HUKRIM

Ungkap Kasus Fery Tanaya, Tim Periksa Saksi dari PLN

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan pemeriksaan terhadap pegawai PT. PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) inisial AN, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV di Namlea, Kabupaten Buru Tahun 2016.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara tersangka Fery Tanaya selaku pemilik lahan, dan tersangka dengan inisial AGL selaku PNS pada Kanwil BPN Provinsi Maluku, di tahap penyidikan. “Kemarin, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap salah satu staf pada PT. PLN wilayah Maluku dan Malut inisial AN, untuk kelengkapan berkas perkara tersangka FT dan tersangka AGL, di tahap penyidikan,” kata Samy, saat dikonfirmasi koran ini, di ruang kerjanya, Selasa, 30 Juni 2020.

Ia menjelaskan, dalam pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam, sejak pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit, saksi AN dicecar puluhan pertanyaan dalam kapasitasnya sebagai sekretaris panitia pengadaan lahan seluas 48.645,50 hektar, di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea.

“Saksi AN ditanya seputar tupoksinya sebagai sekretaris panitia pengadaan lahan. Diantaranya, proses pembelian lahan dari PT. PLN wilayah Maluku dan Malut dari tersangka FT selaku pemilik lahan seluas 48.645,50 hektar di Dusun Jiku Besar,” jelas Samy.

Dikatakan Samy, Tim Jaksa Penyidik juga masih akan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi lainnya dalam kasus tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara kedua tersangka di tahap penyidikan.

“Belum selesai, masih banyak saksi-saksi yang akan dipanggil Jaksa Penyidik untuk diperiksa. Kedua tersangka (FT dan AGL) juga belum diperiksa di tahap penyidikan, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka,” pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV, merupakan program nasional yang diperuntukan bagi tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Namlea Kabupaten Buru.

Namun dalam proses jual beli, diduga ada konspirasi untuk menggelembungkan harga lahan seluas 48.645,50 hektar di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, yang dibeli PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) dari pemilik lahan Ferry Tanaya.

Sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp 36.000 per meter kubik persegi. Namun diduga ada kongkalikong dengan pihak PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehingga harganya dimarkup menjadi Rp 131.600 per meter.

Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, maka nilai lahan yang harus dibayar pihak PLN hanya sebesar Rp 1.751.238.000. Namun karena NJOP diabaikan, pihak PLN diduga telah menggelontorkan anggaran yang dinilai tidak wajar dan merugikan keuangan negara.

Sehingga, berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, tersangka Fery Tanaya dan tersangka AGL telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.081.722.920. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top