NEWS UPDATE

PDIP Maluku ‘Mati Kutu’

WACANA, bahkan program pemindahan ibu kota Provinsi Maluku ke Pulau Seram kini mulai menjadi perbincangan hangat.

Hal ini, setelah Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail seolah ‘mencuci tangan’ terkait janji kampanye pasangan BAILEO dalam Pilgub Maluku tahun lalu.

MI, sapaan akrab mantan Kakor Brimob Polri itu, seakan melempar tanggung jawab soal program pemindaham ibu kota provinsi itu kepada ketua tim pemenangan BAILOE, Karel Albert Ralahalu, juga kepada Wakil Gubernur Maluku, Drs, Barnabas Orno. 

Padahal, pemindahan ibu kota provinsi ini sejatinya adalah marwah PDIP sebagaiman keinginan pendiri bangsa ini, Ir Soekarno.

Kini rencana pemindahan ibu kota itu menjadi kabur karena mantan Kapolda Maluku itu terus mengelak. 

Sementara di sisi lain, saat ini MI adalah Ketua PDI-P Maluku. Lalu bagaimana nantinya rencana pemindahan ibu kota ini? Apakah bisa diprogramkan nantinya seperti pemindahan ibu kota negara?

”Terlepas dari pernyataan pa Murad yang seakan mau mengelak, intinya, ini sebenarnya adalah bagian dari apa yang dikampanyekan dalam perhelatan pilgub Maluku. Nah, partai-partai pendukung ini khan turut di dalam persoalan itu terutama PDIP yang punya ikatan benang merah dengan ide Ir Soekarno dan kemudian sehingga menjadi platform dalam langkah-langkah yang telah dilakukaan sebelumnya,” kata salah satu pimpinan Perhimpunan Anak Pulau Ambon (PAPA) Bartho Diaz kepada RakyatMaluku.com ketika dimintai tanggapannya, Kamis 25 Juli 2019.

Batho yang juga mantan kader PDIP Maluku ini justeru mengingatkan bahwa sudah ada peletakan batu pertama pemindahan ibu kota Provinsi Malukku di Makariki di masa pemerintahan Pak Karel Albert Ralahalu yang juga ketua DPD PDI-P Maluku. 

”Intinya, ini harus bisa diartikan sebagai lagkah konkrit dari PDIP dalam menjewantahkan keinginan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang adalah putra almarhum founding father negara ini,”pungkasnya.

Namun lanjutnya, sejauh apa langkah ini bisa direalisasikan di masa pemerintahan pasangan yang dikenal dengan sebutan BAILEO ini.

”Pak Gubernur sendiri sudah mencuci tangan terhadap apa yang dikampanyekan. Awalnya beliau bilang bahwa pemindahan ibu kota provinsi itu tidak gampang. Lalu kemudian tanggungjawab terkait janji yang disampaikan saat  kampanye itu dilemparkan kepada pak Karel Ralahalu sebagai ketua tim kampanye  dan pak Orno yang adalah wakil beliau. Akhirnya jadi kabur khan,” kata Bartho Diaz.

Mestinya, lanjut dia, kendati peletakan batu pertama itu terkesan tergesa-gesa, tapi itikad pak Karel itu adalah bagian dari strategi beliau agar gubernur berikutnya dapat melanjutkannya. ”Ya, ini harus bisa ditindaklanjuti. Langkah awal, mesti  persiapkan perdanya. lalu bersama-sama dengan DPRD memperjuangkannya anggaranya ke pusat. Khan penguasa NKRI saat ini dipegang oleh PDIP. Kalau ada dukungan dari partai pendukung BAILEO, saya yakin itu hal yang mudah untuk diperjuangkan,” tambah Bartho.

Bartho justeru mengingatkan, bahwa apa yang menjadi janji-janji dalam kampanye pasangan BAILEO ini mestinya menjadi tanggung jawab partai pengusung,

”Jadi ini bukan ansich soal pemindahan ibu kota. Semua yang menjadi visi misi dan rencana program BAILEO ini harus menjadi tanggungjawab partai pengusung. Dengan demikian, di dalam RPMJD bisa inklud rencana awalnya,” tegasnya,

Ia mengakui, jika MI tetap bersekukuh tidak mengambil langkah konkrit untuk rencana pemindahan ibu kota provinsi, bisa dipastikan akan berdampak pada eksistensi partai berlambang banteng itu di Maluku.

”Saat  PDIP di bawah kepemimpinan John Mailoa, dan Megawai yang saat itu menjabat Presiden RI datang ke Ambon untuk kampanye, ibu Maga kembali mengingatkan soal keinginan ayahandanya agar ibu kota provinsi dikepindahkan ke Seram. Saat itu, sebagai kader saya hadir Nah, ini yang mesti diperjuangkan PDIP,” singgungnya.

Lebih lanjut, menyoal sikap PAPA terkait pemindahan ibu kota ini, Bartho Dias mengatakan, pada prinsipnya PAPA secara organisasi tidak keberatan. 

”PAPA secara organisasi realistis, karena faktor kepadatan dan faktor-faktor lain. Jadi tidak ada keberatan. Apa lagi, Upu Hena Hitu dan PAPA saat itu adalah Karel Albert Ralahalu yang juga gubernur Maluku. Jadi kita sepenuhnya mendukung,” demikian Bartho Diaz.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Maluku Ridwan Elys mengatakan, terlepas dari pendekatan sejarah, di mana ide besar pemindahan ini awalnya digagas mendiang Presiden Soekarno, harus juga dilihat dari kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, dimana  sudah waktunya Ibu Kota Provinsi Maluku dipindahkan dari Ambon.

“Kota Ambon sudah sangat sempit, tidak bisa lagi ada pengembangan, dari aspek daya dukung tidak lagi berkembang, sehingga penting untuk dipindahkan,” kata Ridwan kepada RakyatMaluku.com, Kamis 25 Juli 2019.

Menurut Ridwan, banyak proyek pembangunan kawasan perkotaan di Ambon terhambat karena daya dukung sudah tidak lagi tersedia.

Ia mencontohkan, rencana pembuatan Play Over Jendral Sudirman. Proyek ini tidak dapat dilanjutkan dengan alasan lahan yang tidak tersedia.

Olehnya itu, wacana pemindahan ibu kota itu bukan sekedar dilihat dari keadaan politik semata tapi kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat Maluku.

“Kami masyarakat Pulau Seram tentunya sangat mengharapkan pemindahan ibu kota bukan sekedar komuditi politik saja, tapi harus direalisasikan,” kata Ridwan yang juga aleg dari dapil Seram Bagian Timur ini.

Seperti Barthi Diaz, Ridwan juga mengatakan, PDIP sebagai partai politik yang megusung pemerintahan saat ini mestinya bertanggungjawab penuh atas recana-rencana pemindahan ibu kota. Sehingga tidak ada penilaian isu ini sekedar dijadikan bualan politik saat kampanye saja.

“PDIP sebagai partai politik pengusung yang dalam kampanye menyuarakan wacana pemindahan ibu kota harus bertangungjawab, supaya masyarakat tidak merasa ditipu,” sentil Ridwan. 

Selain itu, kata dia, gubernur dan wakil gubernur sekarang harus merealisaikan narasi yang dibeberkan dalam masa kampanye mereka beberapa waktu lalu. 

” Jika janji pemindahan ibu kota ini tidak direalisaikan, pada akhirnya masyarakat tidak akan lagi percaya, apalagi pencanangan pemindahan ibu kota sudah dilakukan mantan Gubernur Maluku yang juga ketua PDIP Maluku waktu itu,” beber Ridwan. (NAM/ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top