NEWS UPDATE

“Baronda” Walikota Ambon Hanya “Kosong Dobol”

Ide CityCat Dari Brisbane Sangat Aneh

BARU-BARU ini saat menghadiri Asia-Pasific Cities Summit and Mayors’ Forum 2019 bersama rombongan  Brisbane Australia, ada pernyataan dari Walikota Ambon Richard Louhenapessy bahwa akan mengadopsi sistem CityCat di Australia untuk diterapkan di Ambon dalam rangka mengantisipasi kemacetan.

Walikota bahkan berencana akan kembali mengirimkan tim ke Brisbane untuk mempelajari program CityCat tersebut.

“Nanti Agustus, kita kirim Tim ke sini (Kota Brisbane). Tim ke Kota Brisbane, fokus mempelajari program dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah Kota Brisbane,” ujar Lohenapessy, saat di Brisbane.

Menurutnya, tim yang diturunkan ke Kota Brisbane nanti akan belajar secara detail program ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur pelabuhan CityCat, hingga pembuatannya. 

Ia bahkan berjanji, demi memuluskan program CityCat di Teluk Ambon, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bappenas. 

Louhenapessy optimis, bila program CityCat ini dapat direalisasikan Pemkot, di Teluk Ambon akan dapat mengatasi solusi kemacetan di Kota Ambon pada tahun 2020.

Berita soal pernyataan Walikota Ambon ini sempat mengundang berbagai tanggapan ketika di media sosial.

Ada yang mendukung, tapi ada pula yang pesimis dan menilai, ide ini hanya alasan untuk pimpinan kota Ambon itu bersama rombongan jalan-jalan ke luar negeri.

Pasalnya, kendati karakteristik Ambon mirip dengan Brisbane, tapi perbedaannya adalah di Brisbane perairannya adalah sungai bukan laut seperti Teluk Ambon.

Sarimanela Berthy, sebuah akun facebook bahkan memosting berita dengan judul Delegasi Ambon Bahas Kemacetan di APCS 2019 dengan menambahkan tulisan ”Urus macet batumerah sampai ke Brisbane ??? Ide tolol apa lagi setelah city of music ???

Dan ternyata penelusuran Rakyat Maluku, terbukti bahwa ide CityCat adalah ide yang mubazir. Apa lagi tidak ada program yang namanya CityCat.

Sistem yang ada di Brisbane adalah  Brisbane Linked Intersection Signal System (BLISS) yang adalah sebuah sistem lama. Sistem ini membutuhkan pengontrol untuk memicu lampu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan . 

Kini di Brisbane diberlakukan sistem baru yang disebut Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS) yang digunakan di setiap ibu kota Australia lainnya dan diperkirakan biayanya lebih murah untuk perawatannya selain semua 850 set kotak sinyal Dewan Kota Brisbane memerlukan peningkatan. 

Untuk diketahui, brisbane adalah kota yang bergantung pada mobil. Pada tahun 2006, di wilayah Queensland Tenggara, 83% perjalanan dilakukan dengan mobil. 

Sementara Sungai Brisbane telah menciptakan penghalang untuk beberapa rute transportasi jalan. Total ada sembilan jembatan jalan dan satu terowongan jalan, sebagian besar terkonsentrasi di kawasan pusat kota. Ini telah mengintensifkan perlunya rute transportasi untuk fokus pada pusat kota. Satu lagi terowongan lintas sungai direncanakan (East-West Link) sebagai bagian dari rencana TransApex .

Sistem jalan Brisbane direncanakan di sekitar area suburban yang luas. Pinggiran kota yang padat sekarang bergantung pada beberapa koridor jalan utama yang membelah dan di antara area-area ini dan menyediakan satu-satunya penghubung ke CBD dan area lain di Brisbane. Logan Road , Moggill Road , Old Cleveland Road, dan Gympie Road hanyalah beberapa dari koridor multi-jalur yang keluar dari CBD dan berbelok melewati pinggiran kota.

Bypass seperti Bypass Kota Bagian Dalam , Link Bandara , dan Terowongan Clem Jones dimaksudkan untuk membantu mengedarkan lalu lintas dari area dalam kota dan jalan utama melalui jalan akses terbatas di atas tanah, dan terowongan di bawah yang memiliki batas kecepatan dan keluar yang lebih tinggi ke pinggiran kota tertentu.

Jalan raya lintas-pinggiran kota berkecepatan tinggi yang ada seperti Western Freeway , Centenary Freeway , Pacific Motorway, dan Gateway Motorway menyediakan rute alternatif ke jalan utama dan menghubungkan hingga jalan raya utama dan jalan arteri lainnya. Terowongan rencana TransApex, terowongan Airport Link dan Terowongan Clem Jones , terowongan Legacy Way, dan terowongan East-West Link dirancang untuk menghubungkan semua jalan raya di Brisbane secara bersamaan. Hanya hubungan Timur-Barat yang belum memulai perencanaan atau pembangunan.

