I Like MONDAY

Proxy War

SEJAK abad ke-16, Maluku sesungguhnya telah menjadi tempat pergumulan dunia barat. Sebagai pusat perdagangan, Maluku dalam hal ini Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo telah menjadi pilar penting dari arena proxy war oleh Spanyol, Portugis, dan menyusul Belanda.

Penguasaan pundi-pundi ekonomi sejak zaman itu telah membuat Maluku yang lebih dikenal sebagai Jazirah Al-Muluk telah menjadi wilayah periphery. Sebuah wilayah yang telah menjadi bancakan para pemodal tidak saja soal perikanan terutama ikan tapi juga hasil bumi lainnya seperti migas. Sejak itu Maluku menjadi wilayah pinggiran.

Jika saat ini kita kerab meributkan soal kemiskinan di Maluku tentu itu bukan hal baru. Sebab, bila yang dimaksudkan adalah kemiskinan absolut dari dulu hingga kini — kita belum pernah mendengar ada busung lapar secara massal di Maluku akibat kelangkaan pangan.

Sebaliknya, bila yang dimaksudkan adalah kemiskinan struktural akibat kebijakan politik yang tidak memihak ke Maluku bisa jadi ada benarnya. Sebab, dari zaman rezim dulu Maluku telah termarginalkan secara ekonomi walaupun sesungguhnya kita sering berkoar-koar menganggap Maluku sebagai lumbung ikan.

Sebagai wilayah yang kaya atas kekayaan alam.

Kita bangga sebagai provinsi kedelapan yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia tapi faktanya kita masuk sebagai salah satu provinsi termiskin di Tanah Air di tengah kekayaan alamnya yang melimpah.

Dibilang lumbung ikan tapi tak punya pabrik pengalengan ikan karena tidak ada upaya membangun industri perikanan yang representatif.

Yang terjadi justeru ikannya dicuri lalu hasilnya dibawa kabur dan dinikmati oleh para pemodal asing.

Perjuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat bahwa Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) telah dengan susah payah diperjuangkan dan hingga kini hanya jalan di tempat. Padahal, jika kita punya pabrik pangalengan ikan dan regulasi lainnya terkait ekspor ikan diawasi secara ketat maka tak ada yang kurang untuk Maluku.

Kita sependapat adanya moratorium atas penanganan kapal ikan asing ilegal di Maluku yang pernah diterapkan Menteri Perikanan dan Kelautan Pudji Astuti beberapa waktu lalu tapi keputusan itu haruslah diikuti oleh solusi yang tepat agar tidak berdampak pada pengangguran.

Kebijakan politik melalui aturan atau regulasi yang tidak berpihak kepada daerah inilah menimbulkan apa yang disebutkan dengan kemiskinan struktural di tengah kekayaan alamnya yang kaya itu.

Ibarat pepatah: “Ayam mati di lumbung padi”.

Dampak regulasi menyangkut moratorium yang telah menimbulkan ratusan nelayan ikan menjadi pengangguran membuktikan hal itu.

Selama ini kita lebih cenderung “berkelahi” pada soal-soal wacana padahal akar masalah yang terjadi sesungguhnya akibat keputusan pemerintah pusat yang selama ini tidak memihak ke Maluku.

Contoh lain kita melihat soal terbaru menyangkut Blok Masela di Maluku Barat Daya (MBD), misalnya. Belum beroperasi saja antarelite di pemerintahan di pusat sudah berkelahi.

Ada menteri menginginkan pengoperasian gas alam cair terbesar kedua di dunia setelah Qatar, Timur Tengah, itu dikelola di darat. Sementera menteri yang satunya lagi menginginkan adanya pengoperasian di laut.

Kedua pendapat itu boleh jadi mewakili masing-masing kepentingan para pemodal. Anehnya, kita di Maluku kemudian digiring oleh masing-masing elite seolah-olah untuk mendukung dua kepentingan berbeda tersebut.
Demikian pula polemik soal PI 10% yang harus dimiliki Maluku sebagai bagian dari kepemilikan sumber daya gas.

Bertolak pada sejarah, sebagai pelanjut generasi Maluku, kita tentu bersyukur memiliki pahlawan Sultan Baabullah dan Sultan Nuku yang telah berhasil membebaskan Maluku dari arena proxy war oleh Spanyol, Portugis, dan Belanda itu.

Tugas kita saat ini adalah melanjutkan semangat para pendahulu dari ancaman yang berusaha memarginalkan agar Maluku menjadi wilayah periphery melalui pola-pola kebijakan yang tidak memihak kepada kepentingan daerah.

Di sini peran sebagai elite dan rakyat yang mendiami wilayah ini harus mendorong dan mengkritisi agar pemerintah pusat harus benar-benar memperhatikan kepentingan daerah yakni melalui sebuah kebijakan yang berpihak ke Maluku. Yakni sebuah kebijakan politik yang tidak memiskinkan rakyatnya dari kekayaan alam yang kaya raya tersebut.

Di sini kita butuhkan seorang pemimpin dan para elite politik di Maluku untuk berani “melawan” guna membebaskan Maluku dari kemiskinan struktural di tengah gempuran dan bancakan pihak asing yang “sengaja” untuk menguasai kekayaan alam kita yang dibungkus lewat aturan melalui tangan-tangan para cukong atau tangan-tangan oknum elite di tengah ancaman proxy war itu.(*)

------ ======================

Berita Populer

To Top