KABUPATEN SBB

Ditjen Dukcapil Buka Boroknya Pelayanan Disdukcapil SBB

HEARING,- Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD SBB saat melakukan hearing dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. | IST

JAMADI DARMAN | Ketua Komisi I DPRD SBB

RAKYATMALUKU.COM – SBB,- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengancam akan segera memblokir, atau bahkan memutus sistem jaringan kependudukan dan catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Pasalnya, Disdukcapil SBB sampai kini dinilai tidak becus dalam melayani masyarakat. Ancaman ini disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Devisi 5 Ditjen Dukcapil Kemendagri, Rara, ketika menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten SBB di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Ketua Komisi I DPRD SBB Jamadi Darman, kepada rakyatmaluku.com menjelaskan, kunjungan Komisi I DPRD SBB ke Kemendagri di Jakarta, untuk memastikan masalah teknis yang kerap menimpa sistem pelayanan administrasi kependudukan elektronik pada Disdukcapil SBB, yang konon terkoneksi masalah langsung dari pusat.

Beberapa masalah klasik dalam pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik pada Disdukcapil SBB seperti, server jaringan yang kerap down, mesin cetak e-KTP yang suka eror, bahkan kehabisan blanko e-KTP. Masalah-masalah ini sering dikemukakan oleh Kepala Disdukcapil SBB, sehingga berdampak terhadap mandeknya pelayanan administrasi kependudukan di SBB.
Padahal, setelah dicek langsung ke Pusat, ternyata bukan karena masalah eror jaringan ke pusat, atau yang sering dikeluhkan oleh Kepala Disdukcapil SBB. Tapi, ditengarai ada kecurangan yang sengaja dibuat di Disdukcapil SBB. “Ada kecurigaan menurut pemerintah pusat dalam hal ini Dukcapil Kemendagri yang memantau aktivitas Disdukcapil SBB, bahwa kerusakan yang terjadi karena banyaknya data server yang usianya sudah tua,” beber Jamadi, kepada rakyatmaluku.com, Rabu, 5 Februari 2020.

Masalah teknis pada mesin ini, kata Jamadi, akan dikoordinasikan kepada otoritas Disdukcapil SBB untuk segera diadakan mesin yang baru. Sehingga, alasan klasik yang kerap dikemukan oleh Kadis Dukcapil SBB terjawab.

Sebaliknya, masalah kelangkaan blanko e-KTP di SBB, kata Jamadi menurut penjelasan Rara, kuota yang diberikan kepada Pemkab SBB disesuaikan dengan data rekaman e-KTP yang sudah dilakukan Disdukcapil. Sehingga, kalau rekamannya tiap tahun 500, maka kuota yang diberikan dari pusat sesuai jumlah tersebut. Hanya saja, ada keanehan kata Jamadi, lantaran menurut penjelasan Rara, masalah utama yang terjadi pada Disdukcapil SBB yakni kekurangan tenaga ahli di bidang pelayanan.

Di mana, kata dia, tenaga teknis yang menguasai administrasi elektronik pada Disdukcapil SBB telah dipindahkan ke tempat lain. Mestinya, sebelum dipindahkan, sudah disediakan tenaga serupa. Akibatnya, ketika tenaga teknis ahli itu dipindahkan, maka berpengaruh terhadap pelayanan yang dikeluhkan. “Ini langkah yang salah, yang dilalukan oleh Sekda SBB dan BKPSDM SBB. Sebab, proses pelatihan dan pembinaan seorang tenaga teknik pada Dinas Capil itu memakan waktu bertahun-tahun. Dan, harus ada solusi yang dilakukan oleh Pemda SBB sebelum mereka dimutasikan,” tegas Jamadi.

Terhadap kekurangan tenaga teknis ini, Jamadi berharap agar Disdukcapil SBB segera menanganinya. Pasalnya, masalah administrasi kependudukan ini berhubungan dengan hajat masyarakat banyak. Kalau tidak segera ditangani, maka akan berdampak buruk terhadap roda pemerintahan di SBB, tegas Ketua Wilayah BM PAN Maluku. Pasalnya, kalau tidak segera ditangani, maka Ditjen Dukcapil akan segera menutup akses aplikasi jaringan kependudukan pada Disdukcapil SBB, mulai dari pembuatan e-KTP hingga KK. (SBB1)

------ ======================

Berita Populer

To Top