AMBONESIA

ATR-BPN Siapkan 1000 Sertifikat Tanah Bagi Warga Ambon

Ilustrasi

RakyatMaluku.com – AGRARIA Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Kota Ambon menyiapkan sebanyak 1000 sertifikat tanah yang akan diberikan kepada masyarakat di Kota Ambon. 152 sertifikat akan diserahkan kepada Pengungsi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang menempati kawasan Kayu Putih, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Hal ini disampaikan Kepala BPN Kota Ambon, Marulak Togatorop, saat rapat bersama dengan sejumlah raja dan kepala desa, di Kantor DPRD Kota Ambon, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, 1.000 sertifikat tanah ini akan dibagikan kepada warga Kota Ambon pada saat Presiden RI, Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja di Kota Ambon dalam rangka pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I di Ambon bulan Oktober mendatang. Sebab itu, semua hal ikhawalnya harus disiapkan dari sekarang, terutama bagi masyarakat yang berhak menerima penghargaan tersebut. Bahkan, 1000 sertifikat tersebut telah disiapkan dan kini hanya tinggal menunggu diprint saja.

“Jika ada instruksi dari Pemerintah Pusat, Presiden akan membagikan 1.000 sertifikat ini kepada warga saat pembukaan Pesparani nanti. Kalau tidak diserahkan oleh Presiden, kita akan serahkan saat HUT ATR-BPN,” kata dia, kepada wartawan.

Ia melanjutkan, ribuan sertifikat tanah ini sendiri merupakan bagian dari program Prona. Beberapa warga yang akan menerima sertifikat tanah tersebut menempati kawasan, Desa Passo, Negeri Soya, Nusaniwe, Wainitu, serta pengungsian Bethabara, Desa Nania. Dijelaskan, untuk pengungsi Batumerah yang tinggal di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, ATR-BPN telah menyiapkan 152 sertifikat tanah dalam proyek Prona. “Sebelumnya diusulkan kurang lebih 182 sertifikat tanah, namun masih terkendala, sehingga hanya tersisa 152 sertifikat yang siap dibagikan.”

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu mengatakan, untuk mengimplementasikan Prona di Kota Ambon, BPN Kota Ambon akan membagikan sebanyak 232 sertifikat bagi warga pengungsi Batumerah. “Proses pengurusan sertifikat tanah hanya tinggal diprint, setelah itu diserah¬kan kepada warga pengungsi.” Terkait penyerahan ini, pihak Komisi I kata dia, akan tetap melakukan pengawasan secara ketat.

pabila pada akhirnya tidak jadi diserahkan oleh Jokowi secara langsung kepada warga, maka pihak-pihak terkait diingatkan untuk tidak mengambiluntung dari warga, tapi, harus menyerahkannya kepada warga, persis seperti yang akan dilakukan oleh Presiden.

Sebab, sertifikat ini sudah menjadi hak warga, sesuai amanat pemerintahan Joko Widodo.

“Tujuannya adalah masyarakat mendapatkan tempat tinggal sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak secara kemanusian.” Dia berharap, seluruhnya harus dapat diselesaikan, sehingga kuota 1000 sertifikat Prona bisa terpenuhi.

“Kita tetap akan mengawasi proses ini secara ketat, sampai direalisasikannya di lapangan sesuai peruntukkannya,” tegas dia. (MG1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top