HUKRIM

Adik Mantan Bupati SBB Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Rakyat Maluku – JOHANIS Ok­tovianus Puttileihalat, adik kandung mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Jacobus F Puttileihalat, dituntut satu tahun enam bulan (1,6) penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain terdakwa Johanis Puttileihalat selaku pelaksana pro­yek, dua ter­dakwa lainnya (dakwaan terpisah) yakni, La Saleh sela­ku Direktur CV Sarana Tekhnik dan Mohammad Zein Pattimura selaku PPK, juga di­tuntut yang sama oleh JPU.

Namun, ketiga terdakwa ti­dak dibebankan membayar uang pe­ng­­ganti lantaran telah mengem­balikan seluruh kerugian ke­uangan negara kepada Jaksa Penyidik se­be­lum kasusnya di­lim­pahkan ke pengadilan untuk disi­dangkan.

JPU dalam amar tuntutannya me­nyatakan, perbuatan ketiga ter­dakwa terbukti secara bersa­ma-sama melakukan tindak pi­dana ko­rupsi proyek pemba­ngu­nan Pus­­kesmas rawat inap di Uwen Pan­tai, Kecamatan Taniwel Ti­mur, Kabu­paten SBB tahun 2016 sebesar Rp 249.257.774,4 da­ri total anggaran se­be­sar Rp 1.141.000.000.

“Menyatakan, perbuatan ketiga ter­dakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Jino Talakua, saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin, 23 April 2018.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, pada tahun 2016 Di­nas Kesehatan Kabupaten SBB me­laksanakan kegiatan pemba­ngunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai yang dibiayai dari DAK sebesar Rp 1.267.­075.825.

Salah satu kegiatannya adalah pembangunan pening­katan non rawat inap menjadi Pus­kesmas rawat inap pantai senilai Rp 1.170.300.000. Setelah melalui proses lelang, CV Sarana Teknik dengan Direktur La Saleh ditetapkan seba­gai pemenang dengan harga penawaran Rp 1.141.000.000.

Kemudian dibuat surat perjan­jian kerja kontrak yang ditan­datangani oleh Muhammad Zein Patti­mura selaku PPK dan La Saleh selaku rekanan, dengan jangka waktu 120 hari kalender. Namun, hingga sele­sainya masa kerja, terhitung tang­gal 18 Juli 2016 hingga 16 November 2016, La Saleh tidak mengerjakan proyek tersebut sesuai kontrak.

Padahal anggaran sudah dicair­kan 100 per­sen, dengan rincian Tahap I 30 per­sen, tahap II 50 persen, tahap III 75 persen, tahap IV 95 persen dan tahap V 5 persen. Setelah itu, La Saleh menye­rahkan uang sebesar Rp 551 juta kepada terdakwa Johanis Putti­leihalat sela­ku pelaksana proyek, namun La Saleh tidak mem­buat surat kuasa ataupun sub kontrak kerja de­ngan Johanis.

Terdakwa La Saleh sebagai pihak ketiga tidak pernah menyam­paikan laporan pertanggungjawa­ban pekerjaan secara tertulis kepada terdakawa Mohammad Zein Pattimura selaku PPK, namun hanya disam­paikan secara lisan.
Berdasarkan laporan hasil penghitungan volume pekerjaan fisik dan penghitungan selisih anggaran biaya dalam pekerjaan pembangunan, ditemukan peker­jaan tidak sesuai dengan kontrak. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 249.257.774,4 berdasarkan hasil perhitungan Pen­yidik.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutun JPU, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didam­pingi dua hakim anggota Herry Liliantono dan Jenny Tulak, kemudian menunda persidangan hingga Senin pekan depan, dengan agenda sidang Pleidoi (Pembelaan) oleh ketiga terdakwa melalui penasehat hukum masing-masing. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top