NEWS UPDATE

69 Poin Rekomendasi DPRD Maluku ‘Disembunyikan’

Gedung DPRD Maluku

Jelang Pelantikan Hutang Pemprov tersisa Rp12 Miliar

RAPAT internal penyampaian hasil kerja pansus pembahasan LKPJ Gubernur Maluku tahun 2018, dan LPKJ Gubernur Maluku akhir masa jabatan periode 2014-2019 sepi wakil rakyat.

Rapat yang dijadwalkan berlangsung 14.00 WIT akhirnya ditunda hampir 30 menit sembari menunggu dokumen rekomendasi hasil Kerja Pansus yang diketuai Lucky Wattimury.

Mengingat waktu yang makin mepet dengan kehadiran Gubernur-Wakil Gubernur Maluku bersama pimpinan OPD, Wakil Ketua DPRD Maluku Syaid Muzakir Assagaff akhirnya memulai rapat sembari menunggu dokumen rekomendasi yang diperbanyak bagian Kesektariatan Dewan.

Uniknya dalam rapat yang hanya dihadiri seperdua wakil rakyat itu, tak lagi dibacakan poin per poin kepada forum rapat oleh ketua pansus. 

Lucky Wattimury hanya menggambarkan secara umum sistematika penyusunan hingga muncul poin-poin rekomendasi Pansus kepada forum yang terhormat. 

Dalam sambutannya, Lucky menyebut sesuai hasil telaah atas dua dokumen yaitu dokumen LKPJ 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan 2014-2019 dibuat dengan sistematika sebagai berikut.

“Pertama pendahuluan, yang kedua pokok-pokok rekomendasi terdiri dari dua, yaitu umum dan yang kedua capaian kinerja berdasarkan urusan pemerintahan,” kata Lucky.

Untuk bagian umum sendiri ada tujuh rekomendasi yang ditetapkan, sedangkan capaian kinerja berdasarkan urusan terdiri atas pertama permasalahan yang kedua adalah pokok-pokok rekomendasi, dimana dari 24 urusan yang dibahas dalam Pansus dilanjutkan kurang lebih atau sebanyak 69 rekomendasi. 

“Kami tau ditangan bapak ibu rekomendasi itu belum ada, tapi rekomendasi itu ada dikami disini, dengan jumlah rekomendasi 69, dengan 28 halaman, jadi kalau dibaca semuanya akan repot, sehingga dibacakan inti-intinya saja,” ujar Lucky.

Walaupun tak dibacakan, secara umum Lucky menjabarkan inti dari pokok rekomendasi umum yang dicetuskan Pansus pertama soal kemiskinan yang selalu dicakapkan selama ini, kedua terkait sistem perencanaan, ketiga terkait anggaran dari pemerintah pusat yang berakibat pada berbagai hal yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga, poin selanjutnya terkait undang-undang daerah kepulauan berikut blok masela dan BUMD.

Karena tak dibacakan secara detil, sebelum diketok Surat Keputusan DPRD, berbagai interupsi dilayangkan anggota fraksi Gerindra dan anggota Fraksi Pembangunan Bangsa.

Konstansius Kolatfeka mewakili fraksi Gerindra bahkan mempertanyakan poin-poin rekomendasi itu, jangan sampai tidak mengakomodatif. 

“Saya jadi bertanya-tanya, minimal sebelum rekomendasi itu ditetapkan sebagai ketetapan dewan, maka poin-poin rekomendasi ini minimal dalam rapat minimal kita baca, karena tidak semua anggota yang mengatasnamakan fraksi dan komisi menjadi bagian dari pansus, bisa menjeneralisir semua anggota-anggota yang tidak termasuk, saya menginginkan juga rekomendasi itu dapat menyelesaikan persoalan yang ada dalam bank Maluku, ini harus masuk poin, jangan ditutupi, minimal dalam akhir masa jabatan ada penjelasan resminya,” kata Kolatfeka.

Sementara Melkias Saerdekut menambahkan, poin yang disampaikan rekannya sangat penting untuk ditindaklanjuti, sehingga nantinya pemerintahan Murad-Orno tak lagi disibukan dengan urusan-urusan yang mestinya diselesaikan sebelum masa akhir pemerintahan yang baru.

“Mengingatkan sehingga kalau kita membahas APBD berikut lagi kita tak perlu lagi bermasalah soal hal-hal itu. Karena itu komitmen pemerintah daerah dalam rapat pansus itu penting untuk kita pegang, sehingga benar waktu kita bahas (APBD) mulai dari nol, karena itu diingatkan sebagai anggota DPRD dan itu juga menjadi kemauan kita semua supaya dikala Pak Murad dan Abas dilantik, semuanya berjalan dengan normal sebagaimana adanya, pengingatan ini penting buat kita sehingga dikemudian hari jika masih ada kita janji pemerintah daerah, kenapa bisa begitu,” ujar Saerdekut.

Sebelumnya Kutny Tehupaly juga menyoroti rekomendasi Pansus, dia menilai tidak pernah mendapat arahan untuk memberikan masukan atas rekomendasi-rekomendasi yang dibahas Pansus. Jika berkenan dia ingin menyampaikan beberapa poin dalam kesempatan itu. 

Sayangnya tuntutan mereka ditepis Lucky Wattimury dan Syaid Muzakir Assagaff,  yang menilai apa yang menjadi keinginan semua telah diakomodir dalam rekomendasi.

Pansus pun sudah bekerja maksimal untuk menghasilan poin-poin rekomendasi dewan terkait dua dokumen tersebut. 

Lucky Wattimury sesumbar juga menyentil soal hutang pihak ketiga yang memang tak dimasukan dalam bunyi rekomendasi dengan asumsi ada komitmen pemerintahan saat ini untuk melunasunya di awal Maret.

“Hanya tersisa Rp.12 miliar hutang pihak ketiga,” beber Lucky.  (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top