I Like MONDAY

Perang Dingin

DI tengah derasnya informasi, peran bagian Kehumasan Pemda tentu menjadi penting. Itulah mengapa seorang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kahumas) sering dijuluki sebagai “mata” dan “telinga”-nya seorang kepala daerah.

Begitu strategisnya jabatan itu. Begitu pentingnya jabatan tersebut. Ia menjadi tulang punggung untuk meluruskan atau membetulkan ataupun mengklarifikasi jika ada informasi yang keliru.

Kita pernah punya Kahumas Pemrov Maluku namanya Pak John Tamtelahitu. Di masa kepemimpinan gubernur Pak Akib Latuconsina ia begitu cakap menjadi jurubicara dari seorang gubernur. Begitu ada misinformasi yang keliru dan harus dibetulkan Pak John langsung tampil menjelaskan ke publik tentu melalui wartawan.

Kita juga punya Pak Arie Sahetapy, Pak Cak Saimima, Ibu Mery Maail, dan Michael Rumadjak. Idom dito. Sama saja. Mereka benar-benar menjadi juru bicara yang handal. Fungsi dan peran Kehumasan dijalankan sesuai tupoksinya.

Mereka menjadi “jembatan” untuk menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah. Bahkan dengan kemampuan komunikasi yang kapabel mereka bisa menjelaskan secara detail pokok-pokok masalah yang menjadi perhatian publik.

Beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini yang kerap memicu “perang dingin” antara seorang kepala daerah dengan wakilnya di beberapa tempat sangat mungkin karena sarana untuk menghubungkan guna meredam “perang dingin” itu tak berjalan efektif.

Mereka yang duduk di staf ahli atau penasehat bahkan Kehumasan seharusnya bisa memainkan peran tersebut untuk menjembatani agar “perang dingin” tidak melebar.

Dalam konteks ini, kita tentu memahami sikap kecewa seorang Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang geram melihat kinerja Biro Humas dan Protokol yang dinilai tidak profesional terkait namanya tidak disebutkan dalam berbagai moment yang dihadiri gubernur dan wakil gubernur karena dalam sambutan gubernur tak pernah tertulis nama wakil gubernur. Seperti saat peresmian Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. J. Leimena, Rabu (16/10), yang dihadiri langsung oleh kedua petinggi di daerah Seribu Pulau itu.

Bahkan, dalam kasus terbaru soal penilaian Ombudsman Maluku yang dipimpin Hasan Slamat yang menilai soal kinerja gubernur yang malas ke kantor. Lagi-lagi begitu berita dan isunya sudah menyebar di medsos seketika kita belum temukan adanya respon atau jawaban pihak Pemda Provinsi.

Inilah yang memicu anggapan di masyarakat jika hubungan kedua pasangan yang dalam Pilgub lalu memilih tagline BAILEO itu sudah tidak harmonis lagi.

“Perang dingin” pejabat daerah semacam ini banyak kita temukan. Beberapa waktu lalu kita juga pernah menyaksikan ada seorang wakil bupati di Sumatera harus “pisah ranjang” dengan sang bupati karena sama-sama maju bertarung di Pilkada. Untuk meredam langkah bupati sang wakil harus membuat “buku putih” menuliskan trade record bernada negatif terhadap sang bupati.

Kita juga pernah menjumpai di Maluku ada wakil walikota harus berseberangan jalan dengan sang walikota hanya karena soal balas budi proyek yang tak bisa ditunaikan kepada tim sukses yang telah berdarah-darah memenangkan Pilwakot. Kemesrahan mereka hanya mampu bertahan di tahun pertama. Di tahun kedua dan seterusnya terjadi “perang dingin”.

Dulu, kita juga pernah punya pengalaman ada seorang wakil gubernur (wagub) harus membanting map di hadapan sang gubernur hanya karena pembagian proyek yang tak merata. Sang wagub kecewa karena tidak kebagian jatah proyek.

Perang dingin tidak saja soal proyek. Soal baliho pun harus menjadi masalah. Hanya karena ingin populer di masyarakat ada yang harus rela gambarnya tak ingin berdampingan. Mereka pun membuat baliho masing-masing tanpa pasangan.

Janji-janji politik yang tak dipenuhi hingga ancaman pecah kongsi itu memicu terjadinya “perang terbuka”. Meminjam istilah Pak Dahlan Iskan — mereka tak lagi berperang di balik “selimut” tapi secara terang-terangan sudah “berperang” di atas “ranjang”.

Inilah fakta yang membenarkan sebuah asumsi bahwa 90 persen hubungan kepala daerah dengan sang wakil di tanah air lebih banyak bercerai karena perselingkuhan politik yang dilakukan di atas “ranjang” itu.

Untuk meredam agar “perang dingin” tidak melebar kita butuhkan peran seorang Kahumas yang benar-benar menjadi “mata”, “telinga”, dan corong bagi seorang kepala daerah untuk membantu menyosialisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kepala daerah untuk kepentingan bagi kemaslahatan. Bukan kepentingan yang memicu “perang dingin” yang berkepanjangan. (*)

------ ======================

Berita Populer

To Top