--
FEATURE/KHAS

Garuda di Dada, Perut di Timor Leste

Entah siapa yang pertama yang membuat bahasa hiperbola ini, ‘Garuda di dada, perut di Timor Leste,’ tapi sedikit banyak, itulah realita yang terjadi pada kehidupan masyarakat di perbatasan NKRI, di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Laporan: Penuel Marten Supulatu
                     Ambon

TIDAK bisa dipungkiri bahwa ekonomi masyarakat di Wetar, lebih khusus lagi di Kecamatan Wetar Barat, terutama di Pulau Liran, masih dominan tergantung dari Republik Timor Leste (RTL).

Rentang kendali yang sangat jauh dari pusat Kabupaten MBD, bahkan pusat Provinsi Maluku adalah salah satu indikator tidak bisa hilang ketergantungan warga terhadap wilayah yang dulunya bernama Provinsi Timor-Timor semasih bergabung dengan Indonesia itu.

Faktor lain adalah hubungan persaudaraan. Sebaigan warga di Kecamatan Wetar Barat, dan hampir semua di Pulau Liran memang serumpun dengan warga RTL khususnya dari Pulau Atauoro.

Pieter Madiuw, salah satu putra Wetar dari Desa Ustutun Pulau Liran adalah eksedus dari Timor-Timor saat Portugis mengusasi dan menjajah daerah itu.

Desa Ustutun adalah satu-satunya desa di Pulau Liran yang kini menjadi pusat kecamatan Wetar Barat.

Kepada koran ini, Pieter menuturkan, sekitar tahun 1930-han, ia dan orang tua bersama saudara-saduaranya terpaksa menggunakan perahu untuk keluar dari Pulau Atauro yang kini menjadi salah satu distrik Republik Timor Leste. ”Kami di Wetar menyebut pulau itu sebagai Pulau Kambing, di sana orang tua kami berasal. Pulau itu oleh Tmor Leste disebut Pulau Atauro dan menjadi bagian wilayah mereka. Hubungan kami sejak dulu sampai saat ini tetap terjalin. Dulu, sering sekali terjadi barter kebutuhan pokok antara masyarakat di Atauro dengan masyarakat di Pulau Liran. ” kata Pieter yang kini berusia 86 tahun itu ketika dihubungi per telepon dari Ambon.

Kndati sudah berbeda negara, hubungan persaudaraan antar kedua wilayah masih tetap terjalin sampai saat ini. Arianto Mabaha, salah satu mahassiwa asal Pulau Wetar di Ambon menuturkan, setiap perayaan hari kemerdekaan NKRI, tanggal 17 Agustus pasti ada kunjungan dari RTL khususnya dari distrik Atauro ke Pulau Liran. ”Mereka datang bersama pimpinan wilayahnya untuk ikut meramaikan perayaan tujuhbelasan. Mereka bahkan ikut bertanding sepak bola dan voley,” tambah Mabaha.

Selain pada tujuhbelasan, kunjungan warga RTL juga sering dilakukan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. ”Mereka datang tapi tentunya dikawal juga oleh pihak aparat keamanan RTL. Tentunya juga berkoordinasi dengan aparat yang PAM di Pulau Liran,” tambahnya.

Awalnya, lanjut dia, sebelum ada tower Telkomsel di Pulau Liran, warga setempat menggunakan signal Timor Telkom kendati harga pulsanya sangat mahal. ”Pulsanya Timor Telokom juga dijual di Liran. Mahal sekali karena tarifnya dolar. Untung sekarang ini sudah ada tower Telkomsel. Tower itu dipasang ketika kunjungan Menteri BUMN, Rini Soemarni pada tahun 2017 lalu untuk menghadiri kegiatan pengibaran seribu bendera merah putih di pebatasan NKRI-Tomor Leste di Pulau Liran.

Singkat kata, lanjut Arianto yang juga Sekretaris Persekutuan Pemuda Pelajar Wetar dan Liran (P3WL) Ambon ketergantungan warga di Wetar Barat masih sangat besar kepada Timor Leste. ”Warga selalu menjual hasil tangkapan ikannya ke Timor Leste. Mereka diijinkan, asalkan mengantongi pas jalan dari kepala desa dan ijin dari aparat yang melakukan pengamanan. Kalau ke Dili untuk jual ikan, mereka juga dikawal oleh aparat di sana, habis jual ikan langsung kembali lagi ke Liran. Sebelum kembali pastinya mereka membeli kebutuhan bahan pokok sehari-hari di sana,” bebernya.

Selain menjual ikan, kata dia, Bahan Bakar Minyak (BBM), juga terpaksa dipasok dari RTL. Harganya akhirnya sangat mahal. “Dulu ada bantuan berupa alat tangkap yang diberikan dari RTL kepada nelayan di Wetar Barat. Bantuan itu diberikan dengan catatan hasil tangkapan harus dijual ke sana. Memang potensi perikanan di Wetar sangat melimpah. Kami dari P3WL berkomitmen untuk mengawal potensi yang ada ini agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab menggunakan cara-cara yang illegal,” papar Mabaha lagi.

Mabaha membenarkan bahwa dulu sekali ada sistem barter antara masyarakat di Pulau Liran dengan masyarakat di Atauro. ”Mereka beri kami beras dan ibu-ubian, sementara kami memberikan mereka ikan, teripang, lola dan lain-lain” ungkapnya.

Selain kebutuhan ekonomi untuk hidup, di bidang kesehatan pun, masyarakat di Pulau Liran masih banyak bergantung ke RTL. ”Banyak sekali warga yang sakit dan ketika tidak bisa ditangani oleh medis di Wetar, terpaksa dilarikan dengan Speedboat ke Atauro, selanjutnya pasien dengan keluarga yang mengatarnya akan dijemput oleh helikopter atau pesawat jenis casa untuk dibawa ke Dili, ibu kota RTL untuk berobat di rumah sakit pemerintah di sana,” ujarnya pula.

Di sana, lanjut dia, semua pasien dari Wetar itu diobati tanpa dipungut biaya sepeserpun. Dibati oleh medis secara gratis, lalu diberikan obat gratis pula. Sudah begitu, mereka diantar lagi ke Wetar.

Mabaha berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk tetap melestarikan hubungan warga di kedua wilayah ini. Selain itu, ia meminta agar pemerintah bisa lebih memperhatikan wilayah perbatasan itu, termasuk memperhatikan infrastruktur pendidikan yang sangat memprihatinkan di sana. Karena bagaimanapun juga, wilayah itu adalah beranda terdepan NKRI. ”Kalau soal masionalisme, jangan ragukan orang Wetar. Kami sangat setia terhadap NKRI. Tapi kami juga harap agar harus ada perhatian lebih dari pemerintah kepada kami,” tegasnya.

Arianto Mabaha juga mengharapkan agar bahasa hiperbola ‘Garuda di dada, perut di Tomor Leste’ yang selama ini dipakai sebagai istilah oleh warga di Wetar itu bisa menjadi cambuk bagi pemerintah dalam memperhatikan wilayah itu. (**)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top