KOTA AMBON

OKP Cipayung Minta Pemkot Maksimalkan JPS

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Sejumlah OKP yang tergabung dalam organisasi cipayung meminta agar pemerintah Kota Ambon untuk betul-betul menyiapkan jaringan pengaman sosial (JPS) secara baik dimasa pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB. Hal ini disampaikan saat melakukan dialog bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon yang berlangsung di ruang paripurna Balai Rakyat Belakang Soya, Selasa 30 Juni 2020.

Mereka menilai, sejauh pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kota Ambon belum menyiapkan JPS secara baik. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap sistem yang tengah dijalankan saat ini. Karena, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan akibat dari dampak dari penanganan penyebaran corona di Ambon.

Menanggapi masalah tetsebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, saran aspirasi yang disampaikan oleh kumpulan OKP dalam Cipayung Plus itu akan ditampung, baik menyangkut dengan aspek ekonomi, sosial maupun bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat terdampak corona. “Semuanya kita tampung dan akan kita sampaikan kepada Pansusu Covid-19 DPRD untuk diteruskan kepada tim gugus tugas covid-19 Kota Ambon,” ujar Pormes kepada Rakyat Maluku.

Menurutnya, segala pendapat yang disampaikan organisasi cipayung merupakan hal yang positif. Namun ada yang menjadi kewenangan DPRD dan juga ada yang merupakan kewenangan pemerintah kota.

Kalau yang menjadi kewenangan DPRD, bisa langsung dieksekusi. Sementara kewenangan yang ada pada pemerintah kota, tentu akan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah kota. “Prinsipnya, aspirasi yang disampaikan itu baik dan harus kita perjuangkan. Karena mereka juga mewakili keluh kesah masyarakat, baok itu tukang ojek, pedagang, tukang becak dan orang-orang yang betul-betul terdampak corona,” tuturnya.

Kata politisi partai Golkar itu, menurut oantauan cipayung, masih banyak masyarakat di sejumlah negeri dan desa di Kota Ambon yang belum terakomodir sebagai penerima bantuan akibat bencana non alam itu. Pormes mengakui, selama evaluasi yang dilakukan oleh komisi I maupun Pansus, sudah hampir 90 persen masyarakat kota Ambon yang mendapatkan jaminan sosial.

Mungkin, sekitar 10 persen lebih dari sejumlah desa atau negeri yang belum tercover, seperti di Batu Merah. Dimana kuantitas terdampak corona lebih banyak daripada kemampuan pagu anggaran dana desa maupun alokasi dana desa negeri setempat, sehingga itu belum tercover. “Tapi kita sudah sepakat di Pansus maupun DPRD untuk menyiasati itu agar semuanya dapat terakomodir. Pimpinan telah menyepakati untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh kelompok cipayung plus itu kepada pemerintah kota saat rapat bersama gugus tugas penanganan penyebaran virus corona Kota Ambon,” tandasnya. (SAH)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top