I Like MONDAY

Menyikapi Perbedaan

SEOLAH tak ada hentinya persoalan kegaduhan yang menimpa bangsa ini. Dari polemik soal perbandingan peran mantan presiden Soekarno di abad ke-20 dan sosok Nabi Muhammad oleh Sukmawati hingga yang terbaru oleh Gus Muwafiq yang menyoal Nabi Muhammad di masa kecil.

Sebelumnya, kita juga pernah disuguhi wacana soal radikalisme, celana cingkrang hingga cadar. Wacana ini seperti yang kita tahu telah diwacanakan oleh Menag RI Jenderal TNI Fachrul Razi.

Bahkan ada wacana yang cukup mengagetkan kita terkait adanya upaya menyebarkan orang untuk memata-matai yang melakukan ujaran kebencian di mesjid. Tak heran muncul opini diluar sana jika kemudian masjid seolah-olah diidentikkan dengan tempat penyebar ujaran kebencian.

Apakah demikian bahayanya masjid sebagai tempat penyebar ujaran kebencian dibanding kriminalitas, korupsi, dan narkoba yang merajalela? Sedemikian parakah cadar dan celana cingkrang dibanding dengan penggunaan rok mini, misalnya?

Wacana atau gagasan semacam itu akan mengundang polemik berkepanjangan bila tidak mengikuti rasa keadilan di masyarakat, tentu. Bahkan tak jarang memunculkan ketegangan bila kita tidak sikapi secara dewasa. Dan, bukan tidak mungkin pula bisa menimbulkan benturan karena adanya sikap pro dan kontra di arus bawah.

Apapun wacana yang disampaikan seharusnya kita perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Kita semua tentu tak ingin polemik semacam itu terus berlanjut dengan pola dan motifnya yang berbeda sehingga harus menghabiskan energi kita.

Terlalu banyak pekerjaan rumah yang dihadapi oleh rakyat di tengah tekanan hidup yang kian berat. Mestinya sebagai aparatur pemerintah mereka berkewajiban menjaga dan melindungi rakyat dan tidak perlu dibebani oleh hal-hal yang tidak produktif.

Sudah beberapa tahun terakhir persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan yang menyerempet ke masalah SARA nyaris terus berputar. Dari persoalan satu belum selesai muncul lagi persoalan lain. Dari kasus penistaan agama yang memaksa jutaan orang harus berdemo, kasus persekusi terhadap ulama oleh orang gila hingga persoalan anjing masuk masjid.

Beragam kasus itu muncul bersamaan dipicu oleh kegaduhan politik nasional. Paling tidak, sejak Pilgub DKI Jakarta 2016 hingga Pilpres 2019 lalu kasus-kasus semacam itu seolah muncul bersamaan.

Uniknya, meskipun Pilpres sudah usai dan elite utama yang menjadi ajang “pertengkaran” antara kubu Capres Jokowi-Prabowo sudah berangkulan ditandai dengan masuknya Prabowo menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju suasana kegaduhan belum juga membaik. Belum juga move on.

Wacana seputar radikalisme, intoleransi, kebhinekaan, cadar, dan celana cingkrang, itu seolah memberi isyarat bahwa persoalan hubungan antara negara dan kelompok-kelompok Islam yang selama ini mendominasi gerakan politik di tanah air belum selesai.

Akibat kegaduhan itu memaksa masyarakat sedemikian terpolarisasi dan tersegregasi dari pusat hingga daerah. Bahkan sejak Pilpres 2019 sempat muncul wacana ada daerah yang meminta referendum segala.

Ini pula memunculkan “sentimen” antarkelompok dan aliran ideologi politik. Karena berbeda pilihan politik hingga menyerempet pula pada pemetaan masyarakat berdasarkan keyakinan kelompok.

Di tengah kondisi semacam itu sebagai warga negara yang baik kita tentu harus bersikap waspada jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja membuat skenario berbau SARA melalui tangan-tangan tersembunyi (invisble hand) dengan pola-pola provokasi dan motif yang berbeda untuk membenturkan antarsesama anak bangsa hingga memancing kemarahan dan berujung pada aksi saling membalas.

Menyikapi perbedaan itu, kepada semua pihak kita tentu harus menahan diri dan hadap diri. Kepada pejabat pemerintah sebelum mewacanakan sesuatu harus lebih dulu mempertimbangkan maslahatnya untuk kepentingan masyarakat.

Berikan pemikiran dan wacana untuk mendorong mereka dapat meningkatkan produktifitas, bukan sebaliknya dibebani pekerjaan yang berujung pada rasa saling curiga dan berbenturan antarsesama.(*)

------ ======================

Berita Populer

To Top