Secara total, Sungai Brisbane yang terpilin dilintasi oleh sembilan jembatan jalan, satu terowongan jalan, tiga jembatan kereta api, tiga jembatan pengendara sepeda / pejalan kaki yang berdedikasi dan satu jembatan bus / sepeda / pejalan kaki khusus. Rute signage dicapai melalui sistem Metroad , yang terdiri dari jalan arteri paling penting di kota metropolitan Brisbane termasuk sebagian besar jalan raya, dan Rute Negara yang kurang penting; namun, dalam beberapa tahun terakhir, Metroad sedang digantikan oleh sistem penomoran alfanumerik. Beberapa jalan bebas hambatan menghubungkan Brisbane ke kota-kota lain, termasuk Pacific Motorway , Bruce Highway, dan Ipswich Motorway , yang semuanya merupakan bagian dari National Highway System . Brisbane berjarak sekitar 1.000 kilometer (620 mil) dari Sydney,  ibukota utama terdekat.

Sementara itu, Soedeson Tandra, Putra Maluku asal Tanimbar yang juga punya tempat tinggal di Melborne, Australia ketika dimintai komenrtarnya mmengatakan, sangat mustahil jika sistem transportasi di Brisbane bisa diterapkan di Ambon.

”Itu mustahil bro, Brisbane itu adalah kota metropolitan, sistem transportasinya canggih dan terkoneksi dengan teroewongan-terowogan juga  dengan kereta. Di situ, jalannya juga bagus, tidak bergunung seperti di Ambon. Ambon khan kota kecil masah iya sistem transportasi di Brsbane bisa diterapkan di Ambon. Khan tidak mungkin sistem transportasi kereta diterapkan di Ambon,” katanya heran.

Soedeson Tandra juga mengatakan, di Ambon sudah ada jembatan merah putih, bahkan juga ada penyeberangan dengan speed boat, karena itu yang mesti dipikirkan adalah bagaimana membangun sistem interkoneksi.

Ia mencontihkan, untuk Kota Ambon, kawasannya hanya sampai ke Waitatiri karena kawasan itu sudah masuk wilayah Maluku Tengah. ”Transportasi ke wilayah Jasirah, Liang, lalu ke Alang yang adalah wilayah Maluku Tengah itu khan jelek sekali, karena memang di dalam kota sendiri belum ditur sistemnya dengan baik,” pungkasnya.

Ia menyarankan agar Walikota tidak membandingkan Ambon dengan Brisbane karena perbedaannya sangat jauh. ”Jangnlah membuat program yang membuang-buang anggaran yang besar dengan program yang aneh-aneh. Agar tidak mubazir, alangkah baiknya uangnya dipakai untuk bangun jalan-jalan baru di Ambon untuk mengurai kemacetan yang semakin hari-semakin parah,” demikian saran Soedeson Tandra yang juga ketua  Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) ini. (TIM)

Tuntutan Ahli Waris Terganjal

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Ambon kerap memberikan harapan palsu untuk mengelabui tuntutan ahli waris pemilik tanah dimana gedung-gedung sekolah berada.  

Pernyataan kesiapan ganti rugi atas lahan yang diklaim warga sebagai pemilik yang sah itu hanyalah bualan belaka. Bagaimana tidak, jauh sebelum penyegelan 3 gedung Sekolah, satu gedung SMP dan dua Gedung SD dikawasan Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang dilakukan Ibrahim Parera selaku ahli Waris pemilik lahan baru-baru ini, ditahun 2015 juga pernah dilakukan oleh Ibrahim Parera. Penyegelan itu baru dibuka setelah pihak Pemkot berjanji untuk membayar ganti rugi. Hanya saja sejak saat itu hingga tahun 2019 ini tidak pernah direalisasikan.

Janji serupa untuk membicarakan ganti rugi atas penyegelan tiga gedung sekolah yang dilakukan Ibrahim Parera kembali disampaikan Pemerintah Kota Ambon melalui Rapat terbatas bersama Sekretaris Kota (Sekkot) Pemerintah Kota Ambon A.G Latuheru setelah pihak ahli waris menyegel tiga bangunan sekolah itu. 

Dalam pertemuan yang berlangsung belum lama ini Pemkot Ambon merespon tuntutan ahli waris yang meminta adanya surat jaminan bahwa apa yang diaduhkan direspon untuk selanjutnya ditindaklanuti. 

Hanya, didalam surat tersebut ada satu poin yang tertera dimana persoalan ini akan dibicarakan lebih lanjut pada tanggal 20 Juli ini jika Walikota Ambon Ricard Louhenapessy telah tiba di Ambon.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Dr. Fahmi Sallatalohy mengaku, persoalan itu telah berlangsung lama. Beberapa surat pernah dikirim ke Pemerintah Kota Ambon. Dan katanya, sudah pernah direspon. Tapi lagi-lagi harus ada persetujuan pimpinan.

