AMBONESIA

Atasi Macet, DPRD Bakal Usul Perda Angkot Layak Jalan

– Pemerintah Harusnya Tertibkan Izin Trayek Bodong

RakyatMaluku.com – BERBAGAI usaha dilakukan otoritas pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Kota Ambon. Sayangnya, dari sekian usaha termasuk mengubah rute lalulintas, kemacetan tetap saja tidak dapat diatasi.

Tentu, kemacetan di Kota Ambon sulit diatasi, mengingat angka kendaraan di daerah ini, kian hari mengalami peningkatan. Selain mobil dinas, mobil angkutan umum juga tak henti-hentinya diorbitkan ke jalan raya. Alih-alih Dinas Perhubungan Kota Ambon membatasi pengeluaran izin operasional kepada angkutan baru, hanya bualan di lapangan. Buktinya, hampir setiap bulan ada kendaraan angkutan kota terbaru di Kota Ambon, yang justru menjadi beban sekaligus menambah angka kepadatan pengguna jalan raya di daerah ini.

Tak saja itu, izin trayek untuk beberapa rute terbaru juga lancar dikeluarkan, plus mobilnya, namun, jalurnya tetap sama. Sebut misalnya, untuk lajur Mardika-Kebuncengkeh, dan IAIN Ambon. Kendati merupakan satu jalur, ternyata jalur ini juga dilintasi oleh angkutan Wara, Arbes, Kahena, dan Datilenyap. Padahal, masih merupakan satu jalur yakni IAIN Ambon-Mardika. Sisi buruknya, bahwa kendaraan angkutan jalur Arbes justru berputar di IAIN Ambon, sebaliknya untuk kendaraan Wara, Kahena dan Datilenyap.

Melihat kondisi ini, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon berencana untuk membuat satu Peraturan Daerah (Perda) terkait angkutan umum layak pakai di Kota Ambon. Setidaknya, kehadiran Perda ini mampu untuk mengatasi volumen kendaraan di Kota Ambon, yang masih operasi, meski sudah tidak layak pakai.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, menegaskan, berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette terkait jumlah kendaraan, bahwa ada kurang lebih 1.500 unut mobil angkutan yang beroperasi di Kota Ambon. belum juga ditambah dengan angkutan umum dari luar Kota Ambon yang masuk, sehingga tentu kemacetan itu akan tetap ada. Hal itu disampaikan oleh kadis dalam rapat koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan Komisi III DPRD Ambon dalam rangka bagaimana upaya untuk dilakukan rekayasa atau upaya penanggulangan terhadap kemacetan di Kota Ambon.

“Tadi dalam rapat juga ada beberapa anggota Komisi III mengusulkan terkait dengan mobil layak pakai, yang harus dijalankan oleh para pengusaha dengan masyarakat di Kota Ambon. Di mana, mobil yang layak lajak itu usianya maksimal 15 tahun. Jadi yang usinya di atas 15 Tahun harus ditarik,” ujar Yusuf, kepada wartawan di ruang Komisi III DPRD Kota Ambon, kemarin.

Kata Yusuf, pihaknya akan mengusulkan sebuah Perda yang tujuannya itu terkait dengan kelayakan mobil angkut yang bisa beroperasi di Kota Ambon, agar mengurangi volume kendaraan di Kota Ambon yang makin hari kian meningkat ini.

“Komisi III akan membuat Perda inisiatif dari DPRD Kota Ambon, yang mana Perda tersebut bersama Angkutan Umum Layak Jalan. Ini merupakan upaya peremajaan Mobil untuk mengatasi kemacetan di Kota Ambon,” kata dia. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top