NEWS UPDATE

Tak Ada Visi Baileo di KUA-PPAS 2020

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mengkiritisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasalnya, program-program yang dirancang tidak mencerminkan visi-misi Gubernur Maluku dan pasangannya, Barnabas Orno dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah maupun Rencana Pembangunan Nasional yang dicetus Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson R. Attapary mengatakan, program-program yang diajukan OPD lebih banyak yang mengulang program-program di tahun sebelumnya. Tidak ada terobosan baru.

Padahal keinginan besar pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno yang dikenal dengan sebutan Baileo, juga visi Jokowi sebagai Presiden adalah pengurangan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Harus turun signifikan di lima tahun mendatang. Caranya meletakan aspek peningkatan sumber daya manusia menjadi utama, kemudian pembangunan infrastruktur dan ekonomi. “Kalau kita baca dokumen KUA-PPAS, arah kebijakannya belum secara sistematis. Kegiatan masih rutinitas, mengulangi tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada inovasi, untuk mendorong pengurangan angka kemiskinan maupun pengangguran,” beber Tahaparry kepada Rakyat Maluku, Senin 25 November 2019.

Politisi asal Fraksi PDIP itu mencontohkan kegiatan yang diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kepada Komisi IV. Dalam dokumen KUA-PPAS, sama sekali tidak terlihat adanya kegiatan untuk meningkatkan atau menyiapkan mutu sumber daya manusia (SDM) Maluku. “Kalau kita bicara peningkatan mutu SDM, maka ada pada bagaimana peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana, kemudian akses masyarakat miskin untuk fasilitas pendidikan. Ini tidak terlihat. Bahkan beasiswa yang disediakan untuk kalangan miskin sangat kecil,” ujar Attapary.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan menambahkan, anggaran beasiswa bagi siswa miskin perlu diperbesar karena beasiswa miskin menjadi prioritas pada pendidikan menengah. “Komisi IV mendorong peningkatan anggaran serta target beasiswa bagi siswa miskin SMA sejumlah Rp1.208.333.333.33 untuk target 1000 siswa miskin di 11 kabupaten/kota,” ungkap Ruslan.

Mantan Anggota DPRD Maluku Tengah itu juga mengaku, dalam KUA-PPAS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bahkan belum mampu untuk menghadirkan amanat undang-undang terkait dengan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD Maluku. “Ketidakmampuan ini menyebankan mutu pendidikan Maluku belum bergerak naik secraa signifikan,” kata Hurasan.

Selain itu, proses perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mestinya merujuk pada azsas perimbangan dengan parameter kewilayahan. Program seleksi calon kepala sekolah SMA, sesuai dengan kesepakatan dengan komisi IV, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan 250 orang di tahun 2020, ternyata di dalam PPAS hanya terdapat terget 80 orang. “Makanya, komisi merekomendasikan untuk penambahan target seleksi calon kepala sekolah SMA,SMK dan SLB sebanyak 1590 orang,” tegas Ruslan.

Sementara untuk problem kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga dinilai tidak fokus untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang generasi sehat/generasi masa depan. Sesuai gambaran di RPJMD 2019-2024. “Pada PPAS Dinas Kesehatan, terutama kegiatan penguatan kabupaten/kota untuk mengatasi angka kematian ibu, angka kematian neonatus, stunting, turberculosis dan imunisasi dasar, itu tidak tergambar,” beber Ruslan.

Komisi IV juga memandang harus ada alokasi anggaran pada PPAS dan APBD 2020 Tahun Anggaran 2020 untuk penyelidikan epidemology dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah. Pasalnya, apabila alokasi anggaran tidak tersedia maka provinsi Maluku bisa dikenakan pinalti dan kepala daerah akan diberi sanksi,” ungkap Ruslan sembari menyebut angka yang diusulkan Komisi IV berjumlah Rp400. juta. (ARI)

------------
------ ======================

Berita Populer

To Top