NEWS UPDATE

Sertifikat Prona di Desa Kabauw Bermasalah

ILUSTRASI

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,– Acara pembagian sertifikat tanah yang merupakan program nasional di Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ricuh. Para pemilik dati protes. Dalam pelaksanaan pembagian sertifikat prona tanah tersebut, para petugas pertanahan dan staf desa mendapat tantangan keras dari pihak ahli waris pemilik dati, karena penerbitan sertifikat tidak melalui cara yang sebenarnya.

Seharusnya penerbitan sertifikat prona adalah di atas tanah yang sudah sah dan jelas kepemilikannya, atau pemiliknya harus jelas berdasarkan bukti surat-surat kepemilikan tanah. “Kalau tanah itu milik orang lain, maka terlebih dahulu harus ada surat keterangan pelepasan hak dari pemilik tanah. Mereka mengukur tanah secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan tiba-tiba sertifikat diterbitkan dan dibagi-bagi,” kata Ahli Waris Pemilik Dati Wainama M. Saleh Karepesina, dalam rilisnya kepada Rakyat Maluku, Senin 2 Desember 2019.

Acara pembagian yang berakhir ketegangan itu terjadi Kamis 28 November 2019, waktu itu perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malteng bersama staf Desa Kabuw membagi-bagikan sertifikat prona kepada masyarakat Kabauw yang berdomisili diatas kampung Desa Kabauw. Lahanan tersebut adalah tanah Dati milik marga Karepesina (Susu) atas nama She Alam Karepesina, yakni Dati Wainama.

Hal ini menimbulkan pertengkaran di masyarakat terutama dari ahli waris pemilik dati dengan masyarakat yang mendapatkan sertifikat. “Mereka, para aparatur desa dan petugas pertanahan Malteng masing-masing saling menyalahkan yakni menghindar dari tuduhan-tuduhan ahli waris pemilik dati,” ungkapnya.

Menurut Karepesina, sebelum menerbitkan sertifikat, seharusnya BPN terlebih dulu meminta data dari kepala desa atau perangkat desa untuk menginformasikan batas-batas wilayah/tanah desa dan statusnya, sehingga penerbitan sertifikat prona tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik dan keresahan di tengah masyarakat, terutama ahli waris pemilik dati.

Sebagai contoh, ketika pemerintah Kabupaten Malteng membeli tanah untuk membangun dermaga fery dan sekolah SMP di Waenana dilakukan secara baik sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan konflik dari pihak manapun, termasuk ahli waris. “Karena itu, sebagai hali waris pemilik dati yang sah sesuai bukti-bukti kepemilikan dati, kami meminta kepada BPM Malteng untuk menarik kembali serfitikat yang telah dibagi-bagikan tanpa mekanisme yang jelas untuk menghindari dan meredam rasa permusuhan serta perpecahan dalam masyarakat, terutama antara ahli waris dan masyarakat yang mendapat sertifikat,” kata Karapesina.

Karapesina menegaskan, kasus ini akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak yang sama-sama tidak diinginkan. Mengingar wilayah itu bukan tanpa pemilik atau bukan tanah tak bertuan, tetapi ada pemiliknya sesuai dengan bukti-bukti suarat kepemilik. “Pertanyaan adalah, apa dasar hukum BPN untuk menerbitkan sertifikat? Kan harus ada bukti-bukti kepemilikan sah atas tanah baru bisa dibuatkan sertifikat. Kami menduga ada persekongkolan, ada kong kali kong antara BPN dan perangkat desa, atau bisa juga ada pemalsuan dokumen kepemilikan sehingga sertifikat bisa terbit,” duganya. (ARI)

------ ======================

Berita Populer

To Top