--
NEWS UPDATE

DPRD Minta Indomaret dan Alfamidi Dibatasi

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta agar pembangunan mini market di Kota Ambon baik bagi Indomaret maupun Alfamidi dibatasai. Hal karena masuknya Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon menuai protes dari masyarakata, terutama para pedagang kecil yang ada di Kota Ambon.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan perwakilan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, dan perwakilan pedagang serta kios atas laporan masuk ke DPRD terkait dengan penolakan pembangunan Indomaret dan Alfamidi di Ambon.

Kata Far-far, alasan penolakan Alfamidi dan Indomaret oleh para pedagang kecil di Ambon itu rata-rata atas kekhawatiran mereka karena persaingan yang begitu kuat sehingga masayarakat khususnya pedagang kecil merasa dapat mematikan usaha pedagang kecil di Ambon. “Masyarakat ini khawatir karena mereka tidak mampu bersaing dengan minimarket yang masuk begitu banyak. Artinya, omset Rp10 juta bisa bersaing dengan korporasi,” ujar Far-far, kepada wartawan di Kota Ambon.

Kata dia, pihaknya akan melakukan pengkajian terkait jumlah serta operasional mini market berupa Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon. Sehingga jumlah minimarket tersebut bisa dibatasi. “Kita akan kaji itu, dan juga akan kita batasi agar kalau bisa, jumlah Indomaret itu jangan sampai mencapai 60 unit di Kota Ambon dan Alfamidi hanya sampai 26 saja. Agar masyarakat dan UKM dibiarkan hidup,” terangnya.

Pihaknya juga akan berupaya membangun koordinasi dengan pihak Alfamidi untuk bagaimana bekerjasama dengan UKM yang ada agar bisa sama-sama menjaga usahanya tetap hidup dan berkembang secara baik.
“Kita juga akan melakukan on the spot ke lapangan terkait dampak dari masuknya Indomaret maupu Alfamidi di Kota Ambon terhadap pedagang kecil di Kota Ambon,” tuturnya.

Komisi juga mendorong agar kedepan dibuat satu payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur persoalan tersebut. Agar dapat menjadi pegangan bagi pengusaha yang ada. “Dari Disperindag itu hanya menindaklanjuti proses yang ada. Sebab, ijin usaha itu dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP dan juga Bappeda. Untuk itu kita akan batasi agar tidak lagi ada ijin. Kita juga dorong agar ada Perda yang mengaturnya,” tandasnya. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top