I Like MONDAY

UIGHUR

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

Persis setahun yang lalu di bulan yang sama isu soal pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Uighur, ibukota Provinsi Xianjiang, Cina, mengemuka.

Tahun ini isu itu kembali menyeruak.

Begitu kerasnya reaksi masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Cina atas wilayah berpenduduk 22,8 juta jiwa yang didominasi 90 persen muslim itu membuat Dubes Cina untuk Indonesia Xiao Qian bergeming, Jumat, (28/12/18).

Dalam kunjungannya ke Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, yang diterima Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat itu, Dubes Xiao Qian mengemukakan memanasnya isu pelanggaran HAM di Uighur ini tak lepas dari sikap beberapa negara Barat melalui medianya yang mengambil posisi tidak adil.

Xiao mengakui, Cina tidak pernah menjajah dan menduduki negara Islam. “Cina menghormati kebebasan beragama sesuai dengan jaminan undang-undang Cina. Islam adalah salah satu agama yang diakui oleh Cina selain Kristen, Katolik, Taoisme dan Buddhisme.
Cina juga tegas mendukung perjuangan Palestina. Xianjiang itu terbuka. Tahun lalu ada 100 juta wisatawan berkunjung,” ujar Xiao Qian.

Lalu, bagaimana kamp yang dituduhkan itu? “Selama ini kamp tersebut adalah tempat pelatihan vokasi berbagai macam keterampilan wira usaha di samping pelajaran bahasa Mandarin yang bersifat sukarela dan profesional,” katanya.

Apapun alasan yang disampaikan Dubes Xiao Qian ini, dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Cina terhadap Uighur tentu harus dikecam. Tapi, kita juga jangan lupa bahwa Uighur adalah salah satu jalur strategis di kawasan Cina daratan itu.

Selain memiliki potensi sumber daya minyak, Uighur oleh Direktur Global Future Institute Hendrajit merupakan staging point jalur sutra yang menjadi incaran negara-negara adikuasa dan menjadi senjata geopolitik Cina.

Uighur sendiri sebagaimana yang sudah banyak ditulis oleh pemerintah Cina pada 1949 secara resmi mengklaim Xianjiang sebagai wilayahnya dengan status otonom bernama Daerah Otonomi Uighur Xianjiang (XUAR).

Diberikan status otonom karena didasari faktor ekonomi Xianjiang yang berada di bagian barat Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan, ini menyimpan cadangan minyak, gas, dan mineral yang cukup besar yang dapat memasok ke 15 provinsi di wilayah utara dan timur Tiongkok melalui jaringan pipa yang terbentang dari barat ke timur.

Xianjiang, tempat di mana muslim Uighur berada adalah bagian penting dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang dicetuskan Cina pada 2013.
Proyek ini dibangun Cina untuk memperluas jaringan ekonominya, dari Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Timur, hingga Mediterania. Xianjiang adalah jantungnya BRI di barat laut Cina.

Pemerintah Cina mengucurkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur.
Tingginya arus pembangunan memicu arus kedatangan pekerja migran ke Xianjiang, khususnya etnis Han, suku terbesar di Cina, hingga kerab memicu ketegangan.

Ketertutupan informasi oleh Cina boleh jadi justru memungkinkan manipulasi bukan saja oleh pemerintah Cina tapi juga oleh agen-agen lokal Xianjiang yang dikendalikan oleh advokator-advokator HAM Barat. “Diajak “memerangi” teror, setelah dia (Tiongkok) melakukan hal itu, lalu di foto dan divideokan, dan di blow up oleh Barat. Jahat sekali ini mainan,” kata Hendrajit.

Sampai di sini kita tentu mewaspadai adanya politisasi HAM. Sinyalemen Dubes Xiao Qian terkait adanya sikap miring oleh sebagian negara Barat melalui medianya tentu patut dicurigai. Sebaliknya, dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Cina atas Uighur tentu juga harus dikecam.

Pengalaman membuktikan, politisasi HAM atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kerab memicu konflik vertikal antara negara dan masyarakat hingga memaksa pihak asing harus campur tangan menyoal soal HAM atas suatu negara.

Kita tentu punya sederet catatan dalam konteks isu-isu pelanggaran HAM. Dalam kerangka kebijakan strategis Cina atas Xianjiang sama seperti Indonesia memandang Aceh dan Papua.

Di sini Cina akan melakukan apa pun guna memastikan integritas wilayah teritorial dalam BRI tetap stabil. Termasuk ketika mereka bersikukuh tak ada pelanggaran HAM di Xianjiang sebagaimana sinyalemen Dubes Cina di hadapan PP Muhammadiyah, itu.

Menyebut nama Uighur tentu mengingatkan saya tentang Cina.
Mengingatkan saya saat Jumatan di Mesjid Lie Pei, Zhanderut, Kota Shanghai, 29 Maret 2013, lalu.

Juga mengingatkan saya tentang Kota Guangzou, kota asal pelaut ulung muslim Cina bernama Laksamana Cheng Ho.

Juga Kota Zozhu dan Kota Hangzhou. Dua kota yang identik dengan perempuan-perempuan cantik hingga kerab dianalogikan dengan ungkapan: “Jika di langit ada surga, di bumi ada Zozhu, dan Hangzhou,” itu.

Begitu juga dengan Tembok Cina. Tembok sepanjang 6.200 Km atau sepanjang jarak Jakarta-Hongkong ini menyimpan sejuta misteri yang oleh Presiden Cina Mao Zedong mengatakan: “Anda belum dianggap sebagai pahlawan sebelum menginjakkan kaki di Tembok Cina,” itu.

Juga yang tak kalah penting yakni sejarah kebesaran perjalanan sahabat dekat yang juga paman Nabi Muhammad SAW bernama Saad Bin Abi Waqas yang dua kali dikirim ke Guangzou untuk menyebarkan Islam di Negeri Tirai Bambu, itu.

Di sana di Bukit Guazou, terdapat makam Abi Waqas. Inilah negeri yang sejak abad ke-7 sudah melakukan kontak bisnis dengan dunia Arab melalui perdagangan yang dikenal dengan nama Jalur Sutra, itu.(*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top