I Like MONDAY

ISIS dan Arab Spring

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

Polemik soal masuknya 600 mantan kelompok ISIS (Islam Iraq-Syria) ke Indonesia menyita tanggapan berbeda. Dan, kita pun seolah diajak untuk berhadap-hadapan antara setuju dan tidak setuju menerima kembali para kombatan “jihadis” global itu.

DI mata banyak orang, ISIS adalah momok yang menakutkan. Dalam konteks perjuangan maupun sikap mereka yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bagian dari kepentingan pihak-pihak yang bertikai di Iraq dan Timur Tengah — dimana Islam telah dijadikan sebagai basis pergerakan untuk kepentingan politik dan ekonomi sesaat itu tidak lepas adanya campur tangan barat di dalamnya. Inilah yang membuat ISIS tak lepas dari kritik.

Pasca pembunuhan Pemimpin Garda Revolusi Iran Jenderal Qasem yang didrone oleh serdadu Amerika Serikat ternyata mengungkapkan banyak misteri siapa sesungguhnya ISIS.

Jenderal Persia yang sangat ditakuti oleh barat yang kematiannya mengundang jutaan simpatisan itu ternyata adalah seorang martil yang diketahui sebagai antitesa terhadap barat yang selama ini berada di balik ISIS di Timur Tengah.

Dalam sebuah buku yang membongkar sisi gelap ISIS yang ditulis Colin P. Clarke (2019) dalam bukunya: The Islamic State and the Terrorist Diaspora mengungkapkan, sejak kemunculan ISIS di tahun 2014 menandai kemenangan para “jihadis” global untuk menegakkan kekhalifaan, ternyata tidaklah berumur panjang. Sebab, saat yang sama pada 2017 keberadaan mereka berhasil dipatahkan.

Melalui “tangan-tangan” Jenderal Qasem itulah membuat mengapa banyak di antara mereka terpaksa kembali ke negara asalnya bahkan ada yang memilih menjadi diaspora ke berbagai belahan dunia.

Wajar bila kemudian polemik masuknya sejumlah mantan ISIS asal Indonesia ke Tanah Air mengundang beragam tanggapan. Hingga sejauh ini tak jelas gagasan kemunculan ISIS tersebut. Apakah sekadar pyswar ataukah memang benar-benar ada rencana untuk menerima kembali kedatangan para kombatan itu.

Bagi yang setuju menganggap kepulangan mereka tak soal walau secara defacto mereka bukan lagi warga negara Indonesia, sebab dari sisi kemanusiaan mereka masih menjadi bagian dari anak kandung Tanah Air sehingga masih layak diterima dengan sejumlah catatan.

Sebaliknya, yang menolak menganggap pemulangan anggota ISIS ini bisa menjadi ancaman baru karena itu pemerintah harus hati-hati menerima kembali mereka karena dapat memicu konflik dan stabilitas keamanan.

Toh, hingga saat ini mereka ini beranggapan penanganan soal teroris dalam negeri yang kerab “timbul” dan “tenggelam” itu belum sepenuhnya ditangani secara tuntas. Kini muncul lagi wacana soal ISIS.

Bukankah dengan kedatangan mereka ini tak akan menambah persoalan baru? Bukankah hancurnya ISIS di Iraq — menandai lenyapnya gerakan kekhalifahan — ataukah sebaliknya menambah runyam jika kemudian mereka membangun kembali kelompok-kelompok bawah tanah (clandestine) untuk memunculkan sentimen antarkelompok dan memicu perang saudara?

Lalu, bagaimana dengan wilayah-wilayah bekas konflik komunal di Indonesia? Ambon dan Poso, misalnya? Bukankah dua wilayah ini selama ini kita ketahui rawan disusupi oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk memicu kegaduhan?

Bila kemudian gerakan ini beradaptasi dengan situasi baru tanpa organisasi dan membangun diri kembali menjadi kelompok-kelompok militan tanpa terdeteksi, bukankah tidak mungkin situasi tersebut akan sangat beresiko dan dapat memercikkan perang saudara?

Walau masih bersifat wacana, pemulangan ISIS tentu harus diwaspadai dengan segala kemungkinan yang akan timbul. Sebab, belajar dari beberapa kasus pergolakan rakyat di tanah Arab (Arab Spring) terkait kasus tumbangnya rejim-rejim mapan dan diktator seperti Iraq, Mesir, Tunisia, Jordania, Yaman, dan Libya yang mencoba membangun demokrasi ala barat dengan apa yang disebut “Arab Spring” itu semuanya berawal dari sebuah kepongahan.

Pongah di tengah penguasa yang angkuh dan semena-mena atas ketidakadilan dan jurang ekonomi antara yang kaya dan miskin yang semakin mengangah.

Rakyat yang kian terjepit itu bukan tidak mungkin bisa menjadi lahan subur bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk melakukan kekacauan yang pada akhirnya memunculkan perang saudara.

Sebab di tengah ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil, pembiaran harga barang-barang kebutuhan pokok yang tak terkendali, penghapusan sejumlah subsidi, pelecehan terhadap ulama dan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, dan munculnya kelompok-kelompok Islamophobia sangat rentan dimanfaatkan.

Soal jurang antara kaya dan miskin yang kian melebar ini pernah diingatkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada penutupan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Februari 2017, lalu. Beliau saat itu mengingatkan bahwa di tengah perkembangan ekonomi Indonesia itu ketimpangan ekonomi malah semakin melebar.

Dia pun teringat dengan meledaknya revolusi di kawasan Arab (Arab Spring) salah satunya disebabkan karena ketimpangan ekonomi yang kian melebar itu.

Nah, sebelum semuanya terjadi, di tengah bangsa kita yang tengah dihadapkan pada banyak persoalan — kita harus lebih arif menyikapi pemulangan eks ISIS tersebut.

Sebaliknya, kepada para penguasa, kita berharap harus lebih bijak dalam mengelola bangsa ini agar tak ada ketimpangan ekonomi, melebarnya kaya dan miskin. Rakyat tidak dibuat terjepit, hukum dan keadilan haruslah ditegakkan secara merata.

Jika ini semua bisa ditegakkan secara adil dan merata maka tidak ada jalan bagi kelompok-kelompok kepentingan manapun untuk merusak bangsa ini.(*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top