KABUPATEN BURU

Dongkrak PAD, Pemkab Buru Andalkan PBB dan Galian C

RAKYATMALUKU.COM – BURU,- Guna mendongkrat pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengandalkan dua sektor pendapatan andalan. Yakni, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bahan Galian C.

“Jadi untuk meningkatkan PAD, ada dua sektor yang menjadi andalan kita ditahun 2020 ini, yakni PBB dan Galian C,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Aziz Latuconsina, kepada wartawan di Namlea, belum lama ini.

Selain PBB dan Galian C, kata Aziz, Pemkab Buru juga merincikan terdapat sejumlah sektor yang menjadi sumber PAD. Diantaranya, pajak penerangan jalan, penginapan, restoran dan hotel, kios, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemanfaatan kekayaan daerah, serta reklame. “Ini beberapa potensi yang kita kelola, kurang lebih ada tujuh sektor yang menjadi sumber penerimaan dinas pendapatan daerah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk sektor Galian C, pendapatannya mengalami fluktuasi atau naik turun. Sebab, sektor galian C sangat tergantung pada paket pekerjaan dalam bentuk proyek yang dikelola oleh pemerintah daerah. “Tahun 2019 kemarin, pendapatan dari sektor galian C sekitar Rp 3 miliar lebih dengan 312 paket proyek yang dibiayai APBD II, APBD I maupun APBN,” rincinya.

Sedangkan untuk sektor PBB, lanjut Aziz, dari 28.656 wajib pajak di tahun 2018 lalu, PAD yang diperoleh sebanyak Rp 1. 275.000.000. Jumlah ini meningkat di tahun 2019 sebesar Rp 1. 975.000.000 atau naik Rp 725.000.000. “Sementara di sektor pajak penerangan jalan, penginapan, restoran dan hotel, kios, BPHTB, Pemanfaatan kekayaan daerah, serta reklame itu, biasa saja, karena sudah ada standarisasinya,” jelas Azis.

Dikatakan Azis, yang menjadi hambatan dari semua sektor ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama mereka yang mempunyai tempat tinggal jauh dari pusat ibukota kabupaten. “Misalnya saja di Kecamatan Waplau, Finalisela dan Air Buaya, itu wilayahnya sangat jauh, belum lagi wilayah itu tidak tersedia sarana prasarana internet yang memadai serta pelayanan bank. Sehingga hal tersebut menjadi kendala,” keluhnya.

Sedangkan kendala dari sektor PBB, kata Azis, adalah belum optimalnya dari sisi pembayaran dengan sisitim non tunai. Karena masalah internet, pelayanan bank masih pada dua wilayah, yaitu Kota Namlea dan Kecamatan Waeapo. Sementara wilayah-wilayah lain belum terjangkau. Ini terjadi pada sistim pembayaran yang masih manual. Sehingga, untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB, salah satu cara yang digunakan Dispenda adalah melayani dari desa ke desa. Dan cara ini berdampak dari kenaikan di tahun 2019,” pungkas Azis. (RM2/ADV)

------ ======================

Berita Populer

To Top