-anak Maluku tidak kalah dengan daerah lain. “Ini catatan dan sudah kami sampaikan dalam rapat kerja dengan mitra beberapa waktu lalu. Ada beberapa catatan lain yang juga kami rekomendasikan agar menjadi perhatian pemprov,” akui Rumra.

Ditambahkan, sebelum memasuki tahapan seleksi online, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi kegiatan simulasi kepada para pelamar yang telah mendaftarkan diri. Mengingat sistem online sangat berbeda dengan ofline, syarat dan ketentuan berlaku.

Sementara soal beberapa daerah di Maluku yang kekurangan fasilitas teknologi komunikasi, ia juga meminta supaya seleksi secara offline bukanlah pilihan tepat. Menurutnya, sistem offline itu sangat rapuh dan mudah dibobol. Hasil akhirnya terkadang tidak objektif. Ditakutkan, ketika menggunakan sistem offline terjadi nepotisme dan ruang kompetisi tidak lagi adil. “Jangan sampai dengan offline, anak-anak pejabat saja yang lulus. Atau ada titipan kepala daerah dan lain-lainnya. Baiknya tetap online saja. Pemerintah silahkan mempersiapkan perangkatnya,” ujar Rumra. (ARI)

------ ======================

Berita Populer

To Top