GERBANG PENDIDIKAN

Kadisdikbud Maluku Menangis di DPRD

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji, menangis saat rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku.

Tangisan Kadisdikbud Maluku ini lantaran anak dari Sekretaris Dinas (Sekdis) tidak lulus dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Siwalima Ambon, tahun pelajaran 2020/2021.

Menurut Kadis, tidak diterimanya anak dari Sekdis tersebut membuktikan bahwa SMA Siwalima bukanlah sekolah anak pejabat. “Jujur, saya agak kecewa kalau Siwalima dibilang sekolah anak pejabat. Faktanya, anak dari sekretaris saya saja tidak lulus. Saya berterimakasih kepada beliau karena sudah berbesar hati menerima dengan lapang dada,” ujar Kadis dengan mata berkaca-kaca saat menghadiri Rapat bersama Komisi IV di ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin, 29 Juni, 2020

Dia meminta stigma Siwalima sebagai sekolah anak para pejabat harus segera diluruskan kepada masyarakat sehingga tidak ada diskriminasi anak pejabat. “Saya minta DPR juga terlibat meluruskan kepada masyarakat jangan selalu mendiskriminasi anak pejabat,” pinta Kadisdikbud.

Menanggapi hal itu, Angota Komisi IV, Elviana Pattiasina menegaskan, SMA Siwalima Ambon merupakan sekolah yang disubsidi full oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Hal inilah yang menjadi sorotan masyarakat sehingga imej masyarakat bahwa hanya anak pejabat yang bisa bersekolah di sekolah tersebut. “Jadi biarkanlah anak-anak dengan latar belakang ekonomi kurang mampu tapi mampu secara akademik bersekolah disitu dan menerima serta menikmati fasilitasnya,” ujar Elviana.

Hal itupun sejalan dengan visi pembangunan sekolah itu dimana sekolah tersebut selain roh awal menyatukan dua komunitas di Maluku yang bertikai juga pembangunannya diperuntukan kepada siswa/siswi dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki prestasi.

Ketua Komisi IV Samson Atapary mengungkapkan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, beberapa poin yakni; harus ada aturan baru dan terstandardisasi, sifatnya transparan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sehingga SMA-SMA unggulan tidak lagi melakukan tes melainkan diambil alih oleh dinas Pendidikan dengan membentuk tim independen. Sistem tes harus online, tes saat itu dan saat itupula nilainya keluar. Hal ini untuk menutup kecurigaan dan sebagainya.

Kaitan dengan PPDB khusus SMA Siwalima Ambon, kata Atapary, komisi mendorong agar kedepan, porsi siswa berprestasi tapi orang tuanya tidak mampu minimal 50 persen atau lebih dari jumlah itu karena dibiayai APBD. “Tesnya juga online, terbuka. Setelah tes langsung hasilnya diumumkan,” katanya.

Selain itu, Komisi juga berharap adanya keadilan dalam PPDB ditahun depan untuk 11 kabupaten/kota. “Untuk itu, harus ada rasio. Misalnya penentuan kuota bagi masing-masing kabupaten/kota sehingga yang diterima adalah mereka yang berhasil menempati rangking satu sampai sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan. Sementara, kepada siswa berprestasi tetapi orang tuanya mampu itu tesnya juga harus terbuka dan menggunakan passing grade,” tutup Attapary.(CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top