KOTA AMBON

Pimpinan SKPD Lingkup Ambon Harus Teladan Bayar PBB

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Ambon diwajibkan mengajak seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi contoh dan teladan dengan taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hal ini ditekankan Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Robby Silooy, saat menyerahkan 77.564 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada para Lurah/Kades/Raja se Kota Ambon, Selasa, 11 Februari 2020.

Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi SPPT 2019, masih banyak warga yang tidak mendapat SPPT.

Sejak kewenangan pengelolaan PBB sektor perkotaan/pedesaan diserahkan kepada Pemkot Ambon tahun 2014, ada sejumlah langkah pembenahan terhadap masalah kepastian dan keakuratan data objek pajak, transaksi jual beli tanah yang masih menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak, sementara range antara NJOP dengan nilai pasar begitu lebar.

“Masih banyak warga yang tidak mendapat SPPT berdasarkan hasil evaluasi SPPT 2019,” ujar Robby.

Pemkot Ambon di tahun ini kembali melakukan pemetaan objek pajak dan subjek pajak. Hal ini untuk menjawab masalah kepastian dan keakuratan data objek pajak. “Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menyajikan data objek pajak dan subjek pajak yang riil, sebagaimana pernah kita lakukan pada Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe di tahun 2019,”terangnya.

Untuk masalah NJOP lanjutnya, Pemerintah telah melaksanakan penilaian zona nilai tanah (ZNT). Penilaian kembali ZNT ini telah menghasilkan NJOP yang dapat mempersempit ruang antara NJOP dan nilai pasar.
Sementara untuk masalah SPPT yang tidak diterima warga, dikatakan pemerintah akan memberdayakan RT dan perangkatnya dalam membantu memungut PBB diwilayah kerjanya. “Untuk setiap SPPT PBB terpungut dari warga akan dihargai 12.500,” jelasnya.

Dia menginstruksikan, para Lurah/Kades/Raja untuk terus tingkatkan koordinasi bersama RT/RW setelah SPPT diserahkan, agar SPPT dapat tersalurkan dengan baik sampai ke wajib pajak.

Kata dia, urusan pembayaran PBB berupa keterangan atas perubahan data PBB, perubahan luas tanah maupun luas bangunan dan keakuratan data adalah hal yang harus mendapat perhatian para Lurah/Kades/Raja. “ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisir komplain pada saat melakukan pembayaran,” katanya. (SAH)

------ ======================

Berita Populer

To Top