ADVETORIAL

Asmin Matdoan, Mantan Ketua KNPI Maluku Yang Sukses Di Politik

BERBEKAL  segudang pengalaman didunia aktivis, serta sukses memimpin sebuah organisasi besar kepemudaan di Maluku, perjalanan Mohammad Asmin Matdoan di dunia politik akhirnya meraih kesuksesan.

Kesuksesannya sebagai seorang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ambon, dapat dilihat saat Ia memperjuangkan hak-hak rakyat hingga akhir masa jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2014-2019.

Memiliki karakter seorang pemimpin sebenarnya sudah terbentuk sejak Ia duduk dibangku Madrasah Aliyah (MA) Al-Hilal Tual, dengan mengemban amanah sebagai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Lahir dari keluarga sederhana di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), 20 Maret 1973, itu tak membuat Asmin patah semangat dalam mengejar dunia pendidikan bernafaskan islami. Hingga akhirnya Ia pun melanjutkan pendidikannya di Kampus Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dan masuk di Fakultas Syariah.

Sebagai seorang mahasiswa yang kritis, Ia pun mulai mencari jati dirinya dengan bergabung di organisasi kepemudaan (OKP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang merupakan organisasi ekstra kampus.

Di dunia pergerakan itu, Asmin meniti karirnya mulai dari menjabat sebagai sekretaris Rayon PMII Fakultas Syariah, sekretaris Komisariat PMII IAIN Ambon, PC PMII Ambon, dan pengurus Korcab PMII Maluku-Maluku Utara.

Tak puas menimba ilmu di PMII, Asmin pun bergabung di organisasi Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kota Ambon hingga menjadi pengurus GP Anshor Provinsi Maluku.

Sebagai aktivis yang haus akan ilmu islam, Asmin juga menimba ilmu islam di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Maluku, hingga akhirnya menjadi ketua Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Maluku.

Melihat kemampuan vocal dan keilmuan agamanya, Asmin kemudian direkomendasikan oleh organisasi asalnya untuk bergabung pada sebuah organisasi besar kepemudaan, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesisa (KNPI) Provinsi Maluku, dan menjabat sebagai wakil ketua.

Setelah masa kepengurusan KNPI selesai, Asmin memberanikan diri untuk maju bertarung merebut kursi ketua KNPI Maluku, dan akhirnya terpilih sebagai ketua umum.

Tak sampai disitu, sebagai seorang pemuda yang aktif mengawal serta mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tak pro terhadap rakyat, Asmin mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung bersama DPC PKB Kota Ambon. Seiringnya waktu, Asmin dipercayakan oleh partai sebagai wakil ketua DPW PKB Provinsi Maluku dan kemudian menjabat sekretaris wilayah.

Merasa telah matang didunia organisasi kepemudaan maupun di partai politik, tepat tahun 2014 Asmin didorong oleh partainya untuk maju bertarung merebut kursi anggota DPRD Kota Ambon dari daerah pemilihan (dapil) II. Dan akhirnya Asmin pun berhasil duduk di kursi wakil rakyat dengan jumlah suara sebanyak 1.114 orang.

Asmin menceritakan, di awal pengabdiannya sebagai ketua fraksi kebangkitan dan persatuan (PKB-PKPI) sekaligus ketua komisi I DPRD Kota Ambon, sudah banyak hal yang dilakukannya untuk rakyat. Diantaranya masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Saya bersama teman-teman di komisi I saat itu telah banyak menyelesaikan berbagai masalah PHK yang dilakukan secara sepihak. Dimana hak-hak tenaga kerja yang tidak bayar kita kembalikan ke mereka,” katanya, kepada koran ini, di Ambon.

Selain masalah PHK, dirinya juga banyak memperjuangkan kepentingan rakyat berbentuk fisik di daerah STAIN atau IAIN dan sekitarnya, tepatnya di RW 17 dan RW 19 Desa Batu Merah.

“Kalau fisik sudah hampir 4000 meter yang saya kawal di kawasan IAIN. Saya hanya menyerap aspirasi masyarakat dan saya teruskan atau perjuangkan saja,” beber Asmin.

Soal pemberdayaan masyarakat, lanjut Asmin, hingga saat ini dirinya telah mengawal 50 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan pembangunan TPQ.

“Ini memang fokus di daerah Batu Merah, tetapi juga ada di daerah-daerah lainnya. Selain itu, saya juga mengawal dua TPQ. Pertama pembangunan TPQ di RT 10, RW 17 Desa Batu Merah, kedua pembangunan TPQ Al-Ikhlas di RT 02,” ungkapnya.

