--
NEWS UPDATE

DPRD Desak Pemprov Bayar Ganti Rugi Lahan RSUD Haulussy

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Masalah perluasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Kudamati Ambon dianggap clear. Dewan akhirnya mendesak Pemprov Maluku segera membayar ganti rugi kepada ahli waris, Yohannes Tisera.

Wakil Ketua Komisi I, DPRD Maluku Jantje Wenno SH menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Komisi I bersama perwakilan pemprov dan ahli waris, terungkap bahwa ganti rugi lahan itu sudah sesuai pada objeknya. Yakni, perluasan lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan asrama putra dan putri, rumah dokter, Bapelkes dan juga sarana prasarana lain.

Menurut dia, ganti rugi bukan pada lahan lain atau di gedung RSUD Haulussy Ambon, sebab itu sudah selesai. “Dari penjelasan pihak-pihak terkait, telah menjadi terang benderang bahwa Yohanes Tisera alias Buke telah mengantongi Keputusan Hukum tetap dan Pemerintah Provinsi harus membayar ganti rugi,” ujar Jantje Wenno.

Dikatakannya, besaran anggaran yang harus dibayar Pemprov Maluku kepada Yohanes Tisera, sebesar Rp 49,9 miliar atas lahan seluas 3,1 Hektare. Dan oleh Pemprov Maluku upaya ganti rugi itu sudah dicicil sampai hari ini sebesar Rp 13 miliar.

“Dalam perjanjian tersebut, setelah 80 persen ganti rugi, maka Yohanes Tisera akan membuat pelepasan hak sehingga Pemprov Maluku bisa mengurus sertifikat tanah RSUD dan perluasannya. Ini yang harus kami tegaskan sehingga aset-aset daerah menjadi jelas,” kata Wenno.

Secara terpisah, Yohannes Tisera mengungkapkan, sesuai penjelasan hukum dari Pengadilan Negeri (PN) Ambon bahwa jelas Yohanes Tisera adalah ahli waris yang berhak atas ganti rugi yang dilakukan pemerintah provinsi. Sementara untuk putusan yang dimiliki Alfons merupakan objek yang berbeda, bukan objek ganti rugi lahan perluasan RSUD.

Alhasil, Yohannes Tisera menegaskan, keputusan pengadilan sudah inkrah, sehingga siapapun diyakini tidak akan keberatan. Apalagi sudah ada kesepakatan antara dirinya bersama Pemprov Maluku melalui Akta Notaris. “Nah, kalau ada yang keberatan gugat saja keputusan itu,” tegas Tisera.

Menurut dia, berdasarkan kesepakatan di mnotaris, pemprov harus membayar ganti rugi, jika tidak maka itu merupakan wanprestasi. “Dewan mau sahkan atau tidak pemda harus bayar. Kalau tidal wanprestasi karena ada hitam diatas putih. Sebagai warga negara saya hanya tunduk pada undang-undang,” tegas Yohanes Tisera.

Pernyataan Buke itu disampaikan menyusul pernyataan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, Alwiyah. F. Alaydrus yang menyebutkan pihaknya besar kemugkinan akan membayar pada tahun anggaran 2021. “Sesuai perjanjian pada Akta Notaris dan hasil negosiasi dengan Yohanes Tisera, bahwa kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku untuk ganti rugi sebesar Rp 49,9 M. Ganti rugi sudah direalisasikan, ditahun 2019 Rp 10 miliar dan Tahun ini Rp 3 miliar. Sisanya akan dibayar di tahun 2021 jika kondisi keuangan Pemprov Maluku sudah membaik dan mengingat saat ini dalam situasi pandemi virus corona sehingga penganggarannya masih diprioritaskan untuk percepatan penanganan Covid-19,” ujarnya. (CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top