--
NEWS UPDATE

Kejati Selamatkan Rp 7,8 M

KANTOR KEJATI MALUKU

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku berhasil menyelamatkan uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara dari tangan koruptor di tahun 2019 sebesar Rp 708.013.114.

Demikian diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku M. Rudy, kepada wartawan, usai upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, di halaman Kantor Kejati Maluku, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut Rudy, seluruh uang tersebut termasuk total uang denda sebesar Rp 450 juta telah disetorkan ke kas negara di wilayah Kejati Maluku.

“Uang pengganti yang sudah disetor ke kas negara di wilayah Kejati Maluku sebesar Rp 708.013.114. Dan uang denda yang disetor baru Rp 450 juta,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, perkembangan kasus korupsi yang sementara ditangani Kejati Maluku di tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, masing-masing sebanyak tiga perkara.

Satu dari tiga perkara yang ditangani di tahap penyelidikan itu, kata Rudy, diantaranya kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2016 dari Kementrian Perhubungan kepada PT. Kalwedo selaku pengelola operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Marsela.

“Mohon maaf kami tidak bisa memberitahukan nama-nama kasus yang masih ditangani di tahap penyelidikan. Namun benar salah satu kasusnya itu KMP Marsela,” tandasnya.

Sementara tiga kasus memasuki tahap penyidikan, lanjut Rudy, yakni; dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Namlea Kabupaten Buru pada PT. PLN Maluku-Maluku Utara (Malut) tahun 2016 sebesar Rp 4. 650.575.600.

Kedua, kasus penjualan dan pembelian surat-surat hutang/ Reverse Repo Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Maluku Utara tahun anggaran 2011 – 2014 sebesar Rp 238,5. Dan ketiga, kasus dugaan korupsi Taman Kota milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebesar Rp 5 miliar lebih yang bersumber APBD tahun 2016.

“Untuk kasus PLTMG Namlea dan kasus Taman Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum ditetapkan tersangkanya. Sedangkan untuk kasus Reverse Repo Obligasi Bank Maluku-Malut sudah ditetapkan dua tersangka, yakni tersangka Idris Rolobessy dan tersangka Izaack Thenu,” jelas Rudy.

Untuk proyek Taman Kota milik Dinas PU Kabupaten KTT itu dikerjakan oleh PT. Intim Arta Nusantara, namun dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan isi kontrak. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimama hasil audit sementara oleh Jaksa Penyidik.

“Dalam kasus ini telah ditemukan lebih dari cukup alat butik, salah satunya kerugian negara yang diakibatkan oleh kontraktor dari PT. Intim Arta Nusantara. Namun, penetapan tersangka akan dilakukan setelah Penyidik menerima hasil audit kerugian negara resmi dari BPKP Perwakilan Muluku,” terang Rudy.

Sedangkan tiga kasus yang sementara ditangani di tahap penuntutan alias dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, pertama, dugaan korupsi proyek pembangunan reklamasi pantai atau Water Front City (WFC) Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kebupaten Buru atas empat tersangka.

Kedua, proyek pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo tahun anggaran 2008-2009 atas tersangka Angganoto Ura selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Jhon Lucky Metubun selaku konsultan pengawas dari CV Intan Jaya Mandiri, dan Amir Gaos Latuconsina selaku pelaksana proyek yang menggunakan bendera PT. Reminal Utama Sakti.

Ketiga, kasus korupsi pengadaan Speed Boat pada Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut) tahun anggaran 2016 atas terdakwa Zadrach Ayal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Direktur CV. Damas Jaya, Achmad Mirzah Malaka alias Aming selaku rekanan.

“Tentunya kami berharap seluruh penanganan kasus, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dapat segera selesai, sehingga kami bisa fokus menangani kasus-kasus lainnya,” tutup Rudy. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top