Ia juga memastikan, kedepannya akan ada beberapa program yang masuk dalam nomenklatur APBD Kota Ambon. Diantaranya, pagar Mesjid Nurul Hikmah di RT 02 kawasan IAIN Ambon dan di RT 10, teluk penahanan tanah Mesjid Daulah Islamiyah di RT 01, serta pembangunan TPQ di RT 05.

“Itu semua sudah clear, tinggal proses pelaksanaannya saja kapan akan dilakukan. Namun yang paling spektakuler itu pembangunan jalan aspal dan jembatan di belakang kampus IAIN Ambon. Dan alhamdulilah sekarang sudah jadi,” tandas Asmin.

“Sebenarnya banyak yang sudah kami lakukan, namun jika dibicarakan nanti terkesan kita menonjolkan apa yang sudah kita lakukan. Biarlah sudah masyarakat yang menilai sendiri, dan inilah fungsi kami di badan penganggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon,” tutur Asmin.

Asmin mengaku, selama berpolitik dirinya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, melainkan hanya menampung aspirasi yang kemudian berkomitmen untuk memperjuangkannya.

“Jadi ketika saya melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam momen reses atau yang lainnya, yang menjadi keluhan masyarakat itu yang akan saya sampaikan, tapi saya tidak bisa berjanji, saya hanya bisa berkomitmen untuk menuntaskan,” katanya.

Dan dari banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung, lanjut Asmin, masih banyak beberapa hal pokok mendasar yang belum terlaksanakan hingga saat ini. Hal itu disebabkan batang tubuh anggaran yang tidak mencukupi atau tidak memuaskan kebutuhan masyarakat.

“Sebenarnya batang tubuh anggaran di DPRD Kota Ambon ini belum memenuhi untuk memuaskan semua orang. Sebab, postur APBD perimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung berbalik. Belanja tidak langsung itu yang postur anggarannya lebih besar dari belanja langsung. Sehingga jika belanja langsung digunakan untuk mengkover seluruh persoalan pembangunan di Kota Ambon sangat susah. Makanya kita harus pandai-pandai membijakinya,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, yang sering dilakukan di DPR adalah mengkonsultasikan peraturan daerah (perda), bimbingan tekhnis (Bimtek) serta penguatan komisi. Dan yang paling efektif kerja soal perda adalah DPRD Kota Ambon.

“Saya tidak menyombongkan diri, tetapi dari seluruh anggota DPRD tingkat I maupun tingkat II di Provinsi Maluku ini, yang paling efektif kerja soal perda adalah DPR Kota Ambon,” tukas Asmin.

Menurutnya, hampir setiap tahun atau setiap masa sidang, sedikitnya terdapat enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditetapkan menjadi perda oleh DPRD Kota Ambon. 

“Jadi kalau tiga kali masa sidang dalam satu tahun itu kita bisa menghasilkan sekitar 12 – 14 perda. Dan kemarin kita baru menetapkan sekitar 10 perda. Kemudian setelah tutup buka masa sidang kemarin juga kita mulai kerja star perda lagi, dan enam perda sudah kita kerjakan,” tuturnya.

“Kalau dipikir-pikir kan ini tahun politik, jadi kita tidak perlu lagi berkerja karena harus konsolidasi, tetapi faktanya kita masih konsen persoalan-persoalan perda. Dan masing-masing komisi itu diberikan tanggungjawab tiga perda, jadi tahun ini itu ada sembilan perda yang harus diselesaikan sebelum pemilu,” imbuh Asmin.

Guna memperjuangakan aspirasi rakyat yang masih tertunda, Asmin meminta doa restu dari seluruh masyarakat Kota Ambon, khususnya masyarakat yang berada di dapil II untuk kembali memilihnya sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2019-2024

“Jujur, saya kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena masih banyak persoalan atau aspirasi rakyat yang belum diperjuangkan, terutama di dapil II kota Ambon soal infrastruktur,” pinta Asmin Matdoan, Caleg DPRD Kota Ambon, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Kota Ambon II, nomor urut 8.

“Dan pesan saya kepada masyarakat di tahun politik 2019 ini agar masyarakat benar-benar memilih calon wakil rakyat yang mau berkerja untuk rakyat. Mari kita bicara soal fakta, dan biarlah masyarakat yang menilai,” tutup Asmin. (ADV/RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top