“Mungkin karena tidak direspon lalu ada penyegelan selama dua hari. Waktu itu saya berada diluar negeri tapi komunikasi tetap jalan. Hanya saja semua tidak bisa diselesaikan kecuali ditingkat pimpinan. Karena itu menyangkut dengan tuntutan dari pihak ahli waris,”ujar Sallatalohy, ditemui diruang kerjanya, Jumat 19 Juli 2019.

Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon punya niat untuk menyelesaikan persoalan penyegelan gedung sekolah itu. Hanya saja tidak semuda yang dipikirkan. Tentu keabsahan dari sertifikat dan segala macamnya juga harus dilihat.

Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan Asset Pemkot Ambon untuk mendata gedung -gedung sekolah yang bermasalah. Tidak saja di Nania, tetapi juga di Galunggung dan Kompleks Batumerah Dalam.

“Beberapa waktu terakhir ini kami sudah mengumpulkan kepala-kepala sekolah supaya yang punya sertifikat  tanah baik asli maupun foto copy segera dikumpulkan sehingga dapat diketahui mana sekolah yang sudah memiliki sertifikat tanah dan yang belum. Upaya ini kami tempuh untuk mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang mengaku punya tanah dimana sekolah-sekolah kita ada situ sehingga jangan menimbulkan persoalan seperti yang terjadi di SMP 16 dan dua SD di Nania. Kami pada prinsipnya tetap berkoordinasi dengan Asset Pemkot Ambon untuk berupaya memperjelas status tanah yang ada disekolah-sekolah itu,”kata Sallatalohy.(TIM)

 

Singgung Nominal SPPD, Pimpinan DPRD Bilang Lupa

Perjalanan Walikota Ambon Richard Louhenapessy ke luar daerah maupun ke luar negeri ternyata dibatasi sebanyak delapan kali dalam setahun. 

Ketua DPRD Kota Ambon, Jammes Maatitta mengatakan, anggaran perjalanan dinas Walikota Ambon dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, baik keluar negeri maupun keluar negeri. 

Sayangnya, terkait jumlah anggaran yang ditanggung dalam APBD untuk perjalanan dinas Wali Kota, Ketua James mengaku lupa. 

“Kalau tidak salah, ada sekitar delapan perjalanan dinas Walikota Ambon yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2019. Untuk anggarannya, saya tidak tahu persis, tetapi memang dianggarkan untuk delapan perjalanan dinas,” kata Jammes, Selasa 9 Juli 2019.

Menurutnya, Walikota mempunyai hak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, akan tetapi harus mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri. 

Diketahui, perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah itu telah diperketat dalam surat edaran Mendagri. Dimana salah satu poin yang tertuang didalamnya adalah permohonan perjalanan dinas luar negeri oleh pemerintah daerah diajukan 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan ke luar negeri.

Standar operasional prosedur (SOP) itu sebagai langkah menertibkan administrasi perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah. SOP itu juga berlaku bagi para ASN dan anggota DPRD di daerah.

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari sepuluh hari sebelum keberangkatan, akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri. S3hingga harus disampaikan 10 hari sebelum keberangkatan ke luar negeri.

Soal efek dari perjalanan dinas Walikota selama ini, kata Jammes memang belum terlihat secara langsung, tetapi perjalanan dinas itu memberikan efek jangka panjang. Untuk itu, DPRD juga telah menekankan langsung kepada pemerintah kota agar perjalanan-perjalanan itu tidak mubazir tetapi memberikan efek kepada Kota Ambon, baik bagi aspek pariwisata maupun lainnya yang mampu membangun SDM di Kota Ambon.

“Dampak dari perjalanan itu, kita minta dari pemerintah Kota agar mengkajinya, sehingga perjalanan itu dapat memberikan manfaat bagi Kota Ambon,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisutta menambahkan, perjalanan Walikota Ambon bersama SKPD-SKPD di Kota Ambon telah diatur dalam batang tubuh APBD tersendiri sesuai dengan rencana kerjanya, begitu pula dengan perjalanan ke luar negeri.

Menurut Elly, perjalanan ke luar negeri oleh walikota juga dibiayai langsung oleh pemerintah kota sendiri maupun oleh pihak mitra dari luar negeri itu sendiri. Bahkan, ada beberapa perjalanan Walikota juga ditanggung oleh pihak sponsor seperti Bekraf terkait dengan program Ambon City Of Music.

“DPRD juga telah menyentil sedikit kepada pemerintah Kota bahwa kedepan nanti, seluruh keberangkatan ke luar negeri harus ada pemberitahuan ke DPTD, dan itu juga telah disepakati dengan Sekretaris Kota Ambon,” jelasnya.

Dia mengaku anggaran perjalanan Walikota ke luar negeri setiap tahun itu telah diatur dalam APBD. 

“Saya tidak bisa merincikan berapa anggaran untuk perjalanan ke luar negeri, tetapi seluruhnya telah ada dalam batang tubuh APBD,” tandasnya. (TIM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top