OPINI

Mengeja Kembali Pendidikan dan Kebudayaan

Oleh : ARMAN KALEAN, M.Pd | Akademisi IAIN Ambon | Fungsionaris DPD KNPI Maluku

MUNDURNYA tiga Ormas sepuh menampilkan tanda belum baiknya pengelolaan pendidikan di era ini. Dari sisi Ilmu Semiotika yang dipelopori Ferdinand de Saussure, mundurnya tiga Ormas yang memiliki peran pendidikan di Indonesia dengan kronik panjang, dapat dilihat sebagai ‘Penanda’ terhadap miskonsepsi pendidikan dari para pemangku kebijakan di dalam Kemendikbud. Miskonsepsi pendidikan ini adalah ‘Petanda’.

Kebijakan yang keliru berakar dari paradigma yang juga keliru. Alih-alih mengaku memahami masa depan meskipun tak paham masa lalu, ‘Mas’ Menteri tak menduga akhirnya akan meminta maaf pada Ormas sepuh setelah dikritisi pakar. ‘Mas’ Menteri luput terhadap motif Revolusi Mental yang dijadikan jargon Kabinet Kerja sejak Presiden Joko Widodo menjabat di periode pertama.

Mungkin ‘Mas’ Menteri salah kaprah melihat posisi beliau di dalam Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dianggapnya Revolusi Mental sudah selesai pada ranah pendidikan, tinggal bagaimana memajukan pendidikan Nonmental.

Padahal, melihat dinamika ideologi bernegara akhir-akhir ini, memberi penyadaran bahwa dunia pendidikan tak bisa terabaikan begitu saja. Merajalelanya praktik Korupsi, Terorisme, Negara Khilafah, Disintegrasi, dan melemahnya pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, menunjukan fakta pentingnya internalisasi Pancasila kepada generasi muda. Baik melalui pendidikan Formal, Informal, maupun Nonformal, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam hal membina karakter bangsa, Pemerintahan Joko Widodo tercatat mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, disusul Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Sementara untuk internalisasi Pancasila, telah dikeluarkan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi. Meskipun Kemenristekdikti telah digabung di dalam Kemendikbud, belum tampak tanda-tanda evaluasi komprehensif mengenai amanat regulasi ini secara baik dan maksimal oleh ‘Mas’ Menteri.

Sejumlah terobosan out of the box ini mengantarkan Kemendikbud seolah tak punya marwah kebijakan dan kebijaksanaan sekaligus.

Sadar ataupun tidak, sebenarnya miskonsepsi ini telah diawali secara simbolik dengan mengaku lebih nyaman dipanggil ‘Mas’ ketimbang ‘Pak’, mengahadiri pelantikan Rektor UI dengan tampil casual. Rasionalnya bukan sebatas baju Batik yang dikenakan sebagai simbol Budaya, melainkan keseimbangan busana bawahan yaitu celana. Model celana ala ‘Cinos’ atau ala ‘Jeans’ sebagai simbol Pekerja Tambang di Amerika Serikat.

Inovasi Pendidikan

Inovasi yang kebablasan dalam memajukan pendidikan, kurang lebih akan sama dengan analogi Batik sebagai identitas kewibawaan Nasional yang lazim digunakan untuk menghadiri pertemuan resmi, kemudian dianggap wajar-wajar saja saat para Desainer memamerkan model pakaian dalam dari kain Batik bermotif Gurdho Latar Kembang. Tanpa memahami Gurdho Latar Kembang artinya ‘kedudukan yang baik’, para Desainer malah menghancurkan nilai filosofis Batik itu sendiri.

Masih ingat Foto Bule yang viral berpose dengan Batik Korpri, 2016 silam? Meskipun salah satu Bule, Pablo Fernandez Moriana dari Spanyol (lihat: https://makassar.tribunnews.com, edisi Kamis, 25 Februari 2016), mengaku mengerti bahwa ini adalah seragam resmi dan memang suka baju Batik, tapi tetap saja Pablo salah dalam mengartikan kebebasan berekspresi sesuai dengan etika penggunaan baju Batik Korpri. Seandainya Pablo menerapkan hal serupa pada baju Loreng TNI, pasti ceritanya akan lebih bermasalah.

Untuk itu, inovasi pendidikan oleh Kemendikbud tanpa saringan berbasis kearifan nusantara akan membuat arah Pendidikan Indonesia semakin jauh dari nilai Kebudayaan, dimana nilai Kebudayaan termasuk bahan galian fundamental penyusun Pancasila.

