BERITA COVID-19

Satu Pekan PSBB, 13 Pelanggar Disanksi

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Seminggu sudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Kota Ambon. Sedikitnya 13 pelanggar dijatuhi sanksi atau denda sesuai peraturan, yang dibuat Pemerintah Kota Ambon selama masa penerapan PSBB. Pelanggaran didominasi kasus tidak memakai masker.

Sebelas 11 orang disanksi karena tidak memakai masker, dan sementara dua kasus lainnya berupa pelanggaran mengangkut penumpang pada kendaraan di atas 50 persen. “Kalau mau dilihat teguran lisan sudah diberlakukan sejak lama dari masa PKM,” jelas Kepala Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah, M Latupono, kepada wartawan di Kota Ambon, Senin, 29 Juni 2020.

Ia menjelaskan, pada tanggal 22 dan 23 Juni 2020 masyarakat yang melanggar aturan masih dikenakan teguran lisan. Kemudian di tanggal 24 Juni 2020, diberlakukan teguran tertulis. Sayangnya, setelah ada teguran tertulis, masih saja ditemukan warga yang cuek karena tidak memakai masker saat berada di luar rumah. “Kebanyakan aturan yang dilanggar itu dominan yang tidak menggunakan masker sebanyak 11 kasus dan dua kasus angkutan umum,” kata dia.

Sanksi untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker sudah ditindaklanjuti dan membayar denda sebesar Rp50 ribu, sedangkan dua moda transportasi di denda Rp 250 ribu.

Moda transportasi yang melanggar karena mereka memuat penumpang lebih dari kapasitas 50 persen sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah. “Yah kan peraturan sudah ada maka, yang melanggar harus membayar denda. Dan sejauh ini pelanggar tidak ada yang melawan,” jelas dia.

Dilanjutkan, denda yang telah dibayarkan disetorkan oleh pihaknya langsung ke kas daerah. Pasalnya denda ini harus menjadi aset dari daerah. Untuk para pelanggar yang tidak menggunakan masker atau yang memuat penumpang lebih dari 50 persen, pihaknya juga mengambil identitas sebagai jaminan. “Pelanggar bisa langsung membayarkan denda di Kantor Balai Kota, dengan membawa bukti yang telah diberikan oleh petugas sebelum menebus identitas yang telah ditahan sebelumnya oleh petugas yakni KTP para pelanggar aturan,” tambah dia.

Ia juga mengungkapkan, badan usaha maupun pertokoan belum ada yang melakukan pelanggaran, sehingga belum ada yang dikenai denda sesuai dengan aturan yang berlaku. “Masyarakat sudah menyadari untuk mendukung pelaksanaan PSBB di Kota Ambon, sehingga sampai hari ini 29 Juni, belum satupun yang melakukan pelanggaran baik itu badan usaha atau kegiatan-kegiatan lain. Semoga kondisi ini tetap dipertahankan,” ungkapnya.

Sesalkan Perampasan

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menyesalkan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kecamatan, Sirimau Kota Ambon akhir pekan lalu. Wattimury menilai aksi itu justeru akan menimbulkan persoalan baru.

Menurut Wattimury, pemerintah bahkan tidak seorangpun yang berkeinginan untuk menjauhkan jenazah dari pihak keluarga. Hanya karena kondisilah yang menghendaki jenazah harus dimakamkan sesuai dengan protap Covid-19. “Bagaimana pun juga, apa yang terjadi pada kejadian kemarin, kami sangat mengerti perasaan pihak keluarga, tapi semua orang juga harus sadar tentang pentingnya kesadaran akan bahaya penyebaran virus Corona. Dan kalau sampai kita tidak sadari hal ini, kita akan rugi sendiri,” kata Wattimury, kepada wartawan, Senin, 29 Juni, 2020.

Dirinya meminta semua komponen masyarakat Maluku menjalani seluruh aktivitas dengan baik sesuai dengan protap kesehatan dalam mengatasi penyebaran Covid-19. “Kejadian kemarin itu harus dijadikan sebagai pengalaman yang berharga untuk kita semua. Apalagi sampai ada pemukulan tenaga medis dan itu tidak boleh terulang. Mari kita saling topang dan mendukung serta saling mengingatkan akibat dari Covid-19 ini,” pesan Wattimury. (RM1-CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top