OPINI

Kebijakan Krisis berbasis Pela Gandong di masa Pandemi

| OLEH | ARDIMAN KELIHU | Mahasiswa Pascasarjana Politik & Pemerintahan, FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Rasionale

Selama ini, pela gandong cenderung dirayakan sebagai simbol perdamaian. Akibatnya pela gandong lebih fokus mengurusi penyelesaian konflik berbasis agama di Maluku. Kalaupun ada elaborasi lebih lanjut mengenai pela gandong, skema tersebut sebatas seremoni merawat damai dan visi pembangunan. Lewat tulisan ini, saya memikirkan sebuah skema baru pela gandong yang lebih fungsional dalam mengatasi krisis pandemic. Logic dasar saya adalah, pela gandong tidak dibuang dan tidak juga dipertahankan secara otentik sebagai istiadat semata, melainkan dipinjam dan diperbarui dalam merumuskan kebijakan berbasis komunitas untuk mengatasi krisis pandemik. Dengan begitu pela gandong dapat bertransformasi dari simbol sosial perdamaian ke jaringan sosial kesejahteraan. Satu tingkat untuk mengisi perdamaian.

Tentu sudah jamak definisi tentang pela dan gandong (Bartells, 1977 ; Cooley, 1987, Lokollo, 1997, Watloly, 2005, Ritiauw, 2016, dan lainnya). Prinsipnya sejumlah definisi pela gandong itu merujuk pada hubungan persaudaraan antar negeri (desa) yang memiliki historitas persaudaraan di masa lalu. Meskipun menekankan pada relasi sosial yang kuat antar negeri, sejauh ini konsepsi pela gandong masih dikonstruksi sebagai identitas dan modal rekonsoliasi konflik (Watloly, 2005, Akihary & Wenno, 2010, Lawalatta, 2017, Ritiauw & Malatuny, 2018).

Sedikit berbeda adalah kajian John Ruhulessin (2019) yang memosisikan pela gandong lebih dari sekadar model teknis menjadi etika publik. Meskipun demikian, kajian tersebut juga masih bias ide rekonsiliasi. Kekurangannya adalah fungsionalisasi pela gandong masih diletakan sebatas filsafat-moral dan belum diformulasi ke dalam kebijakan berbasis dalam merespon tantangan dan kebutuhan krisis. Dua maklum penting untuk memahami fungsionalisasi pela gandong yang masih sebatas ide kultural dan rekonsiliasi adalah, karena umumnya pela gandong masih dideskripsikan secara antropologis namun belum difungsikan secara politis. Kedua, kajian atasnya lebih umum dibentuk oleh situasi pasca konflik Maluku yang sedang fokus merawat situasi pasca konflik. Asejumlah kajian tentang pela gandong selalu berangkat dengan memotretnya sebagai konsep sosio-historis dan modal rekonsiliatif.

Padahal sebagai modal sosial, pela gandong mestinya bisa diterjemahkan ke situasi hari ini agar bekerja menjadi lebih politis. Maksud lebih politis adalah pela gandong tak sekadar jadi simbol kultural melainkan dimobilisasi dari sektor pemerintahan dan menjadi kekuatan kolektif yang menggerakan warga secara aktif untuk keluar dari krisis pandemi. Dengan kata lain, pela gandong menjadi basis sosial yang politis bagi Pemda dalam merumuskan kebijakan krisis. Kolaborasi warga dan Pemda dalam memfungsikan pela gandong akan lebih cepat untuk menangani krisis. Di satu sisi birokrasi bekerja secara politis, dan disisi lain membuka ruang bagi masyarakat untuk berkolaborasi secara partisipatif.

Tulisan ini bertujuan mengisi kekosongan itu, dengan menempatkan pela gandong sebagai modal sosial-politis dari kerja-kerja kebijakan yang berbasis komunitas (intimacy base). Tujuannya, agar pela gandong tidak sekadar jadi simbolitas kultural, atau sarana pembangunan pasca perdamaian melainkan diterjemahkan lewat kebijakan. Rekonsiliasi dan pembangunan telah dilakukan, selanjutnya adalah mengisi dengan ikatan kolektif yang menggerakan pada keadilan sosial dan kesejahteraan Maluku.

