PRO PILKADA

Barnabas Orno Bakal Dipecat dari PDIP

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) lewat badan kehormatan partai sedang merumuskan proses ancaman pemecatan terhadap Barnabas Orno, dari keanggotaan PDI-P.

Ancaman pemecatan itu berkaitan dengan dukungan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kepada adik kandungnya yang dianggap telah melanggar atau tidak mematuhi keputusan DPP PDI-P.

“Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kedisiplinan partai. Itu sudah dibicarakan oleh Wakil Ketua Badang Kehormatan Partai. Bagaimana proses dan hasilnya, itu yang sementara dirumuskan. Karena PDI Perjuangan tidak bisa membiarkan kader-kader partainya mengambil langkah-langkah politik di luar aturan partai. Kita tidak terbiasa dengan kebiasaan itu,” tegas, Bendahara DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 22 Juli, 2020.

Menurut Wattimury, apa yang sudah diputuskan oleh DPP maka mestinya seluruh perbedaan dinyatakan selesai. Karena itu, tidak ada lagi langkah-langkah atau manuver politik tertentu yang bertentangan dengan keputusan partai.

Sebab sesuai dengan AD/ART tentang kode etik partai, harus ada langkah tegas, supaya semua orang harus tertib barisan. “Ya kalau tidak tertib, maka akan ada sanksi partai. Apakah itu mulai dari teguran sampai pada pemecatan, tergantung pada bobot kesalahan atau ketidakdisiplinan yang dilakukan,” tukas dia.

Ditambahkan, Ketua DPD PDI-P Maluku, Murad Ismail telah memerintahkan Badan Kehormatan Partai untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang internal lainnya dan bagaimana membicarakannya secara baik. Pertimbangannya karena partai tidak bisa diobok obok. “Kalau dalam keseharian semua orang boleh berbeda pendapat untuk kepentingan Pemilukada tetapi saat DPP sudah memutuskan, maka tidak ada alasan bagi kader untuk main-main. Karena ini, sudah menjadi sikap politik dari PDI Perjuangan,” pungkas Wattimury.

Bagi, Wattimury, yang menjadi catatan penting bagi pengurus, kader dan anggota partai bahwa semua dinamika sebelum ada keputusan DPP atau rekomendasi DPP tentang bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota itu boleh berbeda pendapat, tetapi jika DPP sudah memutuskan maka tanggungjawab sebagai pengurus, kader dan anggota adalah melakukan tugas untuk mengamankannya. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top