I Like MONDAY

“Dua Kaki”

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

Melihat dan membaca Amerika Serikat (AS) tentu harus memiliki banyak sudut pandang. Sebab, sebagai sebuah negara berdaulat AS tak saja memiliki sebuah wilayah teritorial secara geografis. Tapi sebagai negara adikuasa AS ternyata juga punya kekuasaan yang begitu luas. Seluas wilayah tempat dimana penguasaan sumberdaya alam dan mineral yang dikuasainya.

Ketika melakukan studi jurnalistik selama sebulan yakni September 2007 dan kunjungan ke para politisi di sembilan negara bagian tersebut gambaran saya tentang AS ya seperti itu.

“Memahami AS itu tak boleh menggunakan satu perspektif saja. Secara teritorial AS itu memang berada di benua AS. Tetapi secara geopolitik dan geostrategis AS memiliki “dua kaki”. Kaki yang satu berada di benua bernama AS. Kaki yang lain berada di kawasan tempat dimana asset sumberdaya alam dan hasil bumi menjadi asset AS,” ujar salah satu politisi dari Partai Demokrat di Kota Tampa, Florida, kala itu.

Tak heran untuk menjaga stabilitas kawasan langkah politik luar negeri AS kerab “bersinggungan” dengan kepentingannya bahkan mengundang kontroversi hingga tak luput menimbulkan reaksi secara beragam di semenanjung Arab.

Keputusan Presiden Donald Trump mendrone jenderal berpengaruh Pemimpin Garda Revolusi Iran Jenderal Solaemani 3 Januari 2020 di Bandara Internasional Iraq saat akan menghadiri undangan yang kemudian menjadi martir itu tentu tak bisa menafikan hal itu.

Trump mengaku alasan itu karena AS merasa terganggu dan menuduh Solaemani sebagai otak atas pembunuhan sejumlah tentara AS di Timur Tengah. Karena alasan itu Solaemani merupakan jenderal yang harus dihabisi.

Keputusan Trump ini dinilai banyak pihak sebagai sikap AS yang tidak layak. AS tak pantas melakukan pembunuhan dengan cara sadis seperti itu.

Reaksi dan simpati justeru berdatangan kepada Iran atas kematian jenderal Persia tersebut, karena ia merupakan tokoh penting Iran yang membuat kontra ISIS di Timur Tengah.

Sejak dilantik menjadi presiden, Trump memang kerab menjadi pusat perhatian. Untuk memenuhi janji kampanyenya, misalnya. Ia sempat dituduh rasis hingga memancing amarah dunia Islam setelah dia mengeluarkan statemen untuk menjadikan Jerusalem (Al-Quds) sebagai ibukota Israel.

Sikap Trump menjadikan Jerusalem — tempat suci bagi agama-agama Samawi yakni Yahudi, Kristen, dan Islam– sebagai ibukota membuat masa depan perdamaian di kawasan ini meredup seiring munculnya seruhan jihad yang berkumandang dimana-mana.

Kekhawatiran atas sikap Trump dari Partai Republik itu sesungguhnya jauh hari sudah mengemuka. Sehari setelah ia dilantik sebagai presiden AS, 20 Januari 2017 lalu, banyak pihak meragukan kebijakan politik luar negeri di Timur Tengah akan membaik.

Sikapnya yang intoleran terhadap imigran dan anti Islam selama musim kampanye inilah membuat impian untuk membangun peradaban dunia baru yang adil semakin jauh dari harapan.

Sikap Trump ini tentu berbeda dengan pendahulunya Barack Obama. Seminggu setelah dilantik menjadi Presiden AS 2008, Obama langsung melakukan lawatan ke luar negeri.

Negara pertama yang dituju tidak lain adalah Mesir. Inilah negara yang menjadi poros penting di kawasan Timur Tengah.

Langkah pertama yakni melakukan pidato di kampus bergengsi Universitas Kairo. Inilah kampus yang telah banyak melahirkan intelektual dan ulama muslim terkemuka dunia itu.

Langkah Obama ini karena ia ingin membangun image ke dunia Islam agar AS bisa diterima dan tentu tidak menjadikan negara adikuasa itu sebagai momok yang harus dijauhi.

Obama sebagaimana yang kita tahu merupakan politisi asal Kota Illinois, Springfield Chicago, merupakan presiden terpilih dari Partai Demokrat — termasuk partai yang sangat terbuka.

Obama yang menjadi presiden kulit hitam pertama ini tentu menjadi dambaan banyak pihak untuk bisa menjadi “jembatan” penghubung yang baik antara dunia Islam dengan AS.

Di tangan Obama harapan itu digantungkan setelah negeri tersebut nyaris kehilangan kepercayaan pasca presiden sebelumnya di bawah kepemimpinan George Bush dari Partai Republik menjadi renggang.

George Bush kala itu dinilai bersikap arogan setelah ia membombardir Iraq untuk menggulingkan Presiden Saddam Husein dan Presiden Libya Moamar Qadafi dengan apa yang disebut “Operasi Gurun Pasir” serta perang melawan terorisme di Afghanistan yang dipimpin Osama Bin Laden.

Osama Bin Laden oleh AS dianggap bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman Gedung WTC, New York, itu.

Harapan terhadap Obama belakangan kembali meredup setelah melalui sebuah operasi berhasil menangkap Osama Bin Laden 2 Mei 2011 yang kemudian diluar batas kemanusiaan Osama ditenggelamkan di Samudera India.

Langkah Obama menenggelamkan Osama Bin Laden ikut menghilangkan kepercayaan terhadap Obama. Sikap Obama ini di satu sisi diakui sebagai prestasi, namun oleh banyak pihak langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pencitraan Obama untuk menaruh simpati terhadap rakyat AS agar dipilih kembali pada periode kedua Pilpres.

Tak beda jauh langkah Donald Trump yang mengeksekusi jenderal Iran itu juga oleh sebagian kalangan menilai hal yang sama untuk menciptakan simpati bagi rakyatnya setelah DPR setempat secara resmi menyetujui untuk memproses  pemakzulan (pemecatan) terhadap Trump melalui voting, Rabu, (19/12/19).

Trump bakal menjadi pemimpin AS ketiga menghadapi proses ini karena ia didakwa antara lain melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan politiknya sendiri.

Jika pemakzulan ini disetuji oleh anggota Senat di bulan Januari ini maka sejarah akan mencatat Trump akan menyusul pendahulunya yakni Presiden Richard Nixon yang mundur tahun 1974 sebelum dimakzulkan.

Sedangkan dua Presiden AS lainnya yakni Bill Clinton (1998) dan Andrew Johnson (1868) lolos dari pemecatan di Senat meskipun DPR sudah menyetujuinya.

Dari lawatan saya sejak 13 tahun silam dan berbincang dengan politisi lokal di sana tergambar jelas bahwa langkah politik luar negeri berikut kepentingan domestik AS sangat tergantung kepada seberapa jauh politik “dua kaki” sang presiden.

Di satu sisi ia harus mencari dukungan untuk kepentingan domestik dalam negeri, di sisi lain ia juga harus menjaga pencitraan agar kepentingan politiknya tak terpatahkan atas pemakzulan atau pemecatan.

Akankah Trump yang mantan pengusaha developer yang telah mendrone jenderal Persia itu akan dimakzulkan Januari tahun ini? Dan, apakah ia akan terpilih kedua kali lagi di Pilpres 2020 nanti? Ataukah sebaliknya, sentimen anti AS oleh Iran justeru akan semakin meluas? Entalah.(*)

------ ======================

Berita Populer

To Top