HUKRIM

Baca Nota Pembelaan, Terdakwa Minta Keringanan Hukuman

– Sidang Korupsi Dana Hibah Panwas Pilkada Malteng

RakyatMaluku.com – MANTAN Bendahara Panwas Pilkada Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Richard Wattimury, melalui penasehat hukumnya, Hendrik Lusikooy dan Noke Phlips Pattiradjawane, meminta keringanan hukuman dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon atas perkara korupsi dana hibah Panwas Pilkada di Kabupaten Malteng tahun 2017 sebesar Rp 10 miliar.

“Dalam kesempatan ini kami meminta kepada majelis hakim yang mulia, agar kiranya dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan,” kata Pattiradjawane saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 29 Juni 2018.

Selain meminta keringanan hukuman, dalam nota pembelaan tersebut, penasehat hukum terdakwa juga minta majelis hakim agar mengeluarkan surat pemberitahuan fakta persidangan kepada Penyidik untuk menetapkan mantan Ketua Panwas Pilkada Malteng Stenly Maelissa, bersama dua rekannya Ahmad F Latuconsina dan Yohana Latuloma, sebagai tersangka. Sebab, mereka juga ikut terlibat menikmati dana haram itu.

“Kami meminta keringanan hukuman sebab tuntutan JPU Kejari Malteng Ryan Lopulalan jauh dari rasa keadilan. Karena bukan klien kami yang menikmati dana hibah Panwas Malteng itu, melainkan eks Ketua Panwas Stenly Maelissa bersama dua rekannya itu,” terang Pattiradjawane.

Usai mendengar pembacaan nota pembelaan tersebut, JPU Kejari Malteng tetap pada tuntutan mereka. Sehingga, Ketua Majelis Hakim Jimmy Wally, didampingi dua hakim anggota Herry Leliantono dan Felix R. Wiusan, kemudian menunda persidangan hingga Kamis pekan depan, dengan agenda sidang putusan.

Sebelumya, terdakwa Richard Wattimury dituntut pidana penjara oleh JPU Rian Lopulalan selama dua tahun enam bulan (2,6) dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon Kamis, 7 Juni 2018. Sebab, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Panwas Pilakda Kabupaten Malteng tahun 2017 sebesar Rp 585 juta dari total anggaran Rp 10 miliar.

Selain dituntut pidana penjara, terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan, dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 585 juta subsider 1,3 tahun penjara. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top