HUKRIM

Kejati Pastikan Tuntaskan Kasus Fery Tanaya

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memastikan akan menuntaskan penyidikan kasus dugaan markup pengadaan tanah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV di Namlea Kabupaten Buru tahun 2016.

Berkas tersangka, Fery Tanaya sebagai pemilik lahan dan AGL selaku PNS pada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, akan dilimpahkan ke pengadilan lebih dahulu.

“Penyidikan kasus ini masih terus jalan. Sejumlah saksi-saksi juga sudah diperiksa untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka. Saya pastikan Kejati akan menuntaskan kasus ini, dan segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan untuk disidangkan,” tegas Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette, saat di konfirmasi koran ini, via selulernya, Minggu, 28 Juni 2020.

Ia menjelaskan, saat ini Jaksa Penyidik masih mempelajari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa ditahap penyidikan sebelumnya. Diantaranya, mantan Camat Namlea inisial KW, pegawai Kantor Desa Namlea inisial MA, serta dua pegawai BPN Kabupaten Buru inisial YS dan RIT. “Jadi setelah periksa saksi-saksi, biasanya keterangan mereka dipelajari lagi oleh penyidik. Dan jika masih terdapat kekurangan data, maka mereka (saksi) akan dipanggil lagi oleh penyidik untuk diperiksa guna kelengkapan keterangan saksi di dalam berkas perkara,” jelas Samy.

Dikatakan Samy, selain empat saksi itu, masih banyak saksi yang akan diperiksa. Diantaranya, pihak PT. PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (Malut) selaku pembeli lahan dari tersangka Fery Tanaya yang berlokasi di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, pihak BPN, ahli pertanahan, ahli pidana, serta pemeriksaan terhadap kedua tersangka.

“Saya belum cek di bagian Pidsus soal saksi-saksi yang akan dipanggil nanti. Namun yang pasti mereka yang terkait dalam kasus ini akan dipanggil untuk diperiksa guna kelengkapan berkas perkara kedua tersangka. Seperti saksi dari pihak PLN dan BPN,” ungkapnya.

Untuk diketahui, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV, me­ru­pakan program nasional yang diperuntukan bagi tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Namlea Kabupa­ten Buru.

Namun dalam proses jual beli, diduga ada dugaan markup harga lahan seluas 48.645,50 hektare dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku.
Lahan tersebut sebenarnya hanya Rp 36.000 per meter kubik persegi, namun diduga ada ‘kongkalikong’ dengan pihak PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehingga harganya di mark up menjadi Rp 131.600 per meter.

Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, maka nilai lahan yang harus dibayar pihak PLN hanya sebesar Rp 1.751.238.000. Namun karena NJOP diabaikan, pihak PLN diduga telah menggelontorkan anggaran yang dinilai tidak wajar dan merugikan keuangan negara.

Sehingga, berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, tersangka Fery Tanaya dan tersangka AGL telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.081.722.920. (RIO)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top