Seperti yang dikatakan beberapa pakar kemarin malam dalam salah satu talkshow tvOne, Indonesia Lawyers Club (ILC), memberi masukan dan menasehati ‘Mas’ Menteri agar kembali belajar Sejarah. Pengamat Sosial Politik, Fachry Ali: kalau NU dan Muhammadiyah sudah keluar dari POP, berarti ada kesalahan fundamental bukan kesalahan teknikal.

Kesalahan Fundametal

Bila kita rujuk pandangan Fachry Ali di atas, maka yang dimaksud kesalahan fundamental adalah sejarah pergolakan dan pemikiran Pendidikan Nasional.

‘Mas’ Menteri sudah seharusnya meluangkan waktu untuk menelaah berbagai bunga rampai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibukukan menjadi dua, bagian pertama diberi judul Pendidikan dan bagian kedua diberi judul Kebudayaan. Pemikiran Ki Hajar ini yang menjadi fondasi mental Pendidikan Nasional hari ini. Kedua buku ini diterbitkan oleh Majelis Luhur Taman Siswa pertama kali pada tahun 1962, jelang tiga tahun setalah meninggalnya Ki Hajar (26 April 1959).

Pada tahun yang sama pula, Indonesia sedang melakukan Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Presiden Sukarno melalui naskah sambutan di dalam buku bagian pertama judul Pendidikan, menyatakan bahwa diterbitkannya karangan-karangan Ki Hajar akan menambah semangat perjuangan.

Hal tersebut mengingatkan tentang pentingnya Pendidikan terhadap Perjuangan, seperti yang dikemukakan Louis Althusser tentang State Apparatus (Aparatus Negara) dan Ideological State Apparatus (Aparatus Ideologi Negara). Lembaga Pendidikan, sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan baik Formal, Informal, Nonformal, kesemuanya adalah Aparatus Ideologi yang bertugas membina Ideologi.

Salah mengatur Lembaga Pendidikan, dipastikan Pancasila tidak lagi menjadi bintang penuntun jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukan hanya sebatas itu, tiga tahun setelah diterbitkan buku itu, Presiden Sukarno lalu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional yang bertugas mengadakan penelitian, perencanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistem Pendidikan Nasional Pancasila di segala bidang. Majelis ini juga berwenang menentukan kebijaksanaan umum (Policy) mengenai pendidikan di segala bidang, memiliki kedudukan sebagai Badan Tertinggi dalam Bidang Pendidikan Nasional merupakan Lembaga Negara Tertinggi yang langsung berada di bawah Pimpinan Presiden Republik Indonesia.

Jalan Panjang menuju Merdeka Belajar

Pertama, memahami esensi perbedaan antara Pendidikan dan Pengajaran. Ki Hajar menerangkan bahwa Pendidikan (opvoeding atau paedagogiek) untuk memerdekakan urusan batin, sementara Pengajaran (onderwijs) untuk memerdekakan urusan lahir. Pengajaran merupakan bagian dari Pendidikan, Pendidikan sebagai tuntunan.

Mengacu pada pandangan Ki Hajar, maka dapat diartikan bahwa Pengajaran itu tentang ilmu pengetahuan, sedangkan Pendidikan itu tentang adab. Sebagai seorang yang paham nilai Agama, Ki Hajar menempatkan adab di atas ilmu. Adab yang menuntun lmu pengetahuan.

Adab menurut Ki Hajar, tak bukan dan tak lain berarti menguasai diri. Untuk sampai ke Adab, seseorang perlu memiliki budi pekerti, watak atau karakter. ‘Budi’ artinya pikiran, perasaan, dan kemauan. ‘Pekerti’ artinya tenaga. Jadi, budi pekerti adalah sifat jiwa manusia dari angan-angan hingga tindakan. Garis besar dari maksud dan tujuan pendidikan adalah mencapai Adab.

Kedua, memahami pokok masalah. Baik NU, Muhammadiyah, dan PGRI, mempunyai satuan pendidikan di tingkat Sekolah dan Perguruan Tinggi. Ketiganya tak berbeda dengan Taman Siswa, dalam istilah Ki Hajar sering memakai kata ‘Partikelir’, bukan kepunyaan pemerintah atau Swasta. Tetapi ketiganya bukan lahir dari semangat swastanisasi sebagai watak kapitalisme, melainkan sebentuk perlawanan melawan sistem pendidikan kolonial waktu itu. Kedudukan ketiga lembaga ini, tak boleh dilihat dengan standar Swasta dalam semangat bisnis.

