NEWS UPDATE

Ada 3 Kasus Besar di Balik Kematian Jodih

Ilustrasi

*** SEMUA MELIBATKAN BUPATI SBB

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Ternyata, sebelum meninggal secara misterius, Kontributor Rakyat Maluku, Jodih Lumatalale sudah melaporkan tiga kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M Yasin Payapo ke Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pusat di Jakarta.

Laporan itu oleh LIRA pusat bahkan sudah diteruskan kepada kepolisian, Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kepada Rakyat Maluku, Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, Sabtu 11 Januari 2020 mengungkapkan, saat Jodih yang juga Ketua LIRA SBB itu ke Jakarta beberapa waktu lalu, almarhum sempat melaporkan tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati SBB, masing-masing, kasus pemotongan ADD, kasus dugaan gratifikasi terhadap anggota DPRD SBB dan yang terakhir adalah kasus rangkap jabatan Payapo dalam kapasitas sebagai Bupati sekaligus Ketua Yayasan Yasifah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 76 ayat (1) butir C.

”Bung, almarhum itu khan baru saja kembali dari Jakarta dan ternyata berdasrkan informasi dari Wakil Presiden Bidang OKK dan Hukum DPP LSM LIRA, tiga kasus itu sudah dilaporkan ke LIRA pusat dan sudah diteruskan ke kepolisian, Kejagung dan KPK, bahkan katanya sudah mulai berproses. Sayang sekali dia harus meninggal secara misterius seperti itu,” kata Sariwating saat menghubungi koran ini.

Jan juga menambahkan, untuk kaus dugaan gratfikasi yang diduga dilakukan Bupati SBB kepada anggota DPRD setenpat, almarhum bahkan sempat menyerahkan bukti rekaman percakapan dan rekaman video yang akan dijadikan sebagai bukti awal dalam proses penyelidikan.

Sebelum peristiwa meninggalnya, lanjut Sariwating, almarhum juga sempat menelepon dirinya dan mengungkapkan bahwa selain tiga kasus itu, ada kasus besar di salah satu instansi di SBB yang juga akan dilaporkannya untuk diproses.

”Saya sempat tanya kasus apa itu, tapi almarhum tidak kasih tahu. Dia bilang tunggu saja pasti ada kasus yang diproses,” tambah Jan Sariwating.

Jan tidak mau langsung menuding bahwa kematian almarhum Jodih yang secara tiba-tiba dan masih misterius itu ada hubungannya dengan dilaporkannya kasus-kasus korupsi di SBB, karena untuk itu, harus ada bukti-bukti dan keterangan saksi yang menguatkan.

Apa lagi, tidak dilakukan otopsi terhadap jasad almarhum untuk diketahui penyebab kematiannya karena ditolak oleh pihak keluarga. Tapi, yang jelas, kata Jan, tiga kasus yang telah dilapokran almarhum itu akan tetap dikawal oleh LIRA pusat. ”Wapres Bidang OKK dan Hukum LIRA sendiri sudah mengeluarkan statemennya di media bahwa LIRA akan tetap konsern untuk mengawal tiga kasus yang telah dilapokran almarhum, dan itu pasti. Apalagi berdasarkan informasi yang saya terima, baik Kejagung maupun KPK sudah berkordinasi untuk penanganan kasus-kasus tersebut,” ungkap Jan.

Sebelumnya, Wakil Sekjend Perkumpulan Media Online Indonesia, Irham Maulidi mengungkapkan, Jodih sebelumnya sedang intens berkomunikasi dengan dirinya dirinya untuk mengungkap sejumlah kasus korupsi di SBB. “Almarhum memang sedang intens berkoordinasi dengan saya, karena saudara Jodih sedang intens membongkar dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten SBB. Beberapa data bahkan sudah kami kirim ke kepolisian, kejaksaan dan KPK. Jodih selain jurnalis, aktif juga di LIRA,” jelas Irham yang juga adalah Wapres Bidang OKK dan Hukum DPP LSM LIRA.

Untuk diketahui, untuk kasus pemotongan dan ADD oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebelumnya ditangani oleh pihak kepolisian di Polres setempat sejak tahun 2018. Kasu ini sudah bergulir cukup lama namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Belakangan kasus ini seperti raib di telan bumi.

Padahal, menurut pengakuan 93 Kades di SBB, pemotongan ADD sebesar 1,5 persen itu atas perintah Pemkab SBB berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati SBB, M Yasin Payapo. Janji Polres SBB untuk menetapkan tersangka pada akhir Desember 2018 pun tak kunjung ada.

Pihak kejaksaan bahkan ikut disalahkan karena terkatung-katungnya penanganan kasus ini. Akademisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Dr. Hendrik Salmon mengatakan, jika dalam mengusut satu kasus yang tahapannya sudah dilakukan sesuai aturan namun hasil dari masalah itu masih terkatung-katung, itu berarti pengawasan jaksa lemah.

Sementara untuk kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD SBB, hal itu terungkap lewat Hendrik Seriholo, salah satu anggota DPRD SBB, saat penyampaian kata akhir fraksi dalam paripurna laporan pertanggungjwaban APBD tahun 2018.

Dalam rekaman video yang beredar luas saat itu, Hendrik yang sementara berdiri di mimbar DPRD memperlihatkan segepok. Uang itu, oleh Hendrik disebut sebagai hasil “suap” Pemkab SBB.

Kabarnya uang suap itu diberikan kepada semua anggota DPRD guna memuluskan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018. Kasus rangkap jabatan, Bupati SBB M Yasin Payapo, hal ini pernah disuarakan oleh Direktur LIRA Maluku Jan Sariwaring.

Sariwating menyebutkan Yasin Payapo sebagai Bupati SBB dan juga menjabat sebagai ketua pada Yayasan Yasifah telah menabarak Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 76 ayat (1) butir C.

Menurut Jan, rangkap jabatan itu pastinya akan menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mengganggu roda pemerintahan di kabupaten SBB. Jan juga sempat mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, ada alokasi anggaran yang cukup besar untuk yayasan tersebut. Ia mnucurigai pemerintahan Yasin Payapo terkesan hanya fokus pembangunan Yayasan Yasifah sementara masalah urgen lainnya dibiarkan. (ARI)

------ ======================

Berita Populer

To Top