OPINI

Menteri BUMN Harus Serius Menyelamatkan Aset Pertamina

Oleh : Salamuddin Daeng

SALAH satu tugas besar menteri BUMN adalah menyelamatkan dan menjaga aset aset BUMN jangan sampai hilang. Selama banyak kasus hilangnya aset BUMN terjadi melalui jual beli aset, melalui regulasi resmi, maupun melalui cara cara ilegal. Hilangnya aset aset BUMN seringkali kurang menjadi perhatian pemerintah khususnya menteri BUMN. pemerintah seringkali hanya terfokus pada keuntungan BUMN pada setoran yang diberikan kepada pemerintah.

Salah satu BUMN terbesar di tanah air yang harus menjadi perhatian menteri BUMN adalah pertamina. Mengingat dalam hal aset pertamina adalah perusahan yang sangat kaya. Memiliki aset yang sangat luas dan beragam, tidak hanya aset yag berkaitan langsung dengan eksploitasi migas, namun juga infrastruktur pendukungnya, mulai dari tanah, infrastruktur jalan, jembatan, pembangkit listrik, telekomonikasi, perumahan, rumah sakit, perhotelan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Aset ini tentu diminati oleh banyak pihak untuk diambil alih baik secara legal maupun ilegal. Itulah yang sering terjadi selama ini.

Salah satu kasus yang baru baru ini mengancam eksistensi aset Pertamina adalah kasus aset berupa Jalan Hauling di Kabupaten Barito Timur (Bartim) Kalimantan Tengah. Aset infrastruktur jalan milik Pertamina terancam berpindah tangan kepada pihak lain. Padahal aset ini memiliki fungsi yang sangat berharga bagi pertamina.

Pemerintah Propinsi Kalteng dalam pernyataan resmi di berbagai media secara eksplisit menyatakan bahwa jalan Hauling adalah aset eks Pertamina. Padahal aset itu bukan eks pertamina tapi masih dalam penguasaan hak pakai Pertamina dan sekarang dikelola patra jasa. Pemerintah daerah ini menyatakan akan menghadap menteri BUMN untuk mendapatkan penyelesaian atas aset tersebut. Tampaknya Pemerintah daerah sangat berminat terhadap aset jalan sepanjang 60 km ini. Salah satu alasannya adalah Jalan tersebut berada didalam kawasan hutan.

Pihak Pertamina sendiri telah memasang portal di jalan Hauling, dikarenakan ada indikasi bahwa jalan tersebut dikelola secara ilegal oleh sebuah perusahaan tambang batubara. Perusahaan tesebut memanfaatkan jalan tersebut untuk mendukung kegiatan pertambangan batubara dan konon juga menyewakakan lahan tersebut kepada pihak penambang batubara lainnya. Tindakan pemasangan Portal di jalan Hauling ini ditentang oleh pemerintah daerah.

Pihak pemerintah daerah Kalteng mengancam akan menghadap ke menteri BUMN. Besar kemungkinan mereka akan meminta kepada menteri BUMN untuk dapat memgambil alih jalan Hauling tersebut. Bersama pemerintah daerah ada perusahaan swasta yang ikut menggugat kepemilikan Pertamina atas aset jalan tersebut. Dengan kewenangan yang dimiliki pemda provinsi dan dengan alasan bahwa aset sebagian berada di kawasan hutan sepanjang 12 km, sangat terbuka kemungkinan aset ini bisa lepas dari Pertamina dan selanjutnya berpindah ke tangan pemerintah daerah dan pihak swasta.

Menteri BUMN harus memastikan bahwa jalan yang dibangun dengan uang pertamina tidak dapat berpindah tangan kepada pemda atau swasta tanpa alasan yang jelas. Pihak pertamina juga harus bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara aset aset yang dimilikinya. Jika pemerintah daerah hendak mengambil alih aset aset pertamina maka harus menggunakan mekanisme hubungan antara pemerintah dan BUMN. Tidak boleh mengambil alih begitu saja. Karena tindakan menghilangkan aset perusahaan BUMN adalah tindakan korupsi. Menteri BUMN tentu tidak boleh mentolerir hal semacam itu. Karena akan menjadi preseden di masa mendatang. Jika itu terjadi maka aset pertamina akan dipreteli satu per satu.(*)

------ ======================

Berita Populer

To Top