Realitas dalam pemandangan berbangsa hari ini, telah banyak mengalami pergeseran ‘pola tindak’, me-Negeri-kan swasta dan men-Swasta-kan negeri. Dampaknya pada pergeseran ‘pola pikir’ di dalam masyarakat, mulai bermunculan anggapan bahwa Sekolah Negeri yang lebih berkualitas akan lebih mahal dari Sekolah Swasta. Padahal, puluhan tahun yang lalu, Sekolah Swasta tertentu dianggap sebagai Sekolah bergengsi. Seolah konsep Rintisan Sekolah Bertaraf Inernasional (RSBI) sejak 2003 tidak pernah bisa dihilangkan, hanya berganti nama setiap kali pergantian Menteri.

Sama halnya dengan pergantian nomenklatur Kurikulum, namanya saja yang diganti. Namun muatan individualisme, watak elitis, klasifikasi kelas pandai, klasifikasi sekolah miskin, masih terus terpelihara. Tak jarang, muncul narasi memilukan, misalnya, Sekolah A dikenal sebagai Sekolah Murid Miskin dan Bodoh-bodoh. Atau Sekolah B, disebut sebagai Sekolah tampungan Anak-anak Bandel. Kalaupun agak sulit memperhatikan dari luar, cobalah masuk ke lingkungan Sekolah dan bertanya di mana letak Kelas yang dominan unggul, pasti muncul nama ruangan.

Disparsitas kualitas Pendidikan yang terjadi sudah dianggap wajar, menjadi watak, dan membudaya selama ini. Ragam jurang pembeda itu terjadi lantaran perbedaan kapital, berupa akses keuangan dan akses Guru yang kebanyakan bertindak sebagai Pengajar ketimbang Pendidik.

Andai mau direfleksi secara radikal, munculnya Taman Siswa, gerakan pendidikan awal KH. Ahmad Dahlan di Muhammadiyah, lahirnya sistem pondokan dalam kultur NU, bukan soal profit interest atau mencari keuntungan materi belaka. Sehingga Guru-guru yang mengajar pada lembaga pendidikan di Organisasi sepuh ini memang benar-benar sebagai Pendidik, Siswa-siswanya memang benar-benar sebagai Peserta Didik.

Standarisasi yang dikejar adalah Kemerdekaan sejati, yakni merdeka lahir dan batin sekaligus. Sejalan dengan maksud Ki Hajar dalam dasar pendidikan Taman Siswa, beliau menyatakan bahwa “Pendidikan kita tidak memakai syarat paksaan”. Seharusnya Kemendikbud menjadikan kembali dasar pendidikan Ki Hajar ini sebagai dasar memajukan Pendidikan Nasional di era Kabinet Indonesia maju.

Sehingga untuk memajukan Pendidikan Nasional, standar yang dikejar bukan untuk mencapai ambang batas nilai tes Program for International Student Assessment (PISA) yang penyelenggaranya adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebuah oraganisasi internasional untuk kerja sama pembangunan ekonomi yang menerima prinsip perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

Toh, hasil PISA pun bisa dikritisi dari metode pengambilan sampel. Dengan dalih acak, PISA malah menjelaskan klaster Siswa yang hendak dinilai berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Lokasi Sekolah. Pada Laporan Nasional PISA, proporsi Siswa yang ikut tes PISA dengan latar belakang status sosial ekonomi kurang mampu selalu lebih besar dari siswa yang berlatar belakang ekonomi di atas rat-rata. Belum lagi, hasil penelitian yang juga memperlihatkan rendahnya kualitas tes PISA di Indonesia dan beberapa negara lain juga dipengaruhi lamanya siswa bersekolah (years of schooling). Rahmawati (2018) melalui ristenya yang berjudul “Memaknai Hasil PISA Melalui Perspektif Kelamahan Sampel: Saatnya Beranjak Dari Paradigma Ranking”, melaporkan bahwa negara yang didominasi siswa belajar 10 Tahun, cenderung diuntungkan dibandingkan dengan negara yang lebih banyak siswanya baru belajar 9 Tahun.

Jadi dapat disimpulkan, dari rujukan konsep yang sudah keliru, lalu rujukan data yang berpotensi keliru, dapat menjadikan konsep memajukan pendidikan dari ‘Mas’ Menteri menjadi kekeliruan yang tak berkesudahan. Sebagai momentum evaluasi perdana ‘Mas’ Menteri terhadap gerakan pendidikan yang terlihat reaksioner ini, jika POP memang komplementer dengan serial Merdeka Belajar pada episode lainnya, maka bisa dipastikan semua program Kemendikbud kali ini bermasalah. Belum lagi soal kekagetan ‘Mas’ Menteri saat mengetahui masih ada wilayah Indonesia tanpa Listrik.(*)

Menjiwai Nilai Islam Di Dalam Pancasila

======================
--------------------

Berita Populer

To Top