" >Masuk RPJMN 102 KM Jalan Lingkar Kei Besar – Rakyat Maluku
KABUPATEN MALRA

Masuk RPJMN 102 KM Jalan Lingkar Kei Besar

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Perjuangan Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun untuk pembangunan jalan lingkar Kei Besar membuahkan hasil. Pemerintah pusat akhirnya memasukkan jalan lingkar sepanjang 102 kilometer (KM) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Masuknya jalan lingkar dalam RPJMN itu disampaikan langsung Bupati Malra, M Thaher Hanubun usai mengikuti Paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Malra di Langgur, Sabtu 14 Desember.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh masyarakat Malra, lebih khusus anak-anak muda yang ada di Jakarta, karena atas bantuannya sehingga pada pra RPJMN sudah ditentukan 102 kilometer untuk jalan lingkar atau Trans Kei Besar,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Bupati, bila tak ada aral Senin, 16 Desember hari ini, dia akan mengikuti rapat RPJMN itu di Istana Negara, Jakarta. “Saya akan hadir di istana untuk mengikuti RPJMN tersebut, semoga saja tidak ada perubahan,” tambahnya.

Thaher optimis, jalan trans atau lingkar Kei Besar ini kelak menjadi jalan kebanggaan masyarakat Malra. Sebab, yang dialokasikan pemerintah pusat bukan jalan trans Maluku, tetapi jalan trans Kei Besar. “Ini sesuatu yang luar biasa, karena bukan lagi Trans Maluku, tetapi Trans Kei Besar,” tambahnya.

Sebelumnya, untuk pembangunan jalan lingkar dan sejumlah infrastruktur di Kei Besar, Pemkab Malra berencana meminjam sebesar Rp250 miliar dari PT SMI. Nah, kata Thaher, dengan dimasukkan jalan lingkar ke RPJMN, otomatis mengurangi beban pemkab untuk membangun daerah tersebut. Dengan demikian, jumlah pinjaman yang direncanakan sebesar Rp250 miliar, tentu bakal dikurangi.

“Jika jalan Trans Kei Besar 102 kilometer itu teratasi, maka pinjaman ke PT SMI tetap berlanjut, tetapi jumlah pinjamannya akan kita kurangi di bawah Rp 200 miliar, dan pengembaliannya dalam tiga tahap,” jelasnya.

Terkait informasi pencoretan pinjaman pada PT SMI, Thaher menyatakan hal itu tidak benar. Pinjaman tidak dicoret tetapi disesuaikan karena sementara menunggu rekomendasi dari Mendagri. “Jika rekomendasi sudah turun, maka pengajuan pinjaman akan kita masukkan kembali karena sudah ditetapkan oleh DPRD Malra sebelumnya,” tambah Hanubun.

Pihak PT SMI juga sudah turun untuk meninjau lokasi dengan mengunjungi Kei Besar untuk melihat realita pembangunan di wilayah tersebut, terutama terkait kebutuhan dasar masyarakat yakni infrastruktur jalan dan lainnya. Dengan demikian, pinjaman yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. (JSU)

------------
------ ======================

Berita Populer

To Top