KOTA AMBON

205 Pelanggaran Terjaring Operasi Yustisi PSBB Transisi Tahap VI

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Sebanyak 205 pelanggaran terjaring dalam operasi yustisi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tahap enam yang berlangsung selama dua pekan kemarin.

 


205 pelanggaran yang terjaring operasi Yustisi itu lantaran mengabaikan Peraturan Walikota nomor 25 Tahun 2020 tentang penagakan disiplin masyarakat terkait protokol kesehatan yang merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan PSBB transisi tahap enam itu paling banyak didominasi oeleh pelaku moda transportasi, yang sengaja mengangkut melebihi dari kapasitas 50 persen, dan juga pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Hal ini disampaikan Koordinator Fasilitas Umum Gustu Covid-19, Richard Luhukay, Rabu 14 Oktober 2020.

“Sesuai hasil rekapan pelanggaran selama PSBB yang berlangsung dari 28 September hingga 11 Oktober kemarin, total pelanggaran sebanyak 205, yang didominasi oleh moda transportasi sebanyak 190 pelanggaran, dan juga 101 pengguna jalan yang tidak menggunakan masker,” ujar Luhukay.

Selain dua kategori pelanggar tersebut, ada juga pelanggaran lain yang ditemukan, seperti pelanggaran atas waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Gugus tugas bagi pelaku usaha jajanan kuliner malam yang berjumlah 13 pelanggaran. “Ada 13 pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner. Selain itu juga 1 pelanggaran yang dilakukan oleh swalayan. Semua pelanggar tersebut akan diberikan sanksi denda.”

Ia menjelaskan, sanksi denda itu akan dimasukkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah. Ada juga sanksi sosial yang diberikan diluar denda terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi perwali, seperti disuruh pushup maupun bernyanyi lagu kebangsaan NKRI. “Kami berharap masyarakat bisa mematuhi anjuran Pemerintah terkait protokol kesehatan. Sebab, dengan kepatuhan, dapat memutus mata rantai Covid-19 di Kota Ambon,” ungkapnya. (*)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top