NEWS UPDATE

Bawaslu Maluku Lukai Kepercayaan Publik

SIKAP diam Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku pasca penyidik menghentikan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan Edison Betaubun Calon Anggota Legislatif (Caleg) menimbulkan kecurigan publik.

Ada dugaan, Bawaslu Maluku bermain akrobat politik dengan kasus ini sehingga tidak berani mengambil langkah hukum selanjutnya setelah penyidik Polda Maluku menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) tertanggal 15 Maret 2019.

Praktisi hukum dari Universitas Pattimura (Unpatti) Sherlock Holmes Lekypiou menilai, sejak awal publik sudah terlanjur percaya dengan sikap tegas Bawaslu Maluku dalam menegakan aturan kepemiluan. 

Publik sudah terlanjur menaruh harapan kepada Bawaslu Maluku dalam dugaan pelanggaran yang UU Nomor 7 tahun 2017, namun ditengah perjalanan kasus ini dihentikan oleh penyidik hanya dengan alasan tidak cukup bukti.   Padahal Edison telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Akan terbangun opini, bahwa Bawaslu gagal menjalankan agenda pengawasan. Publik tidak tau dengan hal-hal lain. Publik akan bertanya-tanya lalu untuk apa ada Bawaslu, kalau dugaan pelanggaran berhenti hanya karena alasan tak cukup bukti,” kata Sherlok kepada Rakyat Maluku, Selasa 19 Maret 2019

Menurut Sherlok, Bawaslu perlu menempuh upaya hukum lainnya, semisal mengajukan pra peradilan atas sikap penyidik yang menerbitkan SP3 kasus Edison Betaubun. 

Jika kemudian Bawaslu pasrah dan tidak lagi mencernah masalah ini dengan kewenangan yang dimiliki, kepercayaan publik terhadap peran Bawaslu akan menurun. 

“Alasan kan tidak tercukup bukti, harusnya kan diuji Bawaslu dalam Pra peradilan. 

sehingga publik akan melihat dimana posisi kasus ini sebenarnya. Hari ini ketika Bawaslu menerima keputusan itu saja maka ini bisa dianggap upaya mempermainkan kepercayaan publik termasuk pemhohongan publik,” kata Sherlok.

Apalagi, jauh sebelum kasus ini dihentikan, Bawaslu telah memiliki keyakinan bahwa pertemuan Hotel Mutiara terindikasi terdapat perbuatan pelanggaran pidana pemilu, bukti yang cukup sudah dikantongi Bawaslu kemudian melaporkan pertemuan tersebut ke Polisi. 

“Bawaslu jangan bermain akrobat, harus serius. Dari aspek hukum murni, Bawaslu harus melakukan upaya hukum, upaya praperadilan,  untuk menguji tindakan hukum yang dilakukan penyidik polisi dalam kaitan dengan SP3 itu.” saran Sherlok.

Sherlok mengaku, mengikuti secara baik, tahapan demi tahapan langkah demi langkah yang dilakukan Bawaslu Maluku, upaya Bawaslu sudah sangat transfaran dalam membongkar pertemuan Hotel Mutiara awal Januari 2019, akan tetapi ditengah jalan polisi menghentikan kasus dengan alasan tidak cukup bukti. Surat itu diterbitkan sehari setelah tahapan penyidikan selesai.

Menurut Sherlok, sumber daya yang dimiliki Bawaslu Maluku tak diragukan dalam rangka mengawal agenda kepemiluan di Maluku, kepercayaan publik yang ditopang dengan kualitas dan kewenangan yang melekat di Bawaslu harusnya membuat intitusi yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang kepemiluan terus mengusut dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi. 

Bukan kemudian menerima dengan lapang dada, apapun keputusan yang dikeluarkan penyidik yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Yang berhak melanjutkan atau menghentikan kasus sebenarnya Bawaslu, keputusan penyidik bukan mewakili Gakkumdu, dalam hukum acara pidana, Bawaslu berhak mengajukan pra peradilan, agar kita tau dan bisa menjernihkan opini publik,” ujarnya.

Perlu menjadi catatan, Bawaslu memiliki kekurangan ketika menerbitkan surat pemanggilan atas nama Edison Betaubun, mestinya posisi Edison Betaubun bukan sebagai anggota DPR-RI statusnya harus dicantumkan Caleg DPR-RI.

“Perlu mengingatkan Bawaslu juga, dengan SP3 ini jangan sampai Bawaslu digugat balik. Jika Edison Betaubun merasa mengalami kerugiakan material dan inmaterial atas sikap yang diambil Bawaslu dengan melaporkannya ke polisi. Edison dapat menggugat balik Bawaslu Maluku, dan itu lebih berbahaya lagi, Bawaslu bisa tidak dipercaya,” sentil  Sherlok. 

Untuk diketahui, sebelum polisi menghentikan upaya penyidikan ke penuntutan, Ketua Divisi Penindakan Bawaslu Maluku Thomas Wakanno mengaku pihaknya sangat optimis kasus ini akan selesai di pengadilan. 

Bahkan ketika Edison bersembunyi dibalik undang-undang MD3 pun, ada strategi lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan perkara ini ke pengadilan dengan cara In Absentia. Dimana proses penyidikan dan penuntutan hingga persidangan tanpa dihadiri Edison Betaubun. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top