" >Pengembangan Industri Pangan Halal – Rakyat Maluku
OPINI

Pengembangan Industri Pangan Halal

A. BANDJAR | Pusat Kajian Halal, FMIPA UNPATTI Ambon

Pasar makanan dan minuman halal dunia terus meningkat secara signifikan. Menurut “ the state of global Islamic economy “ belanja pangan halal tahun 2015 sebesar 1,173 milyard US dollar atau sekitar 16,6 % dari belanja pangan dunia. Diperkirakan pada tahun 2021 akan meningkat menjadi 1, 914 milyard US dollar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang beragama Islam, perkembangan Iptek yang luar biasa cepatnya di abad ini termasuk bidang teknologi pangan dan kemudahan komunikasi dan transportasi sehingga dapat mempercepat dan memudahkan pergerakan barang dan jasa antar Negara. Jumlah penduduk dunia yang beragama Islam sejumlah 1,8 milyard di tahun 2012 dan diproyeksikan mencapai 2,2 milyard jiwa di tahun 2030.

Bagi seorang muslim mengkonsumsi dan menggunakan barang halal adalah perintah agama (Halalan Thayiban) seperti tertulis dalam Al Qur’an. Oleh karenanya pasar makanan dan minuman halal diperkirakan akan terus meningkat dimasa akan datang. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia untuk terus mengembangkan industry halal demi kepentingan melindungi rakyatnya dalam mengkonsumsi pangan haram sekaligus sebagai peluang bisnis. Sebagai peluang bisnis karena nilai ekonomi pasar pangan halal begitu besar.

Menurut laporan OIC, Indonesia saat ini menempati urutan peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sector makanan dan minuman yaitu sebesar 155 miliar US dollar per tahun. Jika saja kita mampu mengembangkan industry pangan halal dengan baik maka devisa yang dapat kita peroleh akan sangat besar, makin banyak lapangan kerja yang tercipta dan menurunnya tingkat pengangguran serta kemiskinan. Indonesia tidak sendirian, banyak Negara Negara anggota konfrensi Islam (OKI ) juga tercatat sebagai Negara pengimport produk pangan halal yang berasal dari Negara-negara yang penduduk mayoritasnya non muslim seperti Brasil, Argentina, Meksiko, India, Perancis, Thailand, Vietnam dan Jepang.

Komoditas produk pangan halal yang diimport berupa hewan, sayur dan buah serta produk makanan dan minuman olahan. Brasil diketahui merupakan Negara pengeksport pangan halal terbesar, diikuti India, Argentina, Rusia dan Prancis. Negara Negara tersebut terus mengembangkan industry halal. Mereka melihat potensi pasar halal yang sangat besar dan ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, bahkan Indonesia menjadi rebutan sasaran pasar halal karena jumlah umat muslimnya yang banyak.

Beralihnya Indonesia sebagai konsumen produk pangan halal menjadi produsen pangan halal memungkinkan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan halal dalam negeri sekaligus kemungkinan eksport ke Negara Negara anggota OKI seperti Negara Negara Arab, Turki, Pakistan dan lainnya. Pemasaran produk halal tersebut diperkirakan lebih mudah karena pesaing-pesaing produk halal relative sedikit dan adanya “trust” kehalalan produk dari sesama anggota OKI. Peluang Indonesia dalam membangun industry halal sangatlah mungkin mengingat tersedianya bahan halal di hampir semua pulau di Indonesia, beragamnya budaya dan olahan makanan dan minuman khas daerah serta praktek produksi halal yang sudah membudaya.

Jarak yang jauh antara Negara konsumen dan produsen halal bukan lagi menjadi halangan untuk membangun kerjasama perdagangan antar Negara. Di era Industri 4.0, semua Negara terhubung satu dengan lainnya, dimana dunia sudah bagaikan kampung kecil. Hal ini merupakan peluang untuk mengembangkan perdagangan produk halal dengan semua Negara terutama sesama anggota OKI. Pengembangan industry halal diperkuat dengan regulasi undang-undang 33 tahun 2014 yang mewajibkan semua produk makanan dan minuman yang diperdagangkan dan diperjual belikan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal. Hal ini berarti sertifikasi halal tidak hanya dapat digunakan untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan agama, namun lebih jauh dapat digunakan untuk memproteksi pasar dalam negeri dari gempuran produk-produk asing.

Jika selama ini beberapa Negara seperti Negara-negara Eropa dan Amerika melakukan kebijakan proteksi terhadap komoditi eksport kita seperti batu bara dan minyak sawit (CPO) dengan alasan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, maka ke depan dalam rangka perlindungan terhadap industry makanan dan minuman di tanah air tidak ada salahnya kita menggunakan kebijakan sertifikasi halal sebagai bagian dari kebijakan proteksi. Tantangan terhadap pengembangan industry halal di Indonesia antara lain regulasi turunan dari UU 33 tahun 2014, koordinasi antar kementrian dan tentunya kesepakatan antar Negara-negara anggota OKI terhadap standar kehalalan produk yang diakui secara Internasional. Semoga !

------------
------ ======================

Berita Populer

To Top