NEWS UPDATE

Anak Dan Ipar Bupati SBB Diperiksa Gakumdu

MOHAMAD IKBAL PAYAPO (KEMEJA PUTIH), CALEG PARTAI HANURA UNTUK DPRD PROVINSI MALUKU MALUKU SAAT DIPERIKSA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DIDUGA melakukan pelanggaran, Iqbal Payapo, anak Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat kembali diperiksa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kamis 21 Februari 2019, hari ini.

Salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan diperiksa Gakumdu SBB, yakni Septi Idrus Sese dan Lussy Setitit Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura SBB.

Ketiganya diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan pelanggaran undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gakumdu juga telah memeriksa enam orang saksi atas kasus yang melibatkan ketiga terlapor pada Senin 18 Februari 2019.

Mereka dilaporkan karena dalam kampanye di Desa Taniwel ikut menghadirkan Septi Idrus Sese yang kini menjabat sebagai Kepala ULP Pemerintah Kabupaten SBB. 

Septi Idrus Sese juga memiliki hubungan persaudaraan dengan Bupati SBB, kabarnya dia adalah adik kandung dari istri Bupati SBB.

“Ia, pemeriksaan akan berlangsung di Bawaslu SBB pada pukul 10.00 WIT,” kata salah satu sumber di Gakumdu SBB, kepada Rakyat Maluku, Rabu 20 Februari 2019.

Melihat fakta dan bukti yang dikantongi Gakumdu, ketiganya berpeluang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan warga.

Sumber  yang meminta namanya tak dikorankan menerangkan, pasal yang dipakai  Gakumdu adalah  pelibatan aparatur sipil negara dalam kampaye kedua calon anggota DPRD. 

Sesuai pasal 493 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan setiap pelaksanaan dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan dendna paling banyak Rp.12.000.000.

Bahwa dalam 494 UU No 7 Tahun 2017 juga menyatakan setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat (3) dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda 12.000.000. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top