Overview

Secara filosisofis, spirit pela gandong adalah spirit “baku bantu” (saling bantu) antar negeri (desa). Rakyat bantu rakyat, negeri bantu negeri, negara bantu negeri. Adopsi konsep pela gandong ini bisa diterjemahkan sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi krisis. Apalagi selama ini birokrasi kita umumnya dibentuk untuk mengatasi kondisi normal. Akibatnya saat krisis, birokrasi kita jadi lambat mengatasinya. Bahkan di era pandemi ini, kerja birokrasi kita pun masih kental pendekatan normal dan masih sarat administrasi. Misalnya saja pemberian bantuan masih harus melewati sejumlah regulasi, alur administrasi dan persetujuan, syarat rapid test harus punya KTP, kordinasi lewat rapat-rapat manual yang menghasilkan rapat lagi, tarik ulur kebijakan pemerintah pusat atau daerah, skema distribusi bantuan prakerja lewat tender, hingga lambatnya distribusi bantuan hanya karena belum ada logo presiden di tasnya . Padahal situasi yang dihadapi adalah situasi krisis. Kita malah menghadapinya dengan skema kebijakan dan kerja birokrasi normal.

Relasi Pela gandong dalam tulisan ini dipinjam untuk memudahkan kerja-kerja krisis di Maluku. Baik melalui kordinasi Pemda maupun sikap baku bantu antar warga negeri. Secara teknis skema ini memadukan kerja kolaborasi antara birokrasi dengan warga. Birokrasi memberikan pelayanan ke warga lewat sejumlah skema bantuan sosial, sedangkan warga membangun kerjasama antar negeri yang memiliki hubungan
pela-gandong. Secara umum skema ini termasuk model kebijakan berbasis komunitas.

Saya coba memetakan skema teknisnya. Namun, pertama-tama paradigma yang kita gunakan dalam memahaminya adalah, paradigma krisis, Sehingga penanganan yang kita berikan justru lebih berbasis krisis. Dengan begitu persoalan adiministratif teknisnya tak boleh jadi kendala. Beragkat dari paradigm tersebut, maka penanganan kriris berbasis pela gandong ini saya petakan menjadi dua bagian, pertama dari sisi pemerintahan (governance base) Pemda bantu Warga, dan kedua, dari sisi komunitas (community base) Warga Pela bantu warga Pela.

Pemda bantu Warga

Birokrasi harus bekerja untuk warga, dan bukan untuk keperluan administrasinya. Ia harus berbasis capaian (outcome) dan bukan sekadar pelaksanaan (output). Selama ini birokrasi kita terjebak pada pelayanan berbasis pelaksanaan, akibatnya kerja-kerja birokrasi lebih menghasilkan setumpuk laporan pertanggung jawaban, nota lapangan, hingga lembar persetujuan yang butuh tanda tangan pejabat karena harus melalui alur birokrasi yang rumit. Padahal yang tampak sebagai tumpukan laporan tak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

Di era krisis, kita butuh penanganan cepat yang dampaknya terasa di lapangan. Cepat dan bila perlu menabrak instrument teknis di era yang hanya memperlambat advokasi di lapangan. Dalam kaitannya dengan pela gandong pemerintah dapat memetakan kordinasi berbasis pela gandong untuk memudahkan proses saling bantu antar negeri-negeri tersebut. Dengan kata lain, identifikasi tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kerjasama antar negeri. Dengan begitu, negeri-negeri tersebut merasa dilibatkan untuk keluar dari krisis.

Merujuk pada Coombs (2010), maupun Reynolds & Seeger (2005), situasi krisis dibagi menjadi masa pra krisis, krisis dan pasca krisis. Saat krisis, manajemen dan komunikasi yang dilakukan juga berbeda. Pada masa krisis yang dilakukan adalah mengetahui peristiwa-peristiwa pemicu dan respons (damage containment). Sedang langkah komunikasi yang diambil adalah memengaruhi persepsi publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi dan segala upaya organisasi mengatasi krisis (initial response, corrective & reaction).

Berangkat dari kondisi itu, warga dan Pemda dapat meresponnya lewat tindakan maupun kordinasi berbasis pelibatan komunitas. Tentu diluar itu, Pemda tetap harus memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan standar kebutuhan dasar kepada negeri. Hanya saja melalui peran identifikasi warga pela gandong dan kebutuhannya oleh Pemda, pemetaan potensi lokal dari masing-masing negeri dapat dilakukan. Targetnya adalah memfasilitasi negeri-negeri pela gandong agar saling bantu. Baik melalui perlindungan keamana, kesehatan juga ketahahan pangan lokal.

