--
AMBONESIA

Kondisi Keuangan Pemkot Ambon Dipertanyakan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Kebijakan Pemerintah Kota Ambon terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang hanya dikhususkan kepada ASN yang merayakan Idul Fitri 1441 H dipertanyakan.

Sebab, baru kali ini kebijakan itu dilakukan dengan alasan dilanda Covid-19. Sehingga THR ASN Pemkot Ambon hanya dikhususkan bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, sementara ASN lainnya tidak kebagian THR.

“Setiap THR jelang Idul Fitri maupun Natal, itu semua ASN dapat. Baik yang beragama Muslim maupun Kristen ataupun lainnya. Tapi kenapa kali ini tidak. Ada apa dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota ?,” ungkap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw, Kamis 21 Mei 2020.

Kata Upulatu, seluruh regulasi yang mengatur tentang pembagian THR ASN, tidak menjelaskan soal pembatasan THR, yang hanya dikhususkan bagi yang merayakan hari besar keagamaan.

Menurutnya, itu berarti bahwa seluruh ASN berhak menerima THR, baik Idul Fitri dan juga THR Natal, yang dibagikan beberapa hari sebelumnya. Untuk itu, Pemkot harus menjelaskan kondisi keuangan daerah kepada publik, agar tidak menimbulkan polemik, karena ini baru pernah terjadi.

“Apalagi dengan kondisi wabah saat ini semua orang terkena dampak, termasuk juga ASN. Meski dianjurkan untuk bekerja dari rumah, tapi hak mereka tidak harus dipangkas,” tegasnya.

Dikatakan, fraksi akan menyurati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon untuk memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ambon untuk mempertanyakan kondisi keuangan daerah saat ini. Bukan saja soal pembayaran THR, melainkan banyak hal yang akan dipertanyakan. Salah satunya soal hutang pihak ketiga yang belum terbayarkan.

Pohaknya juga bakal pertanyakan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Ambon lewat Tim Gugus Tugas Kota. Ia mengaku prihatin dengan Pemkot yang tidak pernah jujur soal anggaran daerah.

“Fraksi PDIP akan surati Banggar untuk undang TAPD untuk menjelaskan kondisi keuangan daerah. Begitu pun soal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan pembagian bantuan sosial ke masyarakat,” tuturnya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ambon itu menandaskan, rapat evaluasi aggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan tanggal 14 April 2020 lalu, belum dijelaskan secara detil penggunaan anggaran. Bahkan rapat lanjutan yang telah diagendakan, hingga saat ini belum juga dilakukan.

“Sampai sekarang belum juga dilakukan rapat lanjutan. Padahal DPRD juga harus tau kondisi keuangan Pemkot saat ini. Pergeseran aggaran itu dari pos-pos anggaran mana saja. Karena sesuai fungsi kita di DPRD, yakni anggaran dan pengawasan,” jelasnya. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top