Pela bantu Warga Pela, Gandong bantu Gandong

Skema kebijakan krisis akan menjadi sangat efektif jika ditopang oleh modal sosial warga. Salah satu kebijakan krisis berbasis komunitas yang difungsikan adalah memberdayakan ikatan pela gandong antar negeri di Maluku. Pela gandong telah banyak digunakan dalam rekonsiliasi konflik antar negeri. Bahkan saat konflik tengah terjadi, mediasi pela gandong juga dilakukan. Dalam kerja sosial seperti pembangunan rumah ibadah, atau kegiatan publik di negeri, relasi pela gandong selalu difungsikan. Misalnya saat pembangunan gereja di Negeri Lateri dan Galala, dibantu oleh warga pelanya dari negeri muslim Mamala dan Hitu. Saat gempa di Maluku, kelompok tukang speed boat negeri Porto menyumbang hasil kebunnya ke Tulehu. Terbaru di Kairatu, Seram Bagian Barat, warga Kristen memberi dukungan pada seorang tenaga medis muslim saat dijemput ke Rumah Sakit, maupun mengiringinya ke rumah karena hasil swab-nya negatif.

Kerja-kerja sosial ini bisa diadopsi untuk memperkuat solidaritas ditengah krisis. Krisis pandemic tak boleh dilihat sekadar pemisah. Pandemi boleh memisahkan jarak fisik tapi harus menguatkan ikatan sosial. Dengan demikian, sejumlah contoh diatas dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan krisis berbasis komunitas. Pemda berperan penting dalam mengkordinasi dan memfasilitasi negeri-negeri pela agar saling bantu. Bahkan Pemda bisa memperkuatnya dengan memberdayakan perangkat negeri. Tujuannya agar mobilisasi ikatan pela gandong itu menjadi lebih kuat karena digerakan secara multifront, dari Pemda maupun dari warga.

Skemanya seperti ini, negeri-negeri yang memiliki hubungan pela gandong didorong untuk berkolaborasi. Tentu, kolaborasi antar negeri ini seperti perayaan yang mempertemukan banyak orang secara fisik seperti biasanya. Kolaborasi antar negeri pela gandong adalah kolaborasi saling menopang, saling bantu dan saling menyelematkan. Satu sektor penting yang jadi sasaran kebijakan berbasis pela gandong ini adalah penyediaan pangan lokal di negeri-negeri. Organisasi World Food Programme dibawah FAO, memprediksi tahun 2020 1 miliar warga dunia akan mengalami krisis pangan. Di Indonesia, Jokowi bahkan mengingatkan tentang krisis pangan akibat pandemic. Di Maluku, roda ekonomi beberapa desa saat pandemi juga mulai melambat.

Kebijakan krisis berbasis pela gandong dapat difungsikan untuk mengatasi krisis pangan. Baik di masa pandemic maupun pasca krisis (new normal). Dengan demikian, melalui relasi pela gandong ini masing-masing negeri yang memiliki potensi yang berbeda bisa membarter pangan lokalnya. Pemerintah yang memfasilitasinya bisa kemudian menyediakan transportasi antar negeri. Tentu karena secara geografis, lokasi beberapa negeri juga berjauhan. Taruhlah, negeri A yang ber-pela dengan negeri B, negeri A memiliki potensi perikanan karena terletak di pesisir, sementara negeri B potensinya adalah sagu. Kedua negeri ini bisa saling bantu melalui barter pangan lokal dalam menyediakan stok makanan bersama.

Tawaran ini penting dijemput dikarenakan, sebagian besar stok pangan lokal kita tentu berada di desa. Di desa, 73,14 % stok pangan disuplai dari sektor pertanian dan 15,52 % bergantung pada sektor ekonomj di pesisir (Sjaf, 2020). Bahkan pada era krisis ini desa menjadi tumpuan terakhir baik dari sisi kesehatan, maupun ketahanan pangan. Negeri-negeri pela gandong di Maluku dapat memainkan peran ini. Masing-masing negeri dapat menjadi penyedia pangan sekaligus memperoleh pasokan pangan lain yang tidak diproduksinya. Skema ini akan sangat membantu memperkuat solidaritas sekaligus ketahanan pangan bersama. Tentu dalam pelaksanaannya, skema kebijakan berbasis komunitas ini dapat diterapkan oleh Pemda dengan memfungsikan kerja birokrasinya serta modal sosial warga secara maksimal.(*)

========= ========= ======================
--------------------

Berita